Hampir sebulan dibentuk, Satgas Saber Pungli terima 10.520 aduan
Merdeka.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 87 tahun 2016 pada 28 Oktober 2016. Sampai dengan 22 November 2016, tercatat sebanyak 10.520 laporan diterima tim Satgas dari berbagai media aduan.
Menko Polhukam Wiranto sekaligus penanggung jawab Satgas Saber Pungli menjelaskan, dari sebagian laporan tersebut telah direkomendasikan oleh Pokja Satgas kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian/Lembaga dan daerah untuk ditindaklanjuti.
Salah satu bukti dari tindak lanjut laporan tersebut, yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jembatan Timbang Sulsel, Kantor Dinas Pemda, Kantor Imigrasi DIY, Kantor Dit Lantas Polda Sulteng, Kantor LIPI Subang, suap cetak sawah Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Sumatera Barat.
"Rencana aksi sampai dengan enam bulan ke depan. Terhitung mulai November 2016 hingga Mei 2017," kata Wiranto di Kantornya, Kamis (24/11).
Wiranto menjelaskan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) telah terbentuk yaitu 7 UPP di Kementerian/Lembaga dan 22 UPP Provinsi. Berikut rincian laporan aduan yang masuk sampai 22 November dengan jumlah 10520 laporan.
1. Laporan SMS (08568880881) : 2949
2. Laporan SMS (1193): 44015
3. Laporan email (lapor@saberpungli.id) 1241
4. Laporan telepon (193/082112131323) 743
5. Laporan aplikasi android: 1123
6. Datang langsung: 7
7. Surat pos: 52
Menko Polhukam Wiranto sekaligus penanggung jawab Satgas Saber Pungli menjelaskan, dari sebagian laporan tersebut telah direkomendasikan oleh Pokja Satgas kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian/Lembaga dan daerah untuk ditindaklanjuti.
Salah satu bukti dari tindak lanjut laporan tersebut, yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jembatan Timbang Sulsel, Kantor Dinas Pemda, Kantor Imigrasi DIY, Kantor Dit Lantas Polda Sulteng, Kantor LIPI Subang, suap cetak sawah Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Sumatera Barat.
"Rencana aksi sampai dengan enam bulan ke depan. Terhitung mulai November 2016 hingga Mei 2017," kata Wiranto di Kantornya, Kamis (24/11).
Wiranto menjelaskan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) telah terbentuk yaitu 7 UPP di Kementerian/Lembaga dan 22 UPP Provinsi. Berikut rincian laporan aduan yang masuk sampai 22 November dengan jumlah 10520 laporan.
1. Laporan SMS (08568880881) : 2949
2. Laporan SMS (1193): 44015
3. Laporan email (lapor@saberpungli.id) 1241
4. Laporan telepon (193/082112131323) 743
5. Laporan aplikasi android: 1123
6. Datang langsung: 7
7. Surat pos: 52
Tidak ada komentar:
Posting Komentar