Kejahatan PKI Terhadap Umat Islam (PRO DAN KONTRA)

Kejahatan PKI Terhadap Umat Islam

Perlawanan anggota GP Ansor sendiri tidak selalu dilatari oleh persoalan yang dihadapi warga Nahdliyyin berkenaan dengan aksi-aksi massa sepihak PKI, melainkan dilatari pula oleh permintaan perlindungan dari warga PNI, ex-Masyumi maupun Muhammadiyah…..

Memasuki tahun 1960-an merupakan masa gegap gempitanya politik. PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia yang memiliki kesempatan untuk berkuasa. PKI sadar, untuk mencapai tujuannya itu harus memanfaatkan figur Presiden Soekarno. Itu sebabnya, PKI berusaha mendukung semua kebijakan Presiden Soekarno.

Aksi massa yang cukup berbahaya dari manuver politik PKI adalah usaha-usaha memobilisasi massa untuk melakukan berbagai tindak kekerasan yang dikenal dengan nama “aksi sepihak”. Dalam tindak-tindak kekerasan yang dinamakan aksi sepihak itu, PKI tidak segan-segan mempermalukan pejabat pemerintah dan bahkan melakukan perampasan-perampasan hak milik orang lain yang mereka golongkan borjuis-feodal. PKI tidak malu mengkapling tanah negara maupun tanah milik warga masyarakat yang mereka anggap borjuis.

Sejumlah aksi massa PKI yang dimulai pada pertengahan 1961 itu adalah peristiwa Kendeng Lembu, Genteng, Banyuwangi (13 Juli 1961), peristiwa Dampar, Mojang, Jember (15 Juli 1961), peristiwa Rajap, Kalibaru, dan Dampit (15 Juli 1961), peristiwa Jengkol, Kediri (3 November 1961), peristiwa GAS di kampung Peneleh, Surabaya (8 November 1962), sampai peristiwa pembunuhan KH Djufri Marzuqi, dari Larangan, Pamekasan, Madura (28 Juli 1965)

Perlawanan GP Ansor

Aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI mau tidak mau pada akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat yang bukan PKI. Dikatakan meresahkan karena pada umumnya yang menjadi korban dari aksi-aksi massa sepihak tersebut adalah anggota PNI, PSI, ex-Masyumi, NU, dan bahkan organisasi Muhammadiyah. Ironisnya, aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI itu belum pernah mendapat perlawanan dari anggota partai dan organisasi bersangkutan kecuali dari GP Ansor, yang mulai menunjukkan perlawanan memasuki tahun 1964—dalam hal ini KH M Yusuf Hasyim dari Pesantren Tebuireng Jombang tampil sebagai pendiri Barisan Serbaguna Ansor (Banser).

Perlawanan anggota GP Ansor sendiri tidak selalu dilatari oleh persoalan yang dihadapi warga Nahdliyyin berkenaan dengan aksi-aksi massa sepihak PKI, melainkan dilatari pula oleh permintaan perlindungan dari warga PNI, ex-Masyumi maupun Muhammadiyah. Di antara perlawanan yang pernah dilakukan oleh GP Ansor terhadap aksi-aksi massa sepihak PKI adalah peristiwa Nongkorejo, Kencong, Kediri di mana pihak PKI didukung oleh oknum aparat seperti Jaini (Juru Penerang) dan Peltu Gatot, wakil komandan Koramil setempat. Dalam kasus itu, PKI telah mengkapling dan menanami lahan milik Haji Samur. Haji Samur kemudian minta bantuan GP Ansor. Terjadi bentrok fisik antara Sukemi (PKI) dengan Nuriman (Ansor). Sukemi lari dengan tubuh berlumur darah.

Pengikutnya lari ketakutan.

Pecah pula peristiwa Kerep, Grogol, Kediri. Ceritanya, tanah milik Haji Amir warga Muhammadiyah oleh PKI dan BTI diklaim sebagai tanah klobot, padahal itu tanah hak milik. Setelah klaim itu, PKI dan BTI menanam kacang dan ketela di antara tanaman jagung di lahan Haji Amir.

Karena merasa tidak berdaya, maka Haji Amir meminta bantuan kepada Gus Maksum di pesantren Lirboyo. Puluhan Ansor dari Lirboyo bersenjata clurit dan parang, menghalau PKI dan BTI dari lahan Haji Amir.

Tawuran massal Ansor dengan Pemuda Rakyat pecah pula di Malang. Ceritanya, Karim DP (Sekjen PWI) datang ke kota Malang dan dalam pidatonya mengecam kaum beragama sebagai borjuis-feodal yang harus diganyang. Mendengar pidato Karim DP itu, para pemuda Ansor langsung naik ke podium dan langsung menyerang Karim. Para anggota Pemuda Rakyat membela. Terjadi bentrok fisik. Pemuda Rakyat banyak yang luka.

Kelahiran Banser

Aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI pada kenyataannya sangat meresahkan masyarakat terutama umat Islam. Sebab dalam aksi-aksi itu, PKI melancarkan slogan-slogan pengganyangan terhadap apa yang mereka sebut tujuh setan desa. Tujuh setan desa dimaksud adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa, dan pengirim zakat (LSIK, 1988:72). Dengan masuknya “pengirim zakat” ke dalam kategori tujuh setan desa, jelas umat Islam merasa sangat terancam. aksi massa sepihak yang dilakukan PKI rupanya makin meningkat jangkauannya. Artinya, PKI tidak saja mengkapling tanah-tanah milik negara dan milik tuan tanah melainkan merampas pula tanah bengkok, tanah milik desa, malah yang meresahkan, sekolah-sekolah negeri pun akhirnya diklaim sebagai sekolah milik PKI.

Hal ini terutama terjadi di Blitar. Dengan aksi itu, baik perangkat desa maupun guru-guru yang ingin terus bekerja harus menjadi anggota PKI.

Atas dasar aksi sepihak PKI itulah kemudian pengurus Ansor kabupaten Blitar membentuk sebuah barisan khusus yang bertugas menghadapi aksi sepihak PKI. Melalui sebuah rapat yang dihadiri oleh pengurus GP Ansor seperti Kayubi, Fadhil, Pangat, Romdhon, Danuri, Chudori, Ali Muksin, H. Badjuri, Atim, Abdurrohim Sidik, diputuskanlah nama Barisan Ansor Serbaguna disingkat Banser. Pencetus nama Banser adalah Fadhil, yang diterima aklamasi.

“Karena Banser adalah suatu kekuatan paramiliter serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa genting maupun aman, maka lambang yang disepakati dewasa itu berkaitan dengan keberadaan Banser,” tutur Agus Sunyonto, penulis masalah gerakan Islam, dalam tulisan “Mengenang Partisipasi Politik Banser pada 1965 : Lahir dalam Tekanan PKI.”

Lambang awal Banser mencakup tiga gambar yakni cangkul, senapan dan buku. Menurut Romdhon, tiga gambar itu memiliki makna bahwa seorang anggota Banser siap melakukan pekerjaan membantu masyarakat yang membutuhkan (simbol cangkul), siap pula membela agama, bangsa dan negara (senapan) dan siap pula belajar (buku).

Dalam tempo singkat, setelah Banser Blitar terbentuk, secara berantai dibentuklah Banser di berbagai daerah. Dan pada 24 April 1964, Banser dinyatakan sebagai program Ansor secara nasional. Mula-mula, Banser dilatih oleh anggota Brimob. Kemudian dilatih pula oleh RPKAD, Raiders dan batalyon-batalyon yang terdekat. Selain dibina oleh pihak militer, Banser secara khusus dibina oleh para kiai dan ulama tarekat dengan berbagai ilmu kesaktian dan kedigdayaan. Di antara kiai yang terkenal sebagai pembina spiritual Banser dewasa itu adalah Kiai Abdul Djalil Mustaqim (Tulungagung), KH Badrus Sholeh (Purwoasri, Kediri), KH Machrus Ali dan KH Syafii Marzuki (Lirboyo, kediri), KH Mas Muhadjir (Sidosermo, Surabaya), KH Djawahiri (Kencong, Kediri), KH Shodiq (Pagu, Kediri), KH Abdullah Siddiq (Jember).

Hasil kongkret dari pembentukan Banser, perlawanan terhadap aksi sepihak PKI makin meningkat. Kordinasi-kordinasi yang dilakukan anggota Banser untuk memobilisasi kekuatan berlangsung sangat cepat dan rapi. Dalam keadaan seperti itu, mulai sering terjadi bentrokan-bentrokan fisik antara Banser dengan PKI. Bahkan pada gilirannya, terjadi serangan-serangan yang dilakukan anggota Banser terhadap aksi-aksi massa maupun anggota PKI. Demikianlah, pecah berbagai bentrokan fisik antara Banser dengan PKI di berbagai tempat seperti: Peristiwa Kanigoro.

Pada 13 Januari 1965 tepat pukul 04.30 WIB, sekitar 10.000 orang Pemuda Rakyat dan BTI melakukan penyerbuan terhadap pondok pesantren Kanigoro, Kras, Kediri. Alasan mereka melakukan penyerbuan, karena di pesantren itu sedang diselenggarakan Mental Training Pemuda Pelajar Indonesia (PII). Pimpinan penyerbu itu adalah Suryadi dan Harmono. Massa Pemuda Rakyat dan BTI itu menyerbu dengan bersenjatakan golok, pedang, kelewang, arit, dan pentungan sambil berteriak histeris: – “Ganyang santri…!”, “Ganyang Serban…!”, “Ganyang Kapitalis..!”, “Ganyang Masyumi…!”.

Para anggota PR dan BTI yang sudah beringas itu kemudian mengumpulkan kitab-kitab pelajaran agama dan Al-Qur’an. Kemudian semua dimasukkan ke dalam karung dan diinjak-injak sambil memaki- maki. Pimpinan pondok, Haji Said Koenan, dan pengasuh pesantren KH Djauhari, ditangkap dan dianiaya. Para pengurus PII digiring dalam arak-arakan menuju Polsek setempat. Para anggota PR dan BTI menyatakan, bahwa PII adalah anak organisasi Masyumi yang sudah dilarang. Jadi PII, menurut PKI, berusaha melakukan tindak makar dengan mengadakan training-training politik.

Peristiwa penyerangan PR dan BTI terhadap pesantren Kanigoro, dalam tempo singkat menyulut kemarahan Banser Kediri. Gus Maksum “putera KH Djauhari” segera melakukan konsolidasi. Siang itu, 13 Januari 1965, delapan truk berisi Banser dari Kediri datang ke Kanigoro. Markas dan rumah-rumah anggota PKI digrebek. Suryadi dan Harmono, pimpinan PR dan BTI, ditangkap dan diserahkan ke Polsek.

Banser Versus Lekra

PKI telah menciptakan suasana  sedemikian tegang, sehingga sampai pada situasi to kill or to be killed (membunuh atau dibunuh) dalam sebuah  perang saudara. Bentrok Banser dengan PKI pecah di Prambon. Awal dari bentrok itu dimulai ketika Ludruk Lekra mementaskan lakon yang menyakiti hati umat Islam yakni : “Gusti Allah dadi manten” (Allah menjadi pengantin).

Pada saat ludruk sedang ramai, tiba- tiba Banser melakukan serangan mendadak. Ludruk dibubarkan. Para pemain dihajar. Bahkan salah seorang pemain yang memerankan raja, saking ketakutan bersembunyi di kebun dengan pakaian raja. Bulan Juli 1965, terjadi insiden di Dampit kabupaten Malang. Ceritanya, di rumah seorang PKI diadakan perhelatan dengan menanggap ludruk Lekra dengan lakon “Malaikat Kawin“. Banser datang dari berbagai desa sekitar. Pada saat ludruk dipentaskan para anggota Banser yang menonton di bawah panggung segera melompat ke atas panggung. Kemudian dengan pisau terhunus, satu demi satu para pemain itu dicengkeram tubuhnya.  (Sumber: Duta Masyarakat)

Kumpulan Pendapat dan  Argumentasinya

pada Tragedi berdarah masa kelam bangsa

Indonesia

TENTANG PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

Oleh: Harsa Permata

Pendahuluan

Peristiwa G-30-S adalah peristiwa yang sangat berpengaruh dalam sejarah masyarakat Indonesia. Paska peristiwa ini pluralitas ideologi di Indonesia mulai dibatasi. Tidak hanya pembatasan terhadap pluralitas ideologi (terutama ideologi Marxisme-Leninisme yang dilarang untuk dipelajari dan disebarkan), pembantaian jutaan manusia yang dituduh sebagai kader/simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia) juga terjadi pascaperistiwa tersebut.

Bahkan, di dunia akademik diskursus tentang Marxisme juga dibatasi sesuai dengan isi dari TAP MPRS No.XXV/1966. Di dalam TAP MPRS No. XXV tahun 1966 terdapat beberapa pasal yang membatasi pluralitas ideologi, khususnya di dunia akademik, pertama: 

“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang” (Pasal 2 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966). “Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan” (Pasal 3 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966).

Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya pemikiran alternatif untuk memperkaya studi ilmiah, terutama studi tentang ilmu sejarah, dan filsafat sejarah. Konsep materialisme dialektika historis yang menjadi inti Marxisme, paska diberlakukannya pelarangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme menjadi tidak bisa dipahami secara utuh, karena adanya keterbatasan untuk mempelajarinya.

Selain itu, keluarga dari orang-orang yang dituduh sebagai kader/simpatisan PKI mengalami hidup yang sangat sulit. Bahkan, mereka juga menemui keterbatasan di dalam mencari pekerjaan, dengan adanya “syarat bebas G-30-S” sebagai salah satu persyaratan dalam mencari pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI.

Itulah beberapa akibat kongkrit dari peristiwa G-30-S, oleh karena itu maka studi filsafat sejarah terhadap peristiwa G-30-S adalah sangat penting. Dengan mempelajari peristiwa ini dengan menggunakan sudut pandang filsafat sejarah Marxisme, maka diharapkan sebuah kebenaran tersembunyi bisa terungkap.

Ragam Versi Peristiwa G-30-S

Ada berbagai versi tentang G-30-S, pertama adalah versi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Menurut versi ini, PKI adalah dalang sekaligus pelaku G-30-S. Oleh karena itu maka Orde Baru menamai peristiwa ini dengan G-30-S/PKI. Versi Orde Baru ini bahkan difilmkan lewat film yang berjudul “Pengkhianatan G-30-S/PKI”. Secara keseluruhan isi film ini adalah kisah kekejian PKI, yang menyiksa dan membantai para Jenderal Angkatan Darat. Semua organisasi/kelompok yang terlibat, baik itu Cakrabirawa, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain, menurut versi ini, berada di bawah pengaruh PKI.

John Roosa, di dalam bukunya yang berjudul, “Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September”, mengatakan bahwa Pusat Penerangan Angkatan telah mempublikasikan tiga jilid buku, dari bulan Oktober sampai Desember 1965, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa PKI secara organisasional adalah dalang G-30-S. Bukti utama yang diulas dalam buku tersebut adalah pengakuan Untung, yang ditangkap di Jawa Tengah tanggal 13 Oktober, dan Latief, yang ditangkap tanggal 11 Oktober di Jakarta. Kedua pengakuan ini merupakan dokumentasi laporan interogasi terhadap kedua orang ini. Akan tetapi pada tahun 1978, Latief mengemukakan bahwa pengakuannya terkait perannya dalam G-30-S yang merupakan kesukarelaan, dan untuk kepentingan PKI, adalah disampaikan dalam kondisi setengah sadar, dan sedang mengalami infeksi luka akibat tusukan bayonet di kaki kirinya. Dalam sidang-sidang Mahmilub, keduanya, baik Untung maupun Latief, menyangkal laporan-laporan interogasi mereka, dan menyatakan bahwa G-30-S berada di bawah kepemimpinan mereka, sementara PKI diajak ikut serta hanya sebagai tenaga bantuan saja (Roosa, 2008 : 94-95).

Versi kedua mengenai G-30-S adalah berasal dari “analisa awal” Bennedict Anderson, dan Ruth Mc Vey. Di dalam analisa ini dijelaskan bahwa karena tidak ada bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan PKI seperti yang dituduhkan dalam berita-berita pers, dan pernyatan-pernyataan Angkatan Darat, maka yang lebih masuk akal adalah menjelaskan G-30-S sebagai suatu konflik internal Angkatan Darat (Roosa, 2008 : 95-96).

Ben Anderson dan Ruth McVey berpendapat bahwa, G-30-S adalah sebuah pemberontakan dalam Angkatan Darat dari perwira-perwira muda yang berasal dari Jawa Tengah. Alasan pemberontakan adalah karena jijik terhadap kemerosotan gaya hidup, dan garis politik pro-Barat dari para Jenderal SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) di Jakarta. G-30-S adalah sebuah usaha untuk mengubah Angkatan Darat menjadi lebih merakyat. Jaringan perwira Jawa Tengah ini menurut Anderson dan McVey, bertujuan untuk membersihkan Angkatan Darat dari para Jenderal yang korup dan konservatif, juga untuk memberi keleluasaan pada Soekarno untuk menjalankan berbagai kebijakannya (Roosa, 2008 : 102-103).

Versi ketiga adalah versi Harold Crouch. Menurut Crouch, G-30-S, adalah persekutuan antara perwira-perwira muda dengan PKI. Inisiatif awal G-30-S adalah berasal dari perwira-perwira muda ini. PKI terlibat, akan tetapi bukan sebagai kelompok inti yang merencanakan dan mengeksekusi. Versi ini sama dengan versi Sudisman (anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI yang selamat, sisanya yaitu Aidit, Lukman, dan Nyoto dieksekusi secara rahasia oleh TNI). Sudisman berpendapat bahwa G-30-S adalah peristiwa internal Angkatan Darat. Ia mengakui bahwa beberapa pimpinan PKI terlibat, akan tetapi PKI sebagai institusi tidak terlibat (Roosa, 2008 : 106).

Versi kelima adalah pendapat W.F Wertheim. Menurutnya, G-30-S adalah konspirasi antara Soeharto dengan teman-temannya yaitu Latief, Sjam, dan Untung (tim inti G-30-S). (Roosa, 2008 : 112). Beberapa pimpinan PKI terlibat G-30-S, karena mereka ditipu oleh Sjam, dan komplotan perwira anti-PKI yang ingin menghancurkan PKI dan menggulingkan Soekarno (Roosa, 2008 : 116).

Filsafat Sejarah Peristiwa G-30-S

Marx dan Engels, di dalam Manifes Partai Komunis paragraf pertama, mengatakan:

“Sejarah dari semua masyarakat yang ada sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, patrisir dan plebejer, tuan bangsawan dan hamba, tukang ahli dan tukang pembantu, pendeknya: penindas dan yang tertindas senantiasa ada dalam pertentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang setiap kali berakhir dengan penyusunan kembali masyarakat umumnya atau dengan sama-sama binasanya kelas-kelas yang bermusuhan” (Marx dan Engels, 1964 : 50).

Peristiwa G-30-S adalah manifestasi dari konflik antar kelas-kelas dalam masyarakat, seperti pendapat Marx bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah kelas-kelas yang saling bertentangan. Apa saja kelas-kelasnya? Apakah hanya borjuis dan proletar? Untuk kasus G-30-S, kelompok-kelompok yang bertentangan sangat rumit, dan sulit dijelaskan posisi keberpihakan tiap kelompok pada suatu kelas.

PKI adalah partai proletar yang telah menjadi kekuatan politik yang cukup diperhitungkan ketika itu. Ini bisa dilihat dari perolehan suara yang didapat PKI pada pemilu tahun 1955, yaitu sebanyak 6.176.914 suara. Dengan ini, PKI mendapatkan 39 kursi di parlemen (Ricklefs, 2010 : 520).

Akan tetapi dengan banyaknya jumlah kursi yang dimiliki PKI, tidak disertai dengan dominasi dalam politik. Pembatasan terhadap distribusi Koran PKI, Harian Rakyat, pelarangan rapat umum, dan demonstrasi massa PKI oleh Pimpinan TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang dalam hal ini adalah Nasution. Pembatasan dan pelarangan ini bersandar pada Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB), yang memberi kekuasaan besar pada militer (Pour, 2011 : 221).

Posisi kuat militer (TNI) dalam politik ditentukan oleh kuatnya posisi mereka dalam ekonomi. Hukum darurat militer tahun 1957, memosisikan para perwira militer sebagai pengelola perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi. Ini kemudian memunculkan kelas baru, yaitu kelas borjuis militer (Caldwell & Utrecht, 2011 : 246).

Konsep demokrasi terpimpin adalah hasil konsesi Soekarno dengan militer (TNI) yang menolak demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin yang bermula semenjak dekrit presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Soekarno, adalah sejalan dengan keinginan elit militer yang ingin membatasi pengaruh partai-partaai politik, khususnya PKI. Dengan digantinya UUDS 1950 dengan UUD 1945 yang memberi kekuasaan yang lebih besar kepada presiden, maka dengan ini menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada parlemen lagi, tetapi kepada presiden. Parlemen yang berisikan wakil-wakil partai politik, tidak bisa lagi dengan leluasa memecat para menteri, dan dengan ini maka pengaruhnya menjadi terbatas. (Caldwell & Utrecht, 2011 : 218-219). Selama masa Demokrasi Terpimpin, militer telah mengendalikan 60 persen pos-pos utama dalam administrasi sipil (Caldwell & Utrecht, 2011 : 247).

Jadi, konflik antara borjuis dan proletar, seperti pendapat Marx tentang sejarah masyarakat, memang terjadi pada masa sebelum Orde Baru. Konflik ini memuncak pada peristiwa G-30-S, beberapa pimpinan PKI terlibat dalam peristiwa itu. Selain PKI, perwira-perwira Angkatan Darat juga terlibat, seperti Untung, Latief, dan Supardjo, selain itu ada satu orang perwira Angkatan Udara yang terlibat, yaitu Soejono.

Keterlibatan para perwira militer dalam G-30-S membuat peta konflik kelas menjadi agak bias. Perwira militer yang terlibat, secara politik adalah pendukung Soekarno, dan telah melakukan konspirasi dengan Biro Chusus PKI dalam merencanakan aksi G-30-S. Keberpihakan para perwira militer pelaku G-30-S ini adalah pada Soekarno, karena awalnya para Jenderal yang dihabisi dalam peristiwa G-30-S akan dihadapkan secara hidup-hidup pada Soekarno, untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan isu Dewan Jenderal (Roosa, 2008: 311).

Kemenangan borjuis militer, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dalam konflik antarkelas ini, adalah dikarenakan kesalahan PKI dalam mempraktekkan prinsip-prinsip Marxisme. Dalam prinsip Marxisme, revolusi adalah perjuangan kelas tertindas yang terorganisir untuk merebut kekuasaan. Sementara itu, aksi G-30-S adalah aksi konspirasi antara beberapa perwira Angkatan Bersenjata pro-Soekarno dengan divisi rahasia PKI (Biro Chusus). Keterlibatan proletar yang dalam hal ini buruh dan tani, dikatakan tidak ada. PKI memiliki organisasiunderbouw buruh dan tani, yaitu SOBSI dan BTI, yang memiliki banyak anggota. Akan tetapi, pada peristiwa tersebut organisasi-organisasi ini tidak dilibatkan sama sekali.

Soekarno secara ideologi adalah seorang sosialis. Bahkan, ia meng-Indonesiakan Marxisme dengan konsep Marhaenismenya. Akan tetapi secara politik, Soekarno memiliki kecendrungan membiarkan dominasi politik tentara professional dalam kekuasaan, walaupun kemudian dia juga memberi tempat pada pimpinan PKI dalam kabinetnya. Namun demikian, para menteri dari pimpinan PKI tidak ada yang memiliki jabatan strategis. Kekuasaan Negara pada zaman Demokrasi terpimpin secara keseluruhan dipegang oleh militer dengan adanya UUKB.

Peristiwa G-30-S pada tahun 1965 memakan korban jiwa terbunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat dan satu perwira pertama. Peristiwa ini kemudian memicu para Jenderal Angkatan Darat untuk mendesak Soekarno agar memberi wewenang khusus pada Soeharto. Wewenang khusus lewat Supersemar kemudian diberikan oleh Soekarno. Soeharto lalu membubarkan PKI sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diberikan oleh Soekarno lewat Supersemar. Surat Perintah Sebelas Maret adalah fondasi awal kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Dengan manipulasi politik lewat Dekrit Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966, dengan dalih “atas perintah presiden”, Soeharto membubarkan PKI dan organisasi komunis lainnya (Caldwell dkk, 2011 : 282).

Soeharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk mengambilalih kekuasaan dengan cara kudeta merangkak. Dikatakan sebagai kudeta merangkak adalah karena usaha kudeta dilakukan lewat selubung tindakan pencegahan terhadap sebuah aksi yang dituduh sebagai kudeta. Soeharto kemudian membesar-besarkan G-30-S sebagai sebuah aksi pengkhianatan dan kejahatan akibat dari kesalahan yang besar dalam pemerintahan Soekarno. Dengan dalih ini, Soeharto menuduh PKI sebagai dalang G-30-S. Selanjutnya, Soeharto menangkap sekitar satu setengah juta orang yang dituduh terlibat dalam G-30-S. Ratusan ribu kemudian dibantai oleh Angkatan Darat (Roosa, 2008 : 5). Menurut pengakuan Sarwo Edhie Wibowo, sebagai komandan pembantaian, terdapat tiga juta orang yang telah dibantai (Pour, 2011:273).

Pandangan Marxisme yang mengatakan bahwa kontradiksi melahirkan perubahan memang terjadi di dalam peristiwa 1965. Secara politik memang terjadi pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada borjuis militer Soeharto. Secara ekonomi juga terjadi perubahan dari yang sebelumnya menutup diri dari dominasi asing, bahkan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing, kemudian pada masa Orde Baru modal asing bisa bergerak leluasa di Indonesia (Caldwell & Utrecht, 2011 : 287).

Selain itu, secara politik terjadi perubahan dengan diselenggarakannya pemilu, walaupun masih bersifat manipulatif. Hal ini berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin yang meniadakan pemilu. Akan tetapi persamaannya adalah pada kekuasaan presiden yang besar, bahkan legislatif pada masa Orde Baru, tunduk pada presiden.

Sistem ekonomi liberal yang diterapkan Orde Baru, kemudian memaksa sistem politik otoriter Orde Baru jatuh. Ini ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada tahun 1998, setelah gelombang aksi-aksi massa menuntut penggulingan Soeharto dan kerusuhan sebagai akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1998.***

*Penulis adalah mahasiswa program Master (S2) Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

DAFTAR PUSTAKA

Caldwell, M & Utrecht, E. 2011. Sejarah Alternatif Indonesia. (Terjemahan Indonesia), Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu. Djaman Baroe. Yogyakarta.

Marx, K & Engels, F. 1964. Manifes Partai Komunis. (Terjemahan Indonesia), Diterjemahkan Oleh Depagitprop CC PKI, Jajasan Pembaruan. Jakarta.

Pour, Julius. 2011.       Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan & Petualang. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Roosa, John, 2008. Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Hasta Mitra. Jakarta.

Undang-Undang:

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966

Pembantaian di Indonesia 1965–1966

adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepadaSoeharto.

Tragedi Kemanusiaan ini berawal dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat yang muncul sebagai akibat kesenjangan perikehidupan antara tentara prajurit dengan tentara perwira. Konflik laten dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah dimulai sejak 17 tahun sebelumnya, kemudian mendapatkan jalan manifestasinya ketika muncul isu tentang rencana Kudeta terhadap kekuasaan Soekarno yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Perwia-perwira Angkatan Darat yang mendukung kebijakan Sosialisme Soekarno kemudian memutuskan untuk melakukan manuver (aksi) polisionil dengan menghadapkan tujuh orang Jendral yang diduga mengetahui tentang Dewan Jendral ini ke hadapan Soekarno. Target operasi adalah menghadapkan hidup-hidup ketujuh orang Jendral tersebut. Fakta yang terjadi kemudian adalah tiga dari tujuh orang Jendral yang dijemput paksa tersebut, sudah dalam keadaan anumerta.

Soeharto lah yang paling awal menuduh PKI menjadi dalang dari peristiwa pagi hari Jumat tanggal 01 Oktober 1965 tersebut. Tanpa periksa dan penyelidikan yang memadai, Soeharto mengambil kesimpulan PKI sebagai dalang hanya karena Kolonel Untung ---yang mengaku menjadi pimpinan Dewan Revolusi (kelompok tandingan untuk Dewan jendral)--- memiliki kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Chusus Partai Komunis Indonesia. Hasil akhirnya adalah Komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.

Pembantaian dimulai pada Januari 1966 seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jendral Syarif Thayeb dan memuncak selama kuartal kedua tahun 1966 sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1967 (menjelang pelantikan Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden). Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar keJawa Tengah dan Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Usaha Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dilenyapkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis;[1][2] dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Pada Maret 1967, Soekarno dicopot dari kekuasaannya oleh Parlemen Sementara, dan Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Pada Maret 1968 Soeharto secara resmi ditetapkan menjadi Presiden oleh MPRS yang diketuai oleh Jendral Abdul Harris Nasution (yang memang sengaja Soeharto tempatkan setelah menangkap dan memenjarakan seluruh pimpinan MPRS yang notabene adalah tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh Soekarnois).

Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari orang Indonesia maupun warga internasional.

Penjelasan memuaskan untuk kekejamannya telah menarik perhatian para ahli dari berbagai prespektif ideologis. Kemungkinan adanya pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik "Orde Baru" dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin.


Latar belakang

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan 30 September

Soeharto menghadiri pemakaman jenderal-jenderal yang dibunuh pada tanggal 5 Oktober 1965. (Gambar oleh Departemen Penerangan Indonesia)

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia.^[6] Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak dua juta orang.^[7] Selain itu PKI juga mengatur serikat-serikat buruh.

Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi "Nasakom" antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan pengaruh dan kemilitanan PKI, serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut, menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok Muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an.^[8] Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kyai.^[9]

Pada tanggal 01 Oktober 1965, enam Jendral (tiga diantaranya dalam proses penjemputan paksa pada pagi hari, sedangkan tiga sisanya dan satu orang perwira menengah pada sore hari) dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Revolusi --- namun Soeharto menamai gerakan Dewan Revolusi tersebut sebagai Gerakan 30 September, walau fakta sejarahnya aksi penjemputan paksa dilakukan pada jam empat pagi tanggal 01 Oktober 1965, untuk mendekatkan penyebutan GESTAPU dengan sebutan GESTAPO (Polisi Rahasia Nazi Jerman yang dikenal bengis dan kejam). Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata (yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan Presiden Soekarno selaku pemangku jabatan Panglima Tertinggi menurut Undang-Undang dalam struktur komando di tubuh APRI). Pada 2 Oktober, ia mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut.^[10] Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI.^[10] Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh.^[11]Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak.^[12]

Pembersihan politik

Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya.^[3] Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Kabinet 100 Menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dibunuh pada saat penangkapan, sisanya dihukum mati melalui proses persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM Internasional.^[10]Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta.^[10] Pada tanggal 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar.^[13][14]Kelompok pemuda anti-komunis dibentuk, contohnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI).^[11] Di Jakarta dan Jawa Barat, lebih dari 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap, salah satunya Pramoedya Ananta Toer

Pembantaian

Lihat pula: Daftar tokoh yang meninggal dalam pembersihan anti-komunis Indonesia

Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Timur, dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya,^[15] terutama Sumatera. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Timur.^[12][14] Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatera utara dan Bali.^[12] Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap: petinggi PKI, Njoto, ditembak pada tanggal 6 November, ketua PKI Dipa Nusantara Aidit pada 22 November, dan Wakil Ketua PKI M.H. Lukmansegera sesudahnya.^[13][16]

Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini.^[17] Peran angkatan darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas.^[18] Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal.^[15] Di tempat lain, para vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak berlangsung sebelum tentara mengenakan sanksi kekerasan.^[19][20]

Di beberapa tempat, milisi tahu tempat bermukimnya komunis dan simpatisannya, sementara di tempat lain tentara meminta daftar tokoh komunis dari kepala desa.^[21] Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam masyarakat.^[22] Kedutaan BesarAmerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada angkatan bersenjata Indonesia.^[23][24]

Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan.^[25][26]Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap "PKI" diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri.^[27] Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis.^[11]

Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh, dan harta benda mereka dijarah.^[27] Di Kalimantan Barat, sekitar delapan belas bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai.^[18]

Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang samurai Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai, hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri,Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut, lalu jenazah korban dibuang ke sungai.^[18][27] Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa, dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata.^[27]

Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969.^[16][28][29]Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian.^[29]

Ketika dua pria sedang menanti kematiannya, seroang tentara di belakang mereka menusukkan bayonetnya ke mayat-mayat di bawah kakinya.

Jawa

Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santriJawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa.^[2] Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa, contohnya, banyak orang yang dianggap "PNI kiri" dibunuh. Yang lainnya hanya dituduh^[29] atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik.^[2][29] Pada pertengahan Oktober, Soeharto mengirim sejumlah pasukan komando kepercayaannya ke Jawa tengah, daerah yang memiliki banyak orang komunis, sedangkan pasukan yang kesetiaannya tak jelas diperintahkan pergi dari sana.^[11] Pembantaian terhadap orang komunis kemudian dilakukan oleh para pemuda, dengan dipandu oleh angkatan bersenjata, memburu orang-orang komunis.^[30]

Konflik yang pernah pecah pada tahun 1963 antara partai Muslim Nahdlatul Ulama (NU) dan PKI berubah menjadi pembantaian pada minggu kedua Oktober.^[11] Kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan pada awal November 1965 bahwa pembasmian "Gestapu/PKI" merupakan suatu Perang Suci. Pandangan tersebut didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya di Jawa dan Sumatera. Bagi banyak pemuda, membunuh orang komunis merupakan suatu tugas keagamaan.^[16][18] Di tempat-tempat adanya pusat komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelompok-kelompok Muslim menganggap bahwa mereka adalah korban serangan komunis supaya mereka memperoleh pembenaran atas pembantaian yang mereka lakukan. Mereka biasanya mengungkit-ungkit Peristiwa Madiun pada tahun 1948.^[27] Para pelajar Katolik di daerah Yogyakarta meninggalkan asrama mereka pada malam hari untuk ikut membunuh orang-orang komunis yang tertangkap.^[29]

Untuk sebagian besar daerah, pembantaian mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966, namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun. Di Blitar, ada aksi gerilya yang dilakukan oleh anggota-anggota PKI yang selamat. Aksi tersebut berhasil diberantas pada 1967 dan 1968.^[31] Mbah Suro, seorang pemimpin kelompok komunis yang bercampur mistisisme tradisional, bersama para pengikutnya membangun pasukan. Dia dan kedelapan puluh pengikutnya terbunuh dalam sebuah perang perlawanan menghadapi angkatan bersenjata Indonesia.^[31]

Bali

Penangkapan salah seorang simpatisan PKI.

Bercermin dari melebarnya perbedaan sosial di seluruh Indonesia pada 1950-an dan awal 1960-an, di pulau Bali meletus konflik antara para pendukung sistem kasta tradisional Bali melawan orang-orang yang menolak nilai-nilai tradisional itu. Jabatan pemerintahan, uang dan keuntungan bisnis beralih pada orang-orang komunis pada tahun-tahun akhir masa kepresidenan Soekarno.^[32] Sengketa atas tanah dan hak-hak penyewa berujung pada pengambilan lahan dan pembantaian, ketika PKI mempromosikan "aksi unilateral". Setelah Soeharto berkuasa di Jawa, gubernur-gubernur pilihan Soekarno dicopot dari jabatannya. Orang-orang komunis kemudian dituduh atas penghancuran budaya, agama, serta karakter pulau Bali. Rakyat Bali, seperti halnya rakyat Jawa, didorong untuk menghancurkan PKI.^[33]

Sebagai satu-satunya pulau yang didominasi Hindu di Indonesia, Bali tidak memiliki kekuatan Islam yang terlibat di Jawa, dan tuan tanah PNI menghasut pembasmian anggota PKI.^[2] Pendeta tinggi Hindu melakukan ritual persembahan untuk menenangkan para roh yang marah akibat pelanggaran yang kelewatan dan gangguan sosial.^[29] Pemimpin Hindu Bali, Ida Bagus Oka, memberitahu umat Hindu: "Tidak ada keraguan [bahwa] musuh revolusi kita juga merupakan musuh terkejam dari agama, dan harus dimusnahkan dan dihancurkan sampai akar-akarnya."^[34]

Seperti halnya sebagian Jawa Timur, Bali mengalami keadaan nyaris terjadi perang saudara ketika orang-orang komunis berkumpul kembali.^[27] Keseimbangan kekuasaan beralih pada orang-orang Anti-komunis pada Desember 1965, ketika Angkatan Bersenjata Resimen Para-Komando dan unit Brawijaya tiba di Bali setelah melakukan pembantaian di Jawa. Komandan militer Jawa mengizinkan skuat Bali untuk membantai sampai dihentikan.^[35][36] Berkebalikan dengan Jawa Tengah tempat angkatan bersenjata mendorong orang-orang untuk membantai "Gestapu", di Bali, keinginan untuk membantai justru sangat besar dan spontan setelah memperoleh persediaan logistik, sampai-sampai militer harus ikut campur untuk mencegah anarki.^[37] Serangkaian pembantaian yang mirip dengan peristiwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh para pemuda PNI berkaus hitam. Selama beberapa bulan, skuat maut milisi menyusuri desa-desa dan menangkap orang-orang yang diduga PKI.^[27] Antara Desember 1965 dan awal 1966, diperkirakan 80,000 orang Bali dibantai, sekitar 5 persen dari populasi pulau Bali saat itu, dan lebih banyak dari daerah manapun di Indonesia.^{[38][39][40][41]}

Sumatera

Tindakan PKI berupa gerakan penghuni liar dan kampanye melawan bisnis asing di perkebunan-perkebunan di Sumatera memicu aksi balasan yang cepat terhadap orang-orang komunis. Di Aceh sebanyak 40.000 orang dibantai, dari sekitar 200.000 korban jiwa di seluruh Sumatera.^[10] Pemberontakan kedaerahan pada akhir 1950-an semakin memperumit peristiwa di Sumatera karena banyak mantan pemberontak yang dipaksa untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi komunis untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Berhentinya pemberontakan tahun 1950-an dan pembantaian tahun 1965 oleh kebanyakan masyarakat Sumatera dipandang sebagai "pendudukan suku Jawa".^[10] Di Lampung, faktor lain dalam pembantaian itu nampaknya adalah imigrasi suku Jawa.^[18]

Jumlah korban

Meskipun garis besar peristiwa diketahui, namun tidak banyak yang diketahui mengenai pembantaiannya,^[15] dan jumlah pasti korban meninggal hampir tak mungkin diketahui.^[42] Hanya ada sedikit wartawan dan akademisi Barat di Indonesia pada saat itu. Angkatan bersenjata merupakan satu dari sedikit sumber informasi, sementara rezim yang melakukan pembantaian berkuasa sampai tiga dasawarsa.^[43] Media di Indonesia ketika itu dibatasi oleh larangan-larangan di bawah "Demokrasi Terpimpin" dan oleh "Orde Baru" yang mengambil alih pada Oktober 1966.^[44] Karena pembantaian terjadi di puncak Perang Dingin, hanya sedikit penyelidikan internasional yang dilakukan, karena berisiko memperkusut prarasa Barat terhadap Soeharto dan "Orde Baru" atas PKI dan "Orde Lama".^[45]

Dalam waktu 20 tahun pertama setelah pembantaian, muncul tiga puluh sembilan perkiraan serius mengenai jumlah korban.^[37] Sebelum pembantaian selesai, angkatan bersenjata memperkirakan sekitar 78.500 telah meninggal^[46] sedangkan menurut orang-orang komunis yang trauma, perkiraan awalnya mencapai 2 juta korban jiwa.^[37] Di kemudian hari, angkatan bersenjata memperkirakan jumlah yang dibantai dapat mencapai sekitar 1 juta orang.^[31] Pada 1966, Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar 200.000 orang dan pada 1985 mengajukan perkiraan mulai dari 500,000 sampai 1 juta orang.^[37] Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang dibantai,^{[2][40][47][48]} lebih banyak dari peristiwa manapun dalam sejarah Indonesia.^[2] Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 450.000 sampai 500.000 jiwa dibantai.^[29]

Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Pembantaian dilakukan dengan cara "tatap muka", tidak seperti proses pembantaian massal oleh Khmer Merah di Kamboja atau oleh Jerman Nazi di Eropa.^[49]

Penahanan

Para anggota Pemuda Rakyat (sayap pemuda PKI) dijaga oleh para tentara dalam perjalanan mereka dengan truk bak terbuka ke penjara pada tanggal 30 Oktober 1965.

Penangkapan dan penahanan berlanjut sampai sepuluh tahun setelah pembantaian.^[2] Pada 1977, laporan Amnesty Internationalmenyatakan "sekitar satu juta" kader PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam PKI ditahan.^[50] Antara 1981 dan 1990, pemerintah Indonesia memperkirakan antara 1.6 sampai 1.8 juta mantan tahanan ada di masyarakat.^[51] Ada kemungkinan bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, 100.000 masih ditahan tanpa adanya proses peradilan.^[16][31] Diperkirakan sebanyak 1.5 juta orang ditahan pada satu waktu atau lainnya.^[37][52][53] Orang-orang PKI yang tidak dibantai atau ditahan berusaha bersembunyi sedangkan yang lainnya mencoba menyembunyikan masa lalu mereka.^[2] Mereka yang ditahan termasuk pula politisi, artis dan penulis misalnya Pramoedya Ananta Toer , serta petani dan tentara. Banyak yang tidak mampu bertahan pada periode pertama masa penahanan dan akhirnya meninggal akibat kekurangan gizi dan penganiayaan.^[31] Ketika orang-orang mulai mengungkapkan nama-nama orang komunis bawah tanah, kadang kala di bawah siksaan, jumlah orang yang ditahan semakin meninggi pada 1966–68. Mereka yang dibebaskan seringkali masih harus menjalani tahanan rumah dan secara rutin mesti melapor ke militer. Mereka juga sering dilarang menjadi pegawai pemerintah, termasuk juga anak-anak mereka.^[31]

Dampak

Tindakan Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dimusnahkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis; dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan.^[1][2] Banyak Muslim yang tak lagi memercayai Soekarno, dan pada awal 1966, Soeharto secara terbuka mulai menentang Soekarno, sebuah tindakan yang sebelumnya berusaha dihindari oleh para pemimpin militer. Soekarno berusaha untuk berpegang kepada kekuasaan dan mengurangi pengaruh baru dari angkatan bersenjata, namun dia tidak dapat membuat dirinya menyalahkan PKI atas usaha kudeta sesuai permintaan Soeharto.^[54] Pada 1 Februari 1966, Soekarno menaikkan pangkat Soeharto menjadi Letnan Jenderal.^[55] Dekrit Supersemar pada 11 Maret 1966 mengalihkan sebagian besar kekuasaan Soekarno atas parlemen dan angkatan bersenjata kepada Soeharto,^[56] memungkinkan Soeharto untuk melakukan apa saja untuk memulihkan ketertiban. Pada 12 Maret 1967 Soekarno dicopot dari sisa-sisa kekuasaannya oleh Parlemen sementara, dan Soeharto menjabat sebagai Presiden Sementara.^[57] Pada 21 Maret 1968, Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi memilih Soeharto sebagai presiden.^[58]

The Year of Living Dangerously (1982), salah satu film asing yang dicekal di Indonesia pada era Orde Baru.

Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari rakyat Indonesia maupun warga internasional.^[3][4][5] Akan tetapi, setelah Soeharto mundur pada 1998, dan meninggal pada tahun 2008, fakta-fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pembantaian ini mulai terbuka kepada masyarakat dalam tahun-tahun berikutnya.^[26][59][60] Pencarian makam para korban oleh orang-orang yang selamat serta anggoa keluarga mulai dilakukan setelah tahun 1998, meskipun hanya sedikit yang berhasil ditemukan. Lebih dari tiga dekade kemudian, rasa kebencian tetap ada dalam masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut.^[26] Film AustraliaThe Year of Living Dangerously, yang ceritanya diadaptasi secara mirip dari novel berjudul sama yang didasarkan pada peristiwa berujung pada pembantaian ini, dilarang diputar di Indonesia sampai tahun 1999, pasca jatuhnya rezim Orde Baru.

Penjelasan memuaskan untuk skala dan kekejaman dari pembantaian ini telah menarik minat para ahli dari berbagai perspektif ideologis. Salah satu pendapat memandang kebencian komunal di balik pembantaian sampai pemaksaan demokrasi parlementer ke dalam masyarakat Indonesia, mengklaim bahwa perubahan semacam itu secara budaya tidak sesuai dan sangat mengganggu pada masa 1950-an pasca-kemerekaan. Pendapat yang berlawanan adalah ketika Soekarno dan angkatan bersenjata menggantikan proses demokrasi dengan otoriterianisme, persaingan kepentingan-yaitu antara militer, Islam politis, dan komunisme-tidak dapat secara terbuka diperdebatkan, melainkan lebih ditekan dan hanya dapat ditunjukkan dengan cara-cara kekerasan.^[54] Metode penyelesaian konflik telah gagal, dan kelompok-kelompok Muslim dan angkatan bersenjata menganut prinsip "kita atau mereka", dan bahwa ketika pembantaian sudah berakhir, banyak orang Indonesia menganggap bahwa orang-orang komunis layak menerimanya.^[54] Kemungkinan adanya pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik "Orde Baru" dan kontrol ketat terhadap sistem politik.^[18] Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto.^[61] Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin.

Pemerintah dan media-media Barat lebih menyukai Soeharto dan Orde baru daripada PKI dan Orde Lama.^[54][62] Pembantaian itu oleh Time digambarkan sebagai "Berita Barat Terbaik di Asia".^[63] Kepala berita di US News and World Report tertulis: "Indonesia: Harapan... di mana dahulu pernah tidak ada".^[64] Kolomnis New York Times, James Reston menyebutnya sebagai "Secercah cahaya di Asia".^[65] Perdana Menteri Australia Harold Holt, yang sedang mengunjungi Amerika Serikat, berkomentar di The New York Times, "Dengan 500.000 sampai satu juta simpatisan komunis telah disingkirkan... Saya kira sudah aman untuk menganggap bahwa re-orientasi telah terjadi."^[66]

Keterlibatan Amerika Serikat

Dokumen rahasia yang membeberkan pembantaian tahun 1965.

Joseph Lazarsky, wakil kepala CIA di Jakarta, mengatakan bahwa konfirmasi pembantaian datang langsung dari markas Soeharto. "Kami memperoleh laporan yang jelas di Jakarta mengenai siapa-siapa saja yang harus ditangkap," kata Lazarsky. "Angkatan bersenjata memiliki 'daftar tembak' yang berisi sekitar 4,000 sampai 5,000 orang. Mereka tidak memiliki cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa orang cukup berharga untuk diinterogasi. Infrastruktur milik PKI dengan cepat dilumpuhkan. Kami tahu apa yang mereka lakukan... Soeharto dan para penasehatnya mengatakan, jika kamu membiarkan mereka hidup, kamu harus memberi mereka makan."^[67][68]

Duta Besar Amerika di Jakarta adalah Marshall Green, yang dikenal di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai "ahli kudeta". Green telah tiba di Jakarta hanya beberapa bulan sebelumnya, membawa serta reputasi karena telah mendukung penggulingan diktator Korea Syngman Rhee, yang telah keluar bersama Amerika. Ketika pembantaian berlangsung di Indonesia, manual mengenai pengorganisasian pelajar, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea, disebarkan oleh kedutaan Amerika Serikat ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).^[69] Amerika Serikat juga secara langsung mendanai mereka yang berpartisipasi dalam penindasan terhadap orang-orang komunis. Pada tanggal 2 Desember 1965, Green mendukung rencana untuk menyediakan lima puluh juta rupiah untuk apa yang disebutnya sebagai "gerakan Kap-Gestapu," yang dia gambarkan sebagai "kelompok aksi sipil tapi terilhami tentara" yang "membawa beban upaya represif yang ditujukan kepada PKI, terutama di Jawa Tengah." ^[70] Green tidak menyebutkan fakta bahwa "upaya represif saat ini" terhadap PKI di Jawa Tengah meliputi, menurut Konsulat Amerika Serikat di Medan, usaha untuk "membasmi semua orang PKI". Apakah dia menyadari fakta ini atau tidak, agak diragukan, karena ia sendiri mencatat bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat memiliki akses ke "laporan intelijen substansial" mengenai kegiatan Kap-Gestapu, kegiatan yang ia yakinkan pada Departemen Luar Negeri sebagai kegiatan yang "sepenuhnya sejalan dengan dan dikoordinasikan oleh tentara" dan yang ia puji sebagai kegiatan yang "sangat sukses".^[71]

Selain itu, Amerika Serikat memasok peralatan logistik penting pada jenderal-jenderal Indonesia. Para jenderal memintanya melalui penghubung yang ditunjuk di Bangkok,Thailand.^[72] Dukungan itu datang terutama dalam bentuk alat komunikasi taktis dengan tujuan menghubungkan Jakarta dengan pasukan militer yang melaksanakan penindasan terhadap PKI di Sumatera, Jawa dan Sulawesi.^[72] Amerika Serikat juga menyediakan "senjata" yang berasal dari Amerika Serikat maupun yang bukan dari Amerika Serikat, yang secara khusus merupakan permintaan untuk "mempersenjatai pemuda Muslim dan Nasionalis di Jawa Tengah untuk digunakan melawan PKI".^[73][74] Kawat diplomatik menunjukkan bahwa senjata-senjata ini adalah senjata ringan, digunakan untuk membunuh dari jarak dekat.^[75][76] Brad Simpson, Asisten Profesor Sejarah dan Studi Internasional di Princeton University dan direktur Proyek Dokumentasi Indonesia/Timor Timur di George Washington University, menyatakan bahwa "Amerika Serikat terlibat langsung sejauh bahwa mereka menyediakan bantuan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia yang mereka berikan untuk membantu memfasilitasi pembunuhan massal."^[77]

Pada tanggal 5 Oktober 1965, Green mengirim telegram ke Washington mengenai bagaimana Amerika Serikat dapat "membentuk perkembangan untuk keuntungan kita". Rencananya adalah untuk memperburuk nama PKI dan "pelindung"-nya, Soekarno. Propaganda ini harus didasarkan pada "(penyebaran) kisah pengkhianatan, kesalahan, dan kebrutalan PKI". Pada puncak pertumpahan darah, Green meyakinkan Jenderal Soeharto: "Amerika Serikat umumnya bersimpati dan mengagumi apa yang sedang dilakukan oleh angkatan bersenjata."^[78] Adapun mengenai jumlah korban, Howard Federspiel, ahli Indonesia di Biro Intelijen dan Penelitian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun tahun 1965, mengatakan, "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, mereka harus dibantai. Tidak ada yang merasa perlu melakukan sesuatu mengenai hal itu."^[67]

Perkembangan kontemporer

Setelah Soeharto mundur bekat adanya reformasi 1998, Parlemen membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menganalisis pembunuhan massal, tapi itu ditangguhkan oleh Pengadilan Tinggi. Sebuah konferensi akademis mengenai pembantaian diadakan di Singapura pada tahun 2009.^[49]

Pada bulan Mei 2009, pada waktu yang berdekatan dengan Konferensi Singapura, penerbit di Britania Raya, Spokesman Books, menerbitkan buku yang ditulis oleh Nathaniel Mehr, berjudul Pertumpahan Darah Konstruktif di Indonesia: Amerika Serikat, Britania Raya dan Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966, sebuah survei tingkat-pengantar mengenai pembantaian dan dukungan Barat untuk Soeharto.

Pada 23 Juli 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembantaian orang-orang yang dituduh komunis itu merupakan pelanggaran HAM yang berat. Setelah melakukan penyelidikan selama empat tahun, bukti dan hasil pemeriksaan saksi menunjukkan adanya sembilan kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Kesembilan pelanggaran HAM itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Hasil penyelidikan Komnas HAM ini diserahkan ke Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan untuk membuka pengadilan adhoc untuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.^[79]

Pada tahun 2012 dan 2014, dua film yang mengungkap bagaimana pembantaian massal dilakukan di kota Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara, diluncurkan. Film tersebut berjudul Jagal (judul versi Inggris: The Act of Killing) dan Senyap (judul versi Inggris: The Look of Silence) masing-masing dengan fokus yang berbeda, Jagal menelusuri bayangan, pandangan, dan pendapat para pelaku pembantaian massal mengenai diri dan sejarah, sementara Senyap memotret pandangan keluarga korban mengenai beban sejarah yang mereka tanggung, serta bagaimana satu orang dari mereka meminta pertanggungjawaban para pelaku.^[80][81]

Pembantaian ini telah banyak dihilangkan dari buku pelajaran sejarah Indonesia. Dalam buku pelajaran sejarah, disebutkan bahwa pembantaian ini adalah "kampanye patriotik" yang menghasilkan kurang dari 80.000 korban jiwa. Pada tahun 2004, buku-buku pelajaran diubah dan mencantumkan kejadian tersebut, tapi kurikulum baru ini ditinggalkan pada tahun 2006 karena adanya protes dari kelompok militer dan Islam.^[49] Buku-buku pelajaran yang menyebutkan pembunuhan massal itu kemudian dibakar,^[49] atas perintahJaksa Agung

 

Jagal

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Untuk penjagalan hewan, lihat Penyembelihan hewan.

Jagal (bahasa Inggris: ''The Act of Killing'') adalah film dokumenter karya sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer.^[4]Dokumenter ini menyorot bagaimana pelaku pembunuhan anti-PKI yang terjadi pada tahun 1965-1966 memproyeksikan dirinya ke dalam sejarah untuk menjustifikasi kekejamannya sebagai perbuatan heroik.

Film ini adalah hasil kerja sama Denmark-Britania Raya-Norwegia yang dipersembahkan oleh Final Cut for Real di Denmark, diproduseri Signe Byrge Sørensen, diko-sutradarai Anonim dan Christine Cynn, dan diproduseri eksekutif oleh Werner Herzog, Errol Morris, Joram ten Brink, dan Andre Singer. Ini adalah proyek Docwest dari Universitas Westminster.

Latar belakang

Setelah PKI dituduh oleh TNI sebagai pelaku G30S pada tahun 1965, Anwar dan kawan-kawan "naik pangkat" dari preman kelas teri pencatut karcis bioskop menjadi pemimpin pasukan pembunuh. Mereka membantu tentara membunuh lebih dari satu juta orang yang dituduh komunis, etnis Tionghoa, dan intelektual, dalam waktu kurang dari satu tahun. Sebagai seorang algojo dalam pasukan pembunuh yang paling terkenal kekejamannya di Medan, Anwar telah membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri.^[5]

Hari ini, Anwar dihormati sebagai pendiri organisasi paramiliter sayap kanan Pemuda Pancasila (PP) yang berawal dari pasukan pembunuh itu. Organisasi ini begitu kuat pengaruhnya sehingga pemimpinnya bisa menjadi menteri, dan dengan santai menyombongkan segala macam hal, dari korupsi dan mengakali pemilu sampai melaksanakan genosida.^[6]

Dalam Jagal, para pembunuh bercerita tentang pembunuhan yang mereka lakukan, dan cara yang mereka gunakan untuk membunuh. Tidak seperti para pelaku genosida Nazi atau Rwanda yang menua, Anwar dan kawan-kawannya tidak pernah sekalipun dipaksa oleh sejarah untuk mengakui bahwa mereka ikut serta dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka justru menuliskan sendiri sejarahnya yang penuh kemenangan dan menjadi panutan bagi jutaan anggota PP. Jagal adalah sebuah perjalanan menembus ingatan dan imajinasi para pelaku pembunuhan dan menyampaikan pengamatan mendalam dari dalam pikiran para pembunuh massal. Jagal adalah sebuah mimpi buruk kebudayaan banal yang tumbuh di sekitar impunitas ketika seorang pembunuh dapat berkelakar tentang kejahatan terhadap kemanusiaan di acara bincang-bincang televisi, dan merayakan bencana moral dengan kesantaian dan keanggunan tap-dance.

Pada masa mudanya, Anwar dan kawan-kawan menghabiskan hari-harinya di bioskop karena mereka adalah preman bioskop: mereka menguasai pasar gelap karcis, dan pada saat yang sama menggunakan bioskop sebagai markas operasi untuk kejahatan yang lebih serius. Pada tahun 1965, tentara merekrut mereka untuk membentuk pasukan pembunuh dengan pertimbangan bahwa mereka telah terbukti memiliki kemampuan melakukan kekerasan, dan mereka membenci komunis yang berusaha memboikot pemutaran film Amerika—film-film yang paling populer (dan menguntungkan). Anwar dan kawan-kawan adalah pengagum berat James Dean, John Wayne, dan Victor Mature. Mereka secara terang-terangan mengikuti gaya berpakaian dan cara membunuh dari idola mereka dalam film-film Holywood. Keluar dari pertunjukan midnight, mereka merasa “seperti gangster yang keluar dari layar.” Masih terpengaruh suasana, mereka menyeberang jalan ke kantor dan membunuh tahanan yang menjadi jatah harian setiap malam. Meminjam teknik dari film mafia, Anwar lebih menyukai menjerat korban-korbannya dengan kawat.

Dalam Jagal, Anwar dan kawan-kawan bersepakat untuk menyampaikan cerita pembunuhan tersebut kepada sutradara. Tetapi idenya bukanlah direkam dalam film dan menyampaikan testimoni untuk sebuah film dokumenter: mereka ingin menjadi bintang dalam ragam film yang sangat mereka gemari di masa mereka masih menjadi pencatut karcis bioskop. Sutradara menangkap kesempatan ini untuk mengungkap bagaimana sebuah rezim yang didirikan di atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yang belum pernah dinyatakan bertanggung jawab, memproyeksikan dirinya dalam sejarah.

Kemudian sutradara film menantang Anwar dan kawan-kawannya untuk mengembangkan adegan-adegan fiksi mengenai pengalaman mereka membunuh dengan mengadaptasi genre film favorit mereka—gangster, koboi, musikal. Mereka menulis naskahnya. Mereka memerankan diri sendiri. Juga memerankan korban mereka sendiri.

Proses pembuatan film fiksi menyediakan sebuah alur dramatis, dan set film menjadi ruang aman untuk menggugat mereka mengenai apa yang mereka lakukan di masa lalu. Beberapa teman Anwar menyadari bahwa pembunuhan itu salah. Yang lain khawatir akan konsekuensi kisah yang mereka sampaikan terhadap citra mereka di mata publik. Generasi muda PP berpendapat bahwa mereka selayaknya membualkan horor pembantaian tersebut karena kengerian dan daya ancamnya adalah basis bagi kekuasaan PP hari ini. Saat pendapat berselisih, suasana di set berkembang menjadi tegang. Bangunan genosida sebagai “perjuangan patriotik”, dengan Anwar dan kawan-kawan sebagai pahlawannya, mulai berguncang dan retak.

Yang paling dramatis, proses pembuatan film fiksi ini menjadi katalis bagi perjalanan emosi Anwar, dari jumawa menjadi sesal ketika ia menghadapi, untuk pertama kali dalam hidupnya, segenap konsekuensi dari semua yang pernah dilakukannya. Saat nurani Anwar yang rapuh mulai terdesak oleh hasrat untuk tetap menjadi pahlawan, Jagal menyajikan sebuah konflik yang mencekam antara bayangan tentang moral dengan bencana moral.^[7]

Produksi

Film ini sebagian besar gambarnya diambil di sekitar Medan, Sumatera Utara, Indonesia antara 2005 sampai 2011. Pada rentang waktu yang sama, awak film juga mengambil gambar untuk film Senyap yang dirilis sebagai sekuel dua tahun setelah Jagal. Pengambilan gambar dan wawancara selama tujuh tahun ini menghasilkan kurang lebih 1.000 jam rekaman. Diperlukan banyak editor dan waktu dua tahun di London dan Copenhagen untuk menyunting rekaman tersebut menjadi film ini. Penyuntingan suara dan koreksi warna dilakukan di Norwegia. Sutradara Errol Morris dan Werner Herzog menjadi produser eksekutif film ini setelah menonton sebagian footage dalam proses pengeditan.

Film ini di putar perdana secara internasional di Toronto International Film Festival pada bulan September 2012.

Di Indonesia film ini diputar perdana di Jakarta pada 1 November 2012. Film Jagal lewat pemutaran berbasis inisiatif masyarakat, sampai bulan Agustus 2013, telah diputar pada lebih dari 1.000 pemutaran di 118 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sebagian besar pemutaran diselenggarakan secara tertutup hanya untuk undangan terbatas, dan hanya 25 pemutaran diselenggarakan secara terbuka. Diperkirakan antara 15.000 sampai 25.000 orang Indonesia telah menontonnya. Di Indonesia film ini tidak diperdagangkan sehingga setiap orang bisa mengadakan pemutaran tanpa harus membayar biaya lisensi, royalti, ataupun biaya pemutaran (screening fee).

Mulai 30 September 2013, film Jagal dapat diunduh gratis dari Indonesia lewat situs resminya. Pada 16 Januari 2014, bersamaan dengan diumumkannya film Jagal sebagai nomini piala Oscar (Academy Awards), pembuat film mengunggah filmnya ke YouTube.

Tanggapan

The Act of Killing disambut pujian di seluruh dunia. Situs agregator ulasan Rotten Tomatoes memberikan penilaian positif 97% dengan nilai rata-rata 8.8/10 berdasarkan 104 ulasan. Konsensusnya adalah, "Keras, mengerikan, dan sangat sulit untuk ditonton. The Act of Killing adalah bukti menakutkan dari kekuatan film dokumenter yang mendidik dan frontal."^[8] Di Metacritic, film ini mendapatkan skor rata-rata 88 dari 100 berdasarkan 19 ulasan yang artinya "pujian universal".^[9]

The Village Voice menyebut film ini "mahakarya".^[10] Jurnalis pemenang Pulitzer Prize Chris Hedges menyebut film ini "eksplorasi penting terhadap psikologi para pembunuh massal yang cukup rumit" dan "gambaran pembunuh massal yang kejam tidak mengganggu kita. Justru sifat manusia itu sendiri yang mengganggu kita

Pasukan Rakyat Kalimantan Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Sarawak, Malaysia. NKCP dibentuk tanggal 19 September 1971 dibawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Sarawak. Ia pernah menjadi anggota partai Sarawak United People's Party pada tahun 1960-1964. Keanggotaan NKCP didominasi oleh etnis China.

Sejarah

Latar belakang pembentukan[sunting | sunting sumber]

Terbentuknya Paraku-PGRS terkait dengan peristiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung penuh oleh Inggris. Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, dimasukkan ke dalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara. Penolakan penduduk, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.^[1]

Ide penggabungan wilayah-wilayah koloni Inggris di Asia Tenggara dan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) dimulai semenjak tahun 1960. Tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri PTM Tunku Abdul Rahman mengungkapkan gagasan mengenai Negara Malaysia meliputi PTM, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah di hadapan Foreign Correspondent Association di Singapura. Berdasarkan pertemuan tanggal 13 Oktober 1961 di London, sebuah panitia penyelidikan Fact-Finding Comission yang diketuai Lord Cobbald dibentuk untuk mengumpulkan jajak pendapat masyarakat mengenai rencana pembentukan tersebut. Hasil jajak pendapat dari tanggal 19 Februari sampai 17 April 1962 mengungkapkan bahwa dua pertiga masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan. Pertemuan di London pada tanggal 18-31 Juli 1962 merencanakan pembentukan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963.^[2]

Kelompok sayap kiri dan komunis berkembang dengan pesat semenjak tahun 1950an di antara penduduk perkotaan Sarawak dari suku Iban dan China. Mereka akhirnya menjadi inti pasukan Paraku dalam rangka gerakan Ganyang Malaysia (Dwikora) oleh presiden Indonesia saat itu, yaitu Soekarno. Partai NKCP mempropagandakan penyatuan seluruh wilayah Kalimantan yang berada di bawah kekuasaan Inggris untuk membentuk negara merdeka Kalimantan Utara. Ide tersebut awalnya diajukan oleh Azahari, ketuaPartai Rakyat Brunei, yang memiliki hubungan dengan gerakan nasionalisme yang dicetuskan oleh Soekarno, bersama dengan Ahmad Zaidi di Jawa pada tahun 1940an.^[3][1]

Syekh A.M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei, memproklamirkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang meliputi Serawak,Brunei, dan Sabah pada tanggal 8 Desember 1962. Di daerah lain, seperti di PTM, Singapura, dan Serawak, ada beberapa partai politik yang juga tidak menyetujui pembentukan. Pemerintah Indonesia yang awalnya mendukung pembentukan Federasi Malaysia, menjadi berbalik arah setelah Azahari memproklamirkan pembentukan NNKU. Presiden Soekarno mengakui bahwa ia menerima pembentukan Malaysia ketika gagasan tersebut diperkenalkan pada 1961, tetapi revolusi anti-Malaysia di Brunei tahun 1962 tidak memberinya pilihan lain selain membantu Brunei, sebab Soekarno percaya bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.^[2]

Ide tersebut muncul sebagai sebuah alternatif bagi penduduk setempat untuk melawan rencana Malaysia. Perlawanan penduduk lokal berdasarkan perbedaan ekonomi, politik, sejarah, dan budaya antara penduduk Kalimantan dengan Federasi Malaya, disamping juga mereka menolak didominasi secara politik oleh federasi tersebut. Sebagai hasilPemberontakan Brunei, diperkirakan sebanyak ribuan masyarakat China penganut paham komunis lari meninggalkan Sarawak. Pasukan yang masih bertahan di sana dikenal sebagai Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS).

Dukungan Bung Karno

Bung Karno, Presiden Indonesia saat itu, terkenal sangat anti imperialisme dan menganggap Federasi Malaysia tidak lebih dari sekedar produk imperialis Inggris untuk mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan Bung Karno untuk menyerukan penghancuran ‘negara boneka’ Malaysia tersebut, dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Pemerintahan Bung Karno mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan Federasi itu.^[1]

Menurut buku sejarah Kodam XII/Tanjungpura, Tandjungpura Berdjuang, sikap Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia berhubungan dengan politik luar negerinya yang anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Indonesia menganggap pembentukan Malaysia hanya kedok dari Inggris dan sekutunya untuk tetap berkuasa di Asia Tenggara dalam bentuk neo-kolonialisme, dan kemudian mengepung Indonesia. Menurut M.C. Ricklefs, banyak pemimpin Indonesia menganggap Malaya (PTM) tidak benar-benar merdeka karena tidak terjadi suatu revolusi. Mereka merasa tidak senang dengan keberhasilan Malaya di bidang ekonomi, merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana dengan pangkalan-pangkalan militernya, dan merasa tersinggung karena Malaya dan Singapura membantu PRRI. Selain itu dapat pula ditambah alasan adanya keinginan agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. Hal serupa dikemukakan Hilsman dalam bukunya To Move a Nationseperti yang dikutip dari Cold War Shadow:^[2]

“Oposisi Indonesia terhadap Malaysia merupakan bagian dari ekspresi 'nasionalisme baru' mereka yaitu Jakarta ingin berdiri tinggi dalam permasalahan internasional, terutama yang berkaitan dengan kekuatan kolonial sebelumnya... Sukarno, terlebih lagi, menekankan bahwa Inggris tidak pernah benar-benar berbicara dengan Indonesia mengenai rencana pembentukan federasi.”

Bung Karno menugaskan salah satu menterinya, Oei Tjoe Tat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia untuk mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris. Pasukan tersebut membentuk Paraku-PGRS dan berada dibawah komando seorang perwira Angkatan Darat yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Supardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau.^[1] Soebandrio bertemu dengan sekelompok pemimpin , hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara berkenan pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk diberi pelatihan kemiliteran dan dipersenjatai olehmereka di Bogor, dan Nasution mengirim tiga pelatih dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Batalion 2 ke Nangabadan yang dekat dengan perbatasan Serawak. Di sana terdapat sekitar 300 orang prajurit yang akan dilatih. Sekitar 3 bulan kemudian, dua letnan dikirim ke sana.^[4] Buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid IV (1966-1983) mengakui bahwa Paraku-PGRS adalah pasukan yang dilatih dan dipersenjatai oleh TNI. Buku itu juga menyebutkan, para anggota kedua pasukan itu adalah orang-orang Tionghoa pro-komunis yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Malaysia-Inggris. Namun, Paraku-PGRS juga mengorganisir orang-orang dari suku Dayak dan Melayu untuk melakukan serangkaian penyusupan ke wilayah Kalimantan Utara seperti Sarawak dan Brunei.^[1]

Pengaruh komunis

Reaksi Indonesia menentang pembentukan Malaysia mendapat dukungan besar dari rakyat Indonesia. PKI mengecam rencana “Malaysia” sebagai ”usaha neo-kolonialis untuk mencegah masyarakat dari koloni-koloni Inggris untuk memperoleh kemerdekaan nasional yang sebenarnya dan kebebasan dari imperialisme”. Angkatan Darat mendukung sikap Presiden Soekarno, tapi dalam kasus akan munculnya bahaya komunisme yang lebih kuat. ”Pasukan khawatir berdasarkan populasi China pada federasi tersebut, Malaysia akan menjadi batu loncatan bagi Komunis China untuk masuk ke Indonesia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia”.^[2]

Indonesia juga mendapat dukungan dari Filipina. Presiden Filipina, Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa pra-kolonial. Filipina juga takut bahwa federasi baru itu akan menjadi basis bagi tekanan komunis dari populasi Cina-Malaysia dan elemen komunis Indonesia.^[2]

Pergerakan

Pada tanggal 8 Desember 1962, bersama dengan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara, Tentara Nasional Kalimantan Utara dibentuk sebagai kekuatan pertahanan. Inggris mengerahkan tentara untuk melawan NNKU sehingga membuat Azahari tidak mampu mempertahankan pemerintahan pusat di Kalimantan Utara kemudian memindahkannya ke Manila. Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia saat itu adalah memberikan asylum politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang Kifli diJakarta.^[2]

Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis Sarawak mendapat tekanan dari penguasa. Sejalan dengan kebijaksanaan politik Indonesia masa itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak berpindah ke Kalimantan Barat. Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Sarawak, mengirim Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963. Kedua pemimpin Partai Komunis Tiongkok tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa, dan Yacob dari Sarawak Advance Youth Association (SAYA) untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Sarawak. Azahari dan Abang Kifli dengan Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU)-nya kemudian berhubungan dan bekerja sama dengan mereka. Tanggal 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, dan atas nama KOPERDASAN (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia dan memperkenalkan Azahari kepada khalayak ramai.^[2]

Azahari (Brunei), Kelompok Yap Chung Ho (Sarawak), dan Soebandrio (Indonesia) mengadakan pertemuan di Sintang dan muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata. Pertemuan kedua di Bogor dihadiri Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari, dan kelompok Yap Chung Ho dari SUPP. Dalam pertemuan itu, diputuskan membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas). Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia membantu melatih sepuluh orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor, kemudian dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi. Dengan basis pasukan ini, dibentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU).

Menurut Lie Sau Fat atau X. F. Asali, budayawan Tionghoa Kalimantan Barat dan saksi sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan Malaysia. Mereka terdiri dari para pelarian dari Sarawak, yang umumnya etnis Tionghoa dan partisipan komunis, juga sukarelawan dari Singkawang, Bengkayang, dan berbagai wilayah di Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kodam Tanjungpura pada Mei dan Juni 1964 memberikan latihan militer pada 28 orang sukarelawan dari SUPP (Sarawak United People Party) yang lari ke Kalimantan Barat dan juga para sukarelawan yang dikirim dari Jakarta. Latihan militer tersebut di lakukan di Dodiktif 18 – Tandjungpura, Bengkayang. Letnan Kolonel Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura, mengungkapkan, “Saat itu, kita melatih PGRS/PARAKU untuk dipergunakan membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang.”^[2]

Jumlah pasukan PGRS adalah sekitar 800 orang yang berbasis di Batu Hitam, Kalimantan Barat, bersama dengan 120 pasukan dari Indonesia dan sedikit kader yang dilatih diRRT. Partai Komunis Indonesia (PKI) terbukti memiliki keterlibatan dan dipimpin oleh Syarif Ahmad Sofyan Al Barakbah, seorang etnis Arab yang revolusioner. PGRS beberapa kali melakukan perampokan di Serawak, tetapi lebih banyak lagi berusaha meningkatkan pendukung mereka dari wilayah tersebut. Militer Indonesia tidak menyukai kecondongan PGRS ke sayap kiri sehingga secara umum menghindari mereka.^[5]

Paraku-PGRS bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu balatentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Utara menjadi garis depan pertempuran. Seorang peneliti Tionghoa, Benny Subianto, mengungkapkan kehebatan gerilyawan Paraku-PGRS ketika melawan pasukan Gurkha Inggris. Kedua pasukan itu hampir berhasil menghancurkan garnisun 1/2 British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi pada tanggal 28 September 1963. Buku A Face Like A Chicken Backside-An Unconventional Soldier in Malaya and Borneo 1948-1971 karya JP Cross mencatat kehebatan serangan relawan Indonesia serta Paraku-PGRS yang menewaskan beberapa prajurit Gurkha dan anggota Border Scout. Dari fakta-fakta sejarah tersebut, Paraku-PGRS tampak menjadi pahlawan bagi Indonesia selama era konfrontasi.^[1]

Kebijakan Pemerintah Indonesia, melalui BPI (Badan Pusat Intelijen), membuat “kisah” PGRS/PARAKU tidak menjadi konsumsi publik pada tahun 1963-1965 (sebelum G 30 S). Seperti yang diuraikan L.H. Kadir, saksi sejarah, mantan Wakil Gubernur Kalbar 2003-2008, pada masa konfrontasi bekerja sebagai pegawai negeri di Putusibau (1963-1965) dan Mahasiswa APDN (1965-1968):^[2]

“Sekitar tahun 1963-1964 tidak ada pernyataan dukungan Indonesia terhadap PGRS/PARAKU. Masyarakat hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan. Setahu saya setelah peristiwa G 30 S baru ada di koran berita tentang PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang dikenal sukwan... Sewaktu masih di Putusibau, saya pernah mengantar sukwan dari Putusibau untuk berlatih di perbatasan. Saya dengan speed ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu. Mereka bawa senjata, ada pula amoi-amoi, banyak perempuan. Ada juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau.”

Dampak bangkitnya Orde Baru

Pasca G 30 S, situasi belum mempengaruhi PGRS/PARAKU karena pemerintah belum membubarkan PKI. Situasi komando di Kalimantan Barat masih belum jelas. Satu-satunya komando yang diberikan oleh Pangdam XII/Tanjungpura adalah tetap di pos masing-masing dan mempertinggi kewaspadaan. Situasi itu dimanfaatkan PGRS/PARAKU untuk mengonsolidasi kekuatan; banyak simpatisan PKI yang bergabung karena situasi politik yang semakin menekan PKI. Mereka sama-sama memperoleh pelatihan militer dari Tentara RI dan sama-sama diterjunkan di perbatasan. PKI memanfaatkan pengerahan sukarelawan untuk melatih para kadernya, yang kebanyakan dari etnis Tionghoa, sehingga akan sulit dibedakan yang mana PGRS/PARAKU, kader PKI, dan kelompok yang tidak mengetahui tentang semua itu.^[2]

Pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto tidak berniat untuk melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris.^[1] Pada 29 Mei – 1 Juni 1966, diadakan perundingan antara Menteri Luar Negeri RI Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Puncak dari semua perundingan adalah ditandatanganinya persetujuan Indonesia dan Malaysia untuk normalisasi hubungan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan itu dikenal dengan Jakarta Accord yang mengakui kedaulatan Malaysia. KOLAGA (Komando Mandala Siaga) mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No. TSR-26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Komando Tempur (Kopur) IV/Mandau adalah menyerukan agar PGRS/PARAKU mengadakan konsolidasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.^[2] AM Hendropriyono, prajurit Para Komando dengan kemampuan di bidang Sandi Yudha pada 1969-1972 di belantara Kalimantan Barat-Sarawak, mengungkapkan:

"Ini kita (TNI) melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya, setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kita sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan."^[6]

Tendensi politik anti-komunis serta keinginan untuk berdamai dengan Malaysia-Inggris menempatkan Paraku-PGRS sebagai musuh pemerintah Indonesia dan TNI.^[1] Gerakan PGRS / PARAKU yang memiliki dasar ideologi komunis merupakan sumber potensial terhadap munculnya kerawanan sosial politik yang mengancam terhadap eksistensi suatu negara.^[7] TNI bersekutu dengan militer Malaysia dan Inggris dalam menumpas Paraku-PGRS, dan memberikan julukan baru bagi Paraku-PGRS, yaitu Gerombolan Tjina Komunis (GTK)^[1], sementara pihak Malaysia yang sudah berdamai dengan Indonesia memberi cap ”CT” (Communist Terrorist).^[6] Perang antara TNI dengan gerilyawan Paraku-PGRS meletus, salah satunya yang terjadi di Pangkalan Udara Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat. Memasuki tahun 1967, operasi penumpasan diintensifkan oleh pemerintah Orde Baru melalui Operasi Sapu Bersih (Saber) I, II, dan III yang digelar sejak April 1967 hingga Desember 1969 dibawah komando Brigadir Jenderal AJ Witono.^[1]

Peristiwa Mangkok Merah

Pelaksanaan Operasi Saber I tidak memuaskan. Faktor-faktor kegagalan disebabkan kurangnya tenaga tempur, dan pihak PGRS/PARAKU lebih mengenal keadaan medan dan dapat menarik simpati kaum pribumi yaitu suku Dayak setempat. PGRS/PARAKU juga mudah memencar dan menyusup ke dalam masyarakat untuk menghilangkan diri dari pengejaran. Hal itu disebabkan masyarakat dan kampung-kampung Tionghoa tersebar luas sampai daerah pedalaman seluruh Kalimantan Barat.^[2] Dalam Operasi Saber, terjadi peristiwa Mangkok Merah pada bulan Oktober-November 1967. Peristiwa Mangkok Merah dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo.^[1] Bulan Maret 1967, seorang guru orang Dayak ditemukan dibunuh di Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Tanggal 3 September 1967 ada sembilan orang Dayak diculik di Kampung Taum dan baru ditemukan tidak bernyawa oleh masyarakat dan TNI pada tanggal 5 September 1967.^[8] TNI mempropagandakan kekerasan itu dilakukan oleh GTK alias Paraku-PGRS. Propaganda diperkuat penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diklaim sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak.^[1]

Gerakan pembasmian PGRS/PARAKU pada tanggal 14 Oktober 1967 dikenal dengan sebutan “Demonstrasi Suku Dayak”. Gerakan ini kemudian menyebar luas menjadi luapan emosi etnis Dayak, hingga upacara mangkok merah diadakan. Gerakan ini menjadi sentimen rasial dengan mengidentikkan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS/PARAKU dan menjadi korban gerakan demonstrasi. Gerakan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran etnis Tionghoa menuju ke Kota Pontianak, menimbulkan masalah beban pengungsi di kota-kota penampungan, derita psikis yang dialami keluarga korban pembantaian, dan lumpuhnya sirkulasi perdagangan di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Setelah gerakan Suku Dayak, kegiatan-kegiatan PGRS/PARAKU mulai menurun. Tekanan-tekanan Pasukan Indonesia menyebabkan PGRS/PARAKU semakin terjepit. Putusnya jalur logistik dengan mengungsinya ribuan orang Tionghoa menyebabkan banyak anggota PGRS/PARAKU yang menyerahkan diri.^[2] Presiden Soeharto, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1968 malam, secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Suku Dayak di Kalbar yang telah membantu pemerintah menumpas tuntas sisa-sisa gerombolan PGRS/PARAKU di Kalbar.^[8]

Status selanjutnya

Pada tahun 1974, pecahan fraksi yang dipimpin oleh Bong Kee Chok menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Fraksi Bong Kee Chok lebih besar daripada sisanya yang dipimpin oleh Wen Ming Chyuan.

NKCP menurun secara bertahap. Tahun 1989, CIA memperkirakan fraksi tersebut memiliki sekitar 100 pasukan. Akhirnya, tanggal 17 Oktober 1990, NKCP menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Beberapa prajurit gerilya selanjutnya hidup sebagai masyarakat biasa.

Paraku dan pelanggaran HAM

Kasus Paraku/PGRS didokumentasikan sebagai salah satu pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa pihak menengarai dalam peristiwa ini juga terjadi pembersihan etnisterhadap warga Tionghoa di pedalaman Kalimantan.^[9] Dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi di Pontianak dan 43.425 orang di antaranya direlokasi di Kabupaten Pontianak

Kisah Misteri – Lubang Buaya Menyimpan Kisah Mistis Para Tentara

By Berita Terkini on September 13, 2012 9:47 pm in Misteri / no comments

Kisah Misteri – Masih ingatkah anda cerita pembantaian yang dilakukan oleh PKI pada 30 september tahun 1965? Kisah tersbeut merupakan kisah pembantaian para jenderal  dan letnan yang saat ini telah menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Bada banyak cerita – cerita mistis yang datang dari masyarakat setelah mendatangi lokasi yang kini jadi musem nasional tersebut. lokasi lubang buaya merupakan lokasi dimana para perwira milter, jenderal dan beberapa letnan dibunuh oleh para anggota PKI. Dalam lubang buaya tersebut jasad – jasad para pembela tanah air tersebut ditemukan dalam keadaan rusak akibat bekas tembakan yang dilayangkan pada tubuh mereka.

Adalah Brigadir Jenderal Soetodjo Siswomihardjo, Brigadir Jenderal Donald Izaac Pandjaitan, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal MT Hardjono, Mayor Jenderal S. Parman , Letnan Jenderal Ahmad Yani, dan Letnan Satu Piere Andries Tendean yang menjadi korban kekejian dari para anggota PKI. Para petinggi militer Indonesia itu diculik dan dibawa ke markas PKI di desa Lubang Buaya yang berada di Jakarta Timur.

Petinggi militer tersebut disiksa sampai dengan tewasnya mereka lalu jasad – jasad mereka dimasukkan kedalam lubang buaya yang tingkat kedalamannya mencapai 12 meter dalamnya dan ukuran diameternya pun tak begitu besar. Karena anggota PKI menduga masih ada diantara petinggi militer tersebut yang masih hidup maka setelah di lempar ke lubang buaya sejumlah anggota PKI menembaki puluhan peluru kea rah lubang buaya hinga semua jenderal tersebut tewas terkena tembakan.

Kisah tragis tersebut menimbulkan rasa takut tersendiri bagi para masyarakat ketika berada di museum lubang buaya tersebut. Ada beberapa pengakuan dari masyarakat saat bertandang ke lubang buaya, mereka mengatakan mendengar teriakan – teriakan dari seorang yang suaranya seperti seorang laki- laki meminta tolong dari dalam lubang buaya tersebut. bahkan beberapa kali terlihat sebuah sosok penampakan dari seorang pria yang mukanya rusak mengenakan baju seperti seorang tentara.

Selain itu sebuah ruangan yang tak jauh letaknya dari sumur lubang buaya itu juga menambah seramnya cerita mistis dari museum ini. Pasalnya dalam ruangan tersbeut terdapat patung – patung replica dari tentara – tentara yang dibunuh pada waktu itu. Keitaka masuk dalam museum tersebut sangat terasa sekali aura mistis didalamnya dan seolah –olah patung tersebut terasa hidup. Bahkan menurut pengakuan seorang petugas penjaga loket pintu masuk, ketika menjelang malam hari ia sering mendengar langkah kaki seperti pasukan tentara akan berbaris padahal dalam museum tersebut tidak ada seorangpun.

Fakta Terselubung Dibalik Kisah G30S PKI

Fakta Terselubung Dibalik Kisah G30S PKI

Hari Selasa, pengujung tahun 1966. Penjara Militer Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dua pria berhadapan. Yang satu bertubuh gempal, potongan cepak berusia 39 tahun. Satunya bertubuh kurus, usia 52 tahun. Mereka adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri dan Soebandrio, Menteri Luar Negeri kabinet Soekarno. Suara Untung bergetar. “Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih,” kata Untung kepada Soebandrio.

Itulah perkataan Untung sesaat sebelum dijemput petugas seperti ditulis Soebandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S. Dalam bukunya, Soebandrio menceritakan, selama di penjara, Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Untung mengaku G-30-S atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto.Keyakinan Untung bahwa ia bakal diselamatkan Soeharto adalah salah satu “misteri” tragedi September-Oktober. Kisah pembunuhan para jenderal pada 1965 adalah peristiwa yang tak habis-habisnya dikupas. Salah satu yang jarang diulas adalah spekulasi kedekatan Untung dengan Soeharto.

Memperingati tragedi September kali ini, Koran Tempo bermaksud menurunkan edisi khusus yang menguak kehidupan Letkol Untung. Tak banyak informasi tentang tokoh ini, bahkan dari sejarawan “Data tentang Untung sangat minim, bahkan riwayat hidupnya,” kata sejarawan Asvi Warman Adam.

Potongannya seperti preman

Tempo berhasil menemui saksi hidup yang mengenal Letkol Untung. Salah satu saksi adalah Letkol CPM (Purnawirawan) Suhardi. Umurnya sudah 83 tahun. Ia adalah sahabat masa kecil Untung di Solo dan bekas anggota Tjakrabirawa. Untung tinggal di Solo sejak umur 10 tahun. Sebelumnya, ia tinggal di Kebumen. Di Solo, ia hidup di rumah pamannya, Samsuri. Samsuri dan istrinya bekerja di pabrik batik Sawo, namun tiap hari membantu kerja di rumah Ibu Wergoe Prajoko, seorang priayi keturunan trah Kasunan, yang tinggal di daerah Keparen, Solo. Wergoe adalah orang tua Suhardi.“Dia memanggil ibu saya bude dan memanggil saya Gus Hardi,” ujar Suhardi. Suhardi, yang setahun lebih muda dari Untung, memanggil Untung: si Kus. Nama asli Untung adalah Kusman. Suhardi ingat, Untung kecil sering menginap di rumahnya. Tinggi Untung kurang dari 165 sentimeter, tapi badannya gempal.“Potongannya seperti preman. Orang-orang Cina yang membuka praktek-praktek perawatan gigi di daerah saya takut semua kepadanya,” kata Suhardi tertawa. Menurut Suhardi, Untung sejak kecil selalu serius, tak pernah tersenyum. Suhardi ingat, pada 1943, saat berumur 18 tahun, Untung masuk Heiho. “Saya yang mengantarkan Untung ke kantor Heiho di perempatan Nonongan yang ke arah Sriwedari.”Setelah Jepang kalah, menurut Suhardi, Untung masuk Batalion Sudigdo, yang markasnya berada di Wonogiri. “Batalion ini sangat terkenal di daerah Boyolali. Ini satu-satunya batalion yang ikut PKI (Partai Komunis Indonesia),” kata Suhardi. Menurut Suhardi, batalion ini lalu terlibat gerakan Madiun sehingga dicari-cari oleh Gatot Subroto.Clash yang terjadi pada 1948 antara Republik dan Belanda membuat pengejaran terhadap batalion-batalion kiri terhenti. Banyak anggota batalion kiri bisa bebas. Suhardi tahu Untung kemudian balik ke Solo. “Untung kemudian masuk Korem Surakarta,” katanya. Saat itu, menurut Suhardi, Komandan Korem Surakarta adalah Soeharto. Soeharto sebelumnya adalah Komandan Resimen Infanteri 14 di Semarang. “Mungkin perkenalan awal Untung dan Soeharto di situ,” kata Suhardi.

Keterangan Suhardi menguatkan banyak tinjauan para analisis. Seperti kita ketahui, Soeharto kemudian naik menggantikan Gatot Subroto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Untung lalu pindah ke Divisi Diponegoro, Semarang. Banyak pengamat melihat, kedekatan Soeharto dengan Untung bermula di Divisi Diponegoro ini. Keterangan Suhardi menambahkan kemungkinan perkenalan mereka sejak di Solo.

Hubungan Soeharto-Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat Panglima Kostrad mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, 14 Agustus 1962. Untung terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala itu. Saat itu Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal dengan Banteng Raiders.Di Irian, Untung memimpin kelompok kecil pasukan yang bertempur di hutan belantara Kaimana. Sebelum Operasi Mandala, Untung telah berpengalaman di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Ia terlibat operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera Barat, pada 1958. Di Irian, Untung menunjukkan kelasnya. Bersama Benny Moerdani, ia mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno.“Kedua prestasi inilah yang menyebabkan Untung menjadi anak kesayangan Yani dan Soeharto,” kata Kolonel Purnawirawan Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa, atasan Untung di Tjakrabirawa, kepada Tempo.Untung masuk menjadi anggota Tjakrabirawa pada pertengahan 1964. Dua kompi Banteng Raiders saat itu dipilih menjadi anggota Tjakrabirawa. Jabatannya sudah letnan kolonel saat itu.Anggota Tjakrabirawa dipilih melalui seleksi ketat. Pangkostrad, yang kala itu dijabat Soeharto, yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Tjakrabirawa.Sebab, menurut Suhardi, siapa pun yang bertugas di Jawa Tengah mengetahui banyak anggota Raiders saat itu yang eks gerakan Madiun 1948. “Pasti Soeharto tahu itu eks PKI Madiun.”

Di Tjakrabirawa, Untung menjabat Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa. Batalion ini berada di ring III pengamanan presiden dan tidak langsung berhubungan dengan presiden. Maulwi, atasan Untung, mengaku tidak banyak mengenal sosok Untung.

Suhardi masuk Tjakrabirawa sebagai anggota Detasemen Pengawal Khusus. Pangkatnya lebih rendah dibanding Untung. Ia letnan dua. Pernah sekali waktu mereka bertemu, ia harus menghormat kepada Untung. Suhardi ingat Untung menatapnya. Untung lalu mengucap, “Gus, kamu ada di sini….”

“Mengapa perhatian Soeharto terhadap Untung begitu besar?” Menurut Maulwi, tidak ada satu pun anggota Tjakra yang datang ke Kebumen. “Kami, dari Tjakra, tidak ada yang hadir,” kata Maulwi.

Dalam bukunya, Soebandrio melihat kedatangan seorang komandan dalam pesta pernikahan mantan anak buahnya adalah wajar. Namun, kehadiran Pangkostrad di desa terpencil yang saat itu transportasinya sulit adalah pertanyaan besar. “Jika tak benar-benar sangat penting, tidak mungkin Soeharto bersama istrinya menghadiri pernikahan Untung,” tulis Soebandrio. Hal itu diiyakan oleh Suhardi. “Pasti ada hubungan intim antara Soeharto dan Untung,” katanya.

Soeharto: Sikat saja, jangan ragu

Dari mana Letkol Untung percaya adanya Dewan Jenderal? Dalam bukunya, Soebandrio menyebut, di penjara, Untung pernah bercerita kepadanya bahwa ia pada 15 September 1965 mendatangi Soeharto untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang bakal melakukan kup. Untung menyampaikan rencananya menangkap mereka.Bila kita baca transkrip sidang pengadilan Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa pada awal 1966, Untung menjelaskan bahwa ia percaya adanya Dewan Jenderal karena mendengar kabar beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal di gedung Akademi Hukum Militer Jakarta, yang membicarakan susunan kabinet versi Dewan Jenderal.Maulwi melihat adalah hal aneh bila Untung begitu percaya adanya informasi kudeta terhadap presiden ini. Sebab, selama menjadi anggota pasukan Tjakrabirawa, Untung jarang masuk ring I atau ring II pengamanan presiden. Dalam catatan Maulwi, hanya dua kali Untung bertemu dengan Soekarno. Pertama kali saat melapor sebagai Komandan Kawal Kehormatan dan kedua saat Idul Fitri 1964. “Jadi, ya, sangat aneh kalau dia justru yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal,” kata Maulwi.Menurut Soebandrio, Soeharto memberikan dukungan kepada Untung untuk menangkap Dewan Jenderal dengan mengirim bantuan pasukan. Soeharto memberi perintah per telegram Nomor T.220/9 pada 15 September 1965 dan mengulanginya dengan radiogram Nomor T.239/9 pada 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya, Jawa Timur, dan Yon 454 Banteng Raiders Diponegoro, Jawa Tengah. Mereka diperintahkan datang ke Jakarta untuk defile Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober.

Pasukan itu bertahap tiba di Jakarta sejak 26 September 1965. Yang aneh, pasukan itu membawa peralatan siap tempur. “Memang mencurigakan, seluruh pasukan itu membawa peluru tajam,” kata Suhardi. Padahal, menurut Suhardi, ada aturan tegas di semua angkatan bila defile tidak menggunakan peluru tajam. “Itu ada petunjuk teknisnya,” ujarnya.Pasukan dengan perlengkapan siaga I itu kemudian bergabung dengan Pasukan Kawal Kehormatan Tjakrabirawa pimpinan Untung. Mereka berkumpul di dekat Monumen Nasional.

Soeharto melewati pasukan yang hendak membunuh 7 jenderal Dinihari, 1 Oktober 1965, seperti kita ketahui, pasukan Untung bergerak menculik tujuh jenderal Angkatan Darat. Malam itu Soeharto , menunggui anaknya, Tommy, yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Di rumah sakit itu Kolonel Latief, seperti pernah dikatakannya sendiri dalam sebuah wawancara berusaha menemui Soeharto.Adapun Untung, menurut Maulwi, hingga tengah malam pada 30 September 1965 masih memimpin pengamanan acara Presiden Soekarno di Senayan. Maulwi masih bisa mengingat pertemuan mereka terakhir terjadi pada pukul 20.00. Waktu itu Maulwi menegur Untung karena ada satu pintu yang luput dari penjagaan pasukan Tjakra. Seusai acara, Maulwi mengaku tidak mengetahui aktivitas Untung selanjutnya.

Ketegangan hari-hari itu bisa dirasakan dari pengalaman Suhardi sendiri. Pada 29 September, Suhardi menjadi perwira piket di pintu gerbang Istana. Tiba-tiba ada anggota Tjakra anak buah Dul Arief, peleton di bawah Untung, yang bernama Djahurup hendak masuk Istana. Menurut Suhardi, tindakan Djahurup itu tidak diperbolehkan karena tugasnya adalah di ring luar sehingga tidak boleh masuk. “Saya tegur dia.”

Pada 1 Oktober pukul 07.00, Suhardi sudah tiba di depan Istana. “Saya heran, dari sekitar daerah Bank Indonesia, saat itu banyak tentara.” Ia langsung mengendarai jip menuju markas Batalion 1 Tjakrabirawa di Tanah Abang. “Saya ingat yang jaga saat itu adalah Kopral Teguh dari Banteng Raiders,” kata Suhardi. Begitu masuk markas, ia melihat saat itu di Tanah Abang semua anggota kompi Banteng Raiders tidak ada.

Begitu tahu hari itu ada kudeta dan Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi, Suhardi langsung ingat wajah sahabat masa kecilnya dan sahabat yang sudah dianggap anak oleh ibunya sendiri tersebut. Teman yang bahkan saat sudah menjabat komandan Tjakrabirawa bila ke Solo selalu pulang menjumpai ibunya. “Saya tak heran kalau Untung terlibat karena saya tahu sejak tahun 1948 Untung dekat dengan PKI,” katanya.Kepada Oditur Militer pada 1966, Untung mengaku hanya memerintahkan menangkap para jenderal guna dihadapkan pada Presiden Soekarno. “Semuanya terserah kepada Bapak Presiden, apa tindakan yang akan dijatuhkan kepada mereka,” jawab Untung. Heru Atmodjo, Mantan Wakil Asisten Direktur Intelijen Angkatan Udara, yang namanya dimasukkan Untung dalam susunan Dewan Revolusi, mengakui Sjam Kamaruzzaman- lah yang paling berperan dalam gerakan tersebut. Keyakinan itu muncul ketika pada Jumat, 1 Oktober 1965, Heru secara tidak sengaja bertemu dengan para pimpinan Gerakan 30 September: Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor Sujono, Sjam Kamaruzzaman, dan Pono. Heru melihat justru Pono dan Sjam-lah yang paling banyak bicara dalam pertemuan itu, sementara Untung lebih banyak diam.

“Saya tidak melihat peran Untung dalam memimpin rangkaian gerakan atau operasi ini (G-30-S),” kata Heru saat ditemui Tempo.

Soeharto: Letkol Untung murid pimpinan PKI

Soeharto, kepada Retnowati Abdulgani Knapp, penulis biografi Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President, pernah mengatakan memang kenal dekat dengan Kolonel Latif maupun Untung. Tapi ia membantah isu bahwa persahabatannya dengan mereka ada kaitannya dengan rencana kudeta.“Itu tak masuk akal,” kata Soeharto. ”Saya mengenal Untung sejak 1945 dan dia merupakan murid pimpinan PKI, Alimin. Saya yakin PKI berada di belakang gerakan Letkol Untung,” katanya kepada Retnowati.Demikianlah Untung. Kudeta itu bisa dilumpuhkan. Tapi perwira penerima Bintang Sakti itu sampai menjelang ditembak pun masih percaya bakal diselamatkan.

Sumber http://terselubung.blogspot.com

Peristiwa G 30 S PKI

Terilhami dari tulisan Jarar Siahaan di BatakNews yang berjudul “Pantaskah Soeharto Diampuni”, dan dari peringatan 9 tahun turunnya Rezim Soeharto, berdasarkan fakta dari kejadian yang terjadi 42 tahun silam di Jakarta, tepatnya tentang peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI. Ada seorang ahli sejarah yang sempat meneliti tentang kejadian yang menimpa bangsa kita di tahun 1965, mengatakan bahwa di tahun 1965, di Indonesia hanya ada satu Jendral dan dia adalah Mayjen TNI Soeharto. Menurut ahli sejarah itu juga termakan image yang sengaja dibuat Soeharto bahwa dia adalah orang yang paling berjasa atas dibubarkannya Partai yang kini dianggap sebagai partai terlarang di negeri kita.

Soeharto adalah seorang prajurit TNI berpangkat cukup tinggi dan juga memegang salah satu jabatan penting dalam jajaran TNI sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno, Soeharto adalah seorang perwira tinggi yang tidak terlalu diperhitungkan. Itu juga menjadi penyebab tidak terteranya nama Soeharto dalam daftar 7 jendral yang menjadi target pembunuhan dalam pemberontakan PKI. 7 Jendral yang menjadi target operasi PKI (Baris pertama kiri-kanan) Jendral TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta MT Haryono, Letjen TNI Anumerta S Parman, Letjen TNI Anumerta Suprapto. (Baris kedua Kiri-kanan) Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan, Kapten Czi Anumerta Pierre Tendean.

Apa mungkin Soekarno lupa pada jasa Soeharto yang menjadi arsitek Serangan Umum 1 Maret atas Kota Yogya yang berhasil menguasai Kota Yogya selama 6 jam yang kala itu dikuasai oleh Belanda? Ataukah Soekarno mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.Pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September 1965, sebuah pemberontakan terjadi atas keutuhan Pancasila (itu kata rezim Orde Baru) namun berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh seorang perwira tinggi bernama Soeharto. “Resolusi Dewan Jendral” yang sempat beberapa kali disebutkan dalam film tersebut, hal itu benar adanya. Resolusi Dewan Jendral memang ada. Beberapa orang Jendral pada saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno dan mengambil alih kekuasaan.Para pemimpin PKI kala itu cukup resah dengan adanya isu tentang resolusi Dewan Jendral. Mereka khawatir jika para jendral berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Untuk itu mereka harus bergerak cepat, berpacu dengan waktu untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral, sebelum para jedral mendahuluinya. Rakyat yang kala itu masih bodoh dicekoki dengan pernyataan-pernyataan pedas tentang seberapa menyeramkan dan menyakitkannya sebuah pemberontakan. PKI terus menyebarkan doktrin bahwa pemberontakan itu identik dengan kekejaman. Rakyat akan semakin terkepung dalam kesengsaraan. Doktrin yang dilontarkan PKI itu terhadap rakyat itu pada akhirnya berhasil membakar darah rakyat yang kala itu tengah dirundung duka yang mendalam dan berkepanjangan akibat dari ketidak stabilan perekonomian di sebuah negara yang masih muda ini. Akhirnya PKI mendapat restu dari rakyat yang telah didoktrinnya untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral. PKI sendiri mempunyai kepentingan dalam penumpasan ini. PKI adalah pendukung terkuat Soekarno, dan Soekarno adalah pendukung terkuat PKI demi sebuah image bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak mudah dimasuki pengaruh Amerika Serikat. Memang Sokarno lebih menyukai politik sosialis demokratik seperti yang diajarkan Uni Soviet kepada dunia kala itu yaitu pemerataan.

Karena PKI takut kehilangan dukungan dari presiden, maka PKI harus secepatnya menumpas Dewan Jendral sebelum Dewan Jendral menggulingkan Soekarno. Maka direncanakanlah sebuah aksi untuk menumpas Dewan Jendral. Akhirnya para pemimpin PKI sepakat tanggal yang tepat untuk melakukan aksi adalah pada tanggal 30 September.Para pimimpin PKI melakukan rapat tentang aksi yang bakal mereka lakukan. Sedikitpun mereka tidak menyinggung nama Soeharto karena memang Soeharto kala itu bukan siapa-siapa. Dia tidak lain hanyalah seorang prajurit TNI berpangkat tinggi yang tidak diperhitungkan dan tidak penting sama sekali. Disisi lain, Soeharto sendiri juga mengetahui tentang adanya resolusi Dewan Jendral dan mengetahui bahwa PKI akan melancarkan aksi untuk menumpasnya. Namun dia hanya diam. Soeharto juga memiliki kepentingan jika PKI berhasil. Kepentingan Soeharto sebenarnya adalah agar dia mulai dianggap penting dan kembali diperhitungkan di kancah percaturan negeri ini sehingga dia bisa mendapat jabatan yang lebih penting dari jabatan yang dia pegang saat itu. Dia biarkan PKI melakukan aksinya dengan membunuh para perwira tinggi TNI yang memang memegang jabatan penting di negara. Dengan demikian akan semakin berkurang saingan bagi Soeharto untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih penting dari sekedar panglima Kostrad. Tanggal 30 September pukul 4 pagi, diculiklah 7 jendral yang menjadi target operasi PKI. Mereka dibawa ke lubang buaya dan diserahkan kepada masa pendukung PKI yang telah berkumpul di sana sejak sore hari tanggal 29 September untuk diadili dengan cara mereka. Massa dibebaskan melakukan apa saja sesuka hati mereka kepada para jendral yang akan menambah kesengsaraan bagi rakyat tersebut. Massa yang berkumpul di lubang buaya berpesta pora sebelum akhirnya menyiksa hingga mati para jendral tersebut.

Fakta Di Balik Peristiwa G 30 S PKI

Pagi harinya, Soeharto yang telah mengetahui hal ini mendapat laporan dari beberapa ajudan jendral yang telah diculik. Soeharto hanya tersenyum dalam hati karena telah mengetahui bahwa semua ini akan terjadi. Ambisinya untuk menguasai negeri dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki hanya tinggal selangkah lagi.

Tahukah anda apa sebenarnya yang telah direncanakan Soeharto sebelumnya yang disimpannya baik-baik dalam benaknya? Dia biarkan PKI membunuh ketujuh Jendral tersebut, lalu memfitnah PKI telah melakukan kudeta terhadap Soekarno sehingga orang-orang PKI yang mengetahui fakta sejarah dapat dengan mudah disingkirkan dengan cara difitnah. Doktrin yang dilontarkan Soeharto adalah bahwa PKI akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Soekarno. Mungkinkah PKI akan menggulingkan pendukung terkuatnya? Tidak masuk akal. Ingat PKI dan Soekarno saling mendukung, apa mungkin PKI melakukan hal itu? Pagi harinya Soeharto bergerak cepat dan melangkahi tugas beberapa orang jendral atasannya dengan memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara tanpa meminta restu dari Presiden. Di buku sejarahku waktu SD ditulis, “Mayjen TNI Soeharto dengan tangkas memegang tampuk pimpinan TNI yang lowong sepeninggal A Yani.” Kalau bisa dan boleh aku ingin mengedit tulisan di buku sejarahku dengan kata-kata, “dengan lancang Soeharto memegang tampuk pimpinan TNI.” Masih banyak orang yang harusnya dimintai restu oleh Soeharto atas inisiatifnya memegang tampuk pimpinan TNI. Lalu dengan mudah Soeharto yang telah mengetahui semua seluk beluk aksi PKI ini menumpas PKI. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, para pelaku pemberontakan PKI ditangkap dan sebagian lagi kabarnya melarikan diri ke luar negeri. Lalu Soeharto menyebarkan doktrin bahwa PKI telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno. Padahal PKI bermaksud menggagalkan kudeta yang akan dilancarkan oleh para jendral tersebut. PKI dijadikan kambing hitam oleh Soeharto atas apa yang memang diinginkannya. Satu langkah Soeharto untuk menguasai negeri ini berhasil.

Penguasaan Kembali Gedung RRI Pusat

Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 Gerakan Tiga Puluh September (G30S) PKI menculik dan membunuh 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat yang yang dinilai sebagai penghalang utama rencana mereka untuk merebut kekuasaan Negara. Pagi itu pula mereka berhasil menguasai Gedung RRI dan Gedung Pusata Telekomunikasi. Di bawah todongan pistol, seorang penyiar RRI dipaksa menyiarkan pengumuman yang menyatakan bahwa G-30-S telah menyelamatkan Negara dari usaha kudeta “Dewan Jendral”. Tengah hari mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara  dan pendemisioneran cabinet. Untuk menghentikan pengumuman-pengumuman yang menyesatkan rakyat itu, Panglima Komando Tindakan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Soeharto yang telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk membebaskan Gedung RRI Pusata dan Gedung Telekomunikasi dari penguasaan G-30-S PKI. Operasi yang dimulai pukul 18.30, dengan mengerahkan kekuatan satu kompi dalam waktu hanya 20 menit, RPKAD berhasil menguasai kembali gedung vital itu. Pukul 20.00 tanggal 1 Oktober 1965 RRI Pusat sudah dapat menyiarkan pidato radio Mayjen Soeharto yang menjelaskan adanya usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI melalui G-30-S.

Penangkapan D.N. Aidit ( 22 November 1965 )

Setelah G 30 S PKI mengalami kegagalan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam ketua CC PKI D.N. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI. Tanggal 2 Oktober 1965 ia berada di Yogyakarta, kemudian berpindah-pindah tempat dari Yogyakarta ke Semarang. Selanjutnya ia ke Solo untuk menghindari operasi pengejaran yang dilakukan oleh RPKAD. Tempat persembunyiannya yang terakhir di sebuah rumah di kampung Sambeng Gede. Daerah ini merupakan basis Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), organisasi massa yang bernaung dibawah PKI. Melalui operasi intelijen, tempat persembunyian D.N. Aidit dapat diketahui oleh ABRI. Tengah malam tanggal 22 November 1965 pukul 01.30 rumah tersebut digrebek dan digledah oleh anggota Komando Pelaksanaan Kuasa Perang (Pekuper) Surakarta. Penangkapan hamper gagal ketika pemilik rumah mengatakan bahwa D.N. Aidit telah meninggalkan rumahnya. Kecurigaan timbul setelah anggota Pekuper menemukan sandal yang masih baru, koper dan radio yang menandakan hadirnya seseorang yang lain di dalam rumah itu. Penggeledahan dilanjutkan. Dua orang Pekuper menemukan D.N. Aidit yang bersembunyi di balik lemari. Ia langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Markas Pekuper Surakarta di Loji Gandrung, Solo.

Supersemar

Suasana negara saat itu benar-benar memburuk. Negara yang masih muda ini serasa berasa di titik paling bawah dari keterpurukannya. Perekonomian anjlok, harga bahan pangan menjulang, bahan pangan susah didapat dimana-mana, kerusuhan pecah di seluruh wilayah negeri ini. Beberapa elemen masyarakat melakukan aksi yang berbuntut dengan dicetuskannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Isi Tritura adalah:

     1. Bubarkan PKI

     2. Turunkan Harga

     3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI

Aksi beberapa elemen masyarakat ini di awali dengan aksi yang digelar oleh mahasiswa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Gerakan mahasiswa ini juga diikuti oleh elemen masyarakat lain seperti Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan lain-lain.Aksi-aksi inilah yang kemudian memicu pecahnya revolusi di negara ini. Semakin lama situasi negara semakin memburuk. Situasi ini akhirnya yang memaksa tiga orang Jendral yaitu Letjen (yang baru naik pangkatnya) Soeharto, Brigjen Amir Machmud dan Brigjen M Yusuf untuk menemui presiden dan memaksa presiden agar segera memenuhi tuntutan rakyat. Tritura harus dipenuhi jika presiden ingin mengembalikan situasi negara ke arah yang kondusif. Soekarno menolak memenuhi tuntutan rakyat. Soekarno tahu bahwa ini semua hanya kerjaan Soeharto yang memfitnah PKI sebagai pemberontak. Soekarno tahu betul, tidak mungkin PKI berkeinginan untuk menggulingkannya namun Soekarno tidak memiliki bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Soekarno tahu bahwa aksi yang dilakukan oleh PKI dengan nama G 30 S PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana kudeta militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya Dewan Jendral. Setelah gagal untuk memaksa presiden memenuhi tuntutan rakyat, ketiga jendral tersebut berinisiatif membuat sebuah surat perintah atas nama presiden. Isi surat perintah yang diberi nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) hingga kini hanya diketahui oleh hanya 4 orang, ketiga jendral tersebut dan Soekarno, namun karena tiga diantaranya kini telah meninggal dunia, maka kini hanya tertinggal satu lagi saksi sejarah yaitu Soeharto. Sayang, Soeharto pun tidak ingin rakyat Indonesia tahu apa isinya, maka dia lenyapkan supersemar yang asli dan buat sebuah surat perintah yang palsu seperti yang kita tahu belakangan ini. Teks Supersemar yang palsu, sedangkan yang asli, hingga kini tidak ditemukan bangkainya Supersemar yang telah rampung dibuat diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani, namun Soekarno menolak untuk menandatanganinya. Soekarno tidak mau membubarkan PKI namun juga tidak mempunyai alasan yang kuat atas kehendaknya tidak ingin membubarkan PKI. Sementara rakyat telah didoktrin oleh Soeharto bahwa PKI telah melakukan pengkhiatan terhadap negara dan ingin menguasai negara ini dan menjadikannya negara berfaham Komunis.Menurut pengakuan dari seorang kakek tua tak lama setelah Soeharto lengser, bahwa dulu ia bekerja di Istana Merdeka. Tugasnya adalah mengantarkan minuman buat presiden. Pada saat ketiga jenderal itu sedang berada di ruang kerja presiden, sang kakek memasuki ruangan dengan maksud ingin mengantarkan minuman bagi presiden dan ketiga tamunya. Terkejutlah ia saat melihat presiden sedang menandatangani sebuah surat yang diyakininya sebagai supersemar di bawah todongan Pistol. Pada saat sang kakek mengungkapkan kisah ini, Jendral M Yusuf masih hidup, maka ia diwawancarai oleh kru TV sehubungan dengan pernyataan sang kakek. Karena M Yusuf berada pada posisi netral maka ia yang diwawancarai. Tapi sayang, saya sangat yakin bahwa fakta yang diungkapkan sang kekek benar adanya, tapi demi menyelamatkan sejarah yang sudah terputar balik dan tak mungkin diubah lagi, maka Jenderal M Yusuf membantah bahwa presiden menandatangani supersemar di bawah todongan pistol. Tapi saya yakin dan sangat percaya, Jendral M Yusuf yang kala itu sudah pensiun membantah hal itu karena ia sadar, jika ia bongkar rahasia ini, maka terbongkarlah semua fakta sejarah dan Indonesia kembali terombang ambing dalam keraguan. Mana yang benar? Sejarah versi Soeharto atau M Yusuf. Akhirnya supersemar ditandatangani oleh Soekarno, namun supersemar tidak ditujukan kepada Soeharto. Hal ini membuat Soeharto panas, entah dengan cara apa, Soeharto berhasil melenyapkan surat itu dan membuat pernyataan palsu dengan mengatakan bahwa supersemar ditujukan kepadanya untuk memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara dan mengembalikan stabilitas nasional. Dua langkah Soeharto berhasil. Maka berpedoman pada surat perintah palsu yang dibuat oleh Soeharto sendiri, ia mulai bergerak dan membubarkan PKI serta antek-anteknya. Sebagian besar masa pendukung PKI, Gerwani dan berbagai organisasi massa lain bentukan PKI dibantai secara masal, sebagian lagi dipenjara. Ini dilakukan untuk menghilangkan jejak sejarah agar semua kebusukan yang dilakukan oleh Soeharto tidak terungkap. PKI dijadikan kambing hitam karena memang PKI pernah melakukan percobaan kudeta di tahun 1948. Ini dijadikan alasan bagi Soeharto untuk semakin menjatuhkan PKI. Setelah PKI dibubarkan, dengan wewenang palsunya Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah Partai terlarang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968 ditolak oleh MPRS. Semua dipicu dari lambatnya Soekarno membubarkan PKI dan menjawab Tritura. Setelah itu dipilihlah seorang penjabat presiden hingga masa kepemimpinan Soekarno berakhir. Pada saat itu memang tak ada pilihan lain, Soeharto menjadi satu-satunya orang yang paling pantas memegang jabatan itu. Soekarno (mungkin dengan berat hati) menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Sejak saat itu Soeharto resmi memegang jabatan sebagai Presiden RI melaui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968 dan berkuasa selama 32 tahun hingga akhirnya digulingkan juga dengan cara yang sama seperti ia berusaha menggulingkan Soekarno pada tahun 1968.Soeharto ketika diambil sumpahnya pada pelantikan dirinya sebagai presiden kedua RI

KARYA TULIS ILMIAH

PKI dan G 30/S PKI – ORBA

DISUSUN OLEH :

FAUZAN NURHAMIDIN

(134284064)

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH 2013FAKULTAS ILMU SOSIALUNIVERSITAS

NEGERI SURABAYA

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah memberikan limpahanrahmat, anugrah , dan berkahnya sehingga makalah Bahasa Indonesia ini dapat terselesaikan.kendala memang tak lepas dari proses pembuatan makalah ini, tapi dengan Karunia TuhanYang Mahapemurah kendala tersebut bukan menjadi penghalang untuk terciptanya makalahini.Dalam makalah ini akan dipaparkan secara lanjut tentang apa dan siapa PKI tersebut,dan terlebih bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia khususnya tentang hal yang berhubungan dengan 30/S PKI 1965 - Orba. Secara umum memang makalah ini tidak berbeda jauh dengan makalah-makalah dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan judul makalah ini. Karena dalam pembuatan makalah ini juga diambil dari beberapa sumber.Kendati demikian, makalah ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik, saran,dan masukan dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembuatanmakalah kami berikutnya. Semoga nantinya makalah ini akan bermanfaat untuk para pembaca.Surabaya, 18 November 2013Penyusun,Fauzan Nurhamidin

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami berbagai macam peristiwa dan diantaranya mempunyainilai sejarah dan arti penting bagi Indonesia sendiri. Dan tidak sedikit diantaranyasejarah itu menjadi sebuah peristiwa berdarah dan mencekam, terlebih peristiwatersebut diwarnai oleh rakyat pribumi, penduduk Indonesia itu sendiri. Peristiwatersebut mampu mengoyak hati, bahkan tidak sedikit tertanam rasa benci dari parakeluarga korban, bahkan sejarawan.Melihat kenyataan tersebut bangsa Indonesia tentu akan diingatkan oleh salahsatu peristiwa berdarah yang dialami oleh para petinggi tentara Angkatan BersenjataRepublik Indonesia. G 30/S PKI 1965, sebuah pembantaian beberapa anggota PerwiraIndonesia yang hanya dilakukan dalam semalam. Peristiwa tersebut memperpanjangrantai kisah kelam Republik tercinta ini.Tak ayal sejarah tersebut masih menjadi topik hangat untuk dibicarakan, bahkan banyak spekulasi timbul dari peristiwa tersebut. Banyak pertanyaan timbulsiapa dalang yang paling bertanggung jawab dari kejadian tersebut, dan apa motif dariserangan tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

1. Apa dan siapa PKI?2. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas kejadian G 30/S PKI?3. Bagaimana hubungan G 30/S PKI dengan ORBA?

I.3 Tujuan

1. Para pembaca agar mengetahui secara menyeluruh tentang PKI.2. Para pembaca agar bisa menilai kejadian G 30/S PKI secara obyektif.3. Mengetahui awal mula dan kaitan antara G 30/S PKI dan ORBA.

 II.5 Hubungan G 30/S 1965 dengan ORBA

Selain itu banyak yang menilai sebuah gerakan yang terjadi pada 30September atau lebih tepatnya malam 1 Oktober itu secara Subjektif. Banyak yangmenilai Soekarno merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwatersebut dikarenakan pemikiran NASAKOM yang di usung sehingga PKI menjadisebuah partai dengan ideologi komunis terbesar setelah Uni Soviet dan China. Tapiada juga yang mengatakan peristiwa G 30/S 1965 merupakan sebuah rekayasa MayorJenderal Soeharto untuk menjatuhkan serta merebut kekuasaan dari Soerkarno.Terlepas dari ragam pemikiran subjektif itu semua, akibat yang ditimbulkandari sebuah peristiwa tersebut, terjadi titik balik antara dua penguasa yang ada diIndonesia. Soerharto yang mendapat sebuah mandat dari Soekarno sang proklamatoryang tertulis dalam Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) menugaskanuntuk membereskan semua kekacauan yang terjadi di Indonesia. Jatuhnya kekuasaanSoekarno diiringi dengan munculnya kekuasaan baru dibawah rezim Soeharto yangmampu melanggengkan kekuasaannya hingga 32 tahun, atau yang lebih dikenaldengan Orde Baru (ORBA).

  

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 PKI, Apa dan Siapa..

Partai Komunis Indonesia

 (PKI) adalah partai politikdi Indonesiayang berideologi komunis. Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalamSarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara paraanggotanya, terutama di Semarangdan Yogyakartamembuat Sarekat Islammelaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda dikancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat paraanggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang(Mei 1920), namaorganisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, Semaoendiangkatsebagai ketua partai.PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagiandari Komunis Internasional. Henk Sneevlietmewakili partai ini pada kongresnyakedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924nama partai ini sekali lagidiubah, kali ini adalah menjadi

Partai Komunis Indonesia(PKI).

II.1.a PKI pada tahun 1950

 – 

 1965

Demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950-1959 memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupunsebelumnya partai komunis itu telah melakukan pemberontakan. Alimin mengakifkankembali PKI pada 4 februari 1950. Akan tetapi, kepemimpinan Alimin ini tidak berjalan lama karena pada Juli 1950 D.N. Aidit yang melarikan diri ke luar negeriakibat pemberontakan PKI-Madiun kembali lagi ke indonesia bersama M.H Lukman.Tindakan pertama D.N. Aidit adalah menyatukan kembali seluruh potensial partai. Setengah tahun kemudian D.N. Aidit berhasil mengambil alih kepemimpinanPKI dan mengintensifkan propaganda untuk merehabilitasi nama PKI yang telahtercoreng akibat pemberontakan di Madiun.Tahun 1953 D.N. Aidit kembali ke Indonesia dari Moskow. Ia muncul dengan

konsep baru yang dikenal dengan “Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”.

Dengan berdasarkan alanisis mengenal situasi kondisi Indonesia sendiri, PKI di bawah pimpinan D.N.Aidit menyusun program partai untuk mencapai tujuannya, yaitumengkomuniskan Indonesia. Adapun isi program tersebut adalah sebagai berikut.

Membina front persatuan nasional yang berdasarkan persatuan buruh dan kaumatani.

Membangun PKI yang meluas di seluruh negara dan mempunyai karakter massayang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan idiologi, politik, danorganisasi.

Dalam membangun PKI D.N.Aidit mengatakan “ Kalau kita mau menang dalam

revolusi, kalau kita mau mengubah wajah masyarakat yang setengah jajahan menjadiIndonesia yang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah wajahdunia, maka kita harus mempunyai partai model partai komunis Uni Sofiet dan model

 partai komunis Cina”

 Jadi, jelas disini bahwa titik tolak strategi dan taktik PKI pada masakepemimpinan D.N.Aidit ialah dengan memakai model partai komunis Uni soviet danmodel partai komunis Cina sekaligus, disesuaikan dengan kondisi nyata di Indonesia.

II.1.b PKI = NASAKOM

Almarhum Presiden Soekarno ketika mencita-citakan berdirinya Indonesiamerdeka adalah dibangun atas konsepsi dasar Nasional, Agama dan Komunis(Nasakom). Yaitu menggabungkan ketiga aliran besar ini sebagai pondasi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yang satu. Nasionalisme mengemukakan pada pemikiran senasib dan sepenanggungan atas kemerosotan moril dan ekonomi akibat penjajahan. Karenanya kolonialisme harus enyah dari bumi Indonesia. Bukti konkritdari penjabaran dari perjuangan ini adalah dibentuknya Partai Nasional Indonesia(PNI) yang dipimpin Soekarno.Sedangkan faham agama, terutama Islam adalah mendasari perjuangannyakepada pembentukan sebuah negara islam seperti jaman Nabi Muhammad s.a.w. yangdidasarkan pada Alqur'an dan Hadists. Dalam konteks kolonial Belandadikategorikan sebagai bukan pemimpin umat. Malah lebih kepada memerangi orangkafir. Organisasi yang terkenal adalah Sarekat Islam pimpinan HOS Tjokroaminoto.Faham komunis mendapatkan bentuk perjuangannya dalam Partai KomunisIndonesia yang dipimpin oleh Muso. dan pada tahun 1927 partai komunis melakukan pemberontakan yang ditumpas oleh Belanda. Komunis menekankan kepada faktor-faktor produksi dimiliki oleh bersama/negara, ia tidak mengakui kepemilikan perorangan. Karenanya, semua perencanaan dan pelaksanaan dari ekonomi dan politik dipusatkan pada satu sentral biro yang memerintah negara.

II.2 Perkembangan Komunis dan PKI di Indonesia

Paham komunis sendiri sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, bahkan paham komunis sudah aja sejak zaman sebelum kemerdekaan. Tapi hanya sajakonteks pemikiran mereka berbeda seiring dengan pasca kemerdekaan. Mereka yanggencar melakukan pemberontakan pada zaman penjajah terhadap masa kolonial belanda berimbas juga setelah Indonesia merdeka. Pada masa kolonial partai yang beraliran komunis ini menginginkan sebuah kebebasan, setelah bebas (merdeka)mereka menginginkan kesepahaman ideologi dengan mereka.

II.2.a Pemberontakan Terhadap Kolonial (1926)

Pada November  1926PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahankolonial di Jawa Baratdan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknyasebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasakolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanandi Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh TanMalaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama diSumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malakadi cap sebagai pengikut LeonTrotskyyang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawaterjadi.Semisal Pemberontakan Silungkangdi Sumatra. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri,terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpinPKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menatakembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggalsebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, sepertimisalnya Gerindodan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak diantara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasinasionalis, Perhimpoenan Indonesia, yang tak lama kemudian berada di dalamkontrol PKI

II.2.b Pemberontakan Madiun

Pada 8 Desember  1947sampai 17 Januari 1948 pihak Republik  Indonesiadan pendudukan Belandamelakukan perundingan yang dikenal sebagai PerundinganRenville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempitwilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddindiaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkanmandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddinmembentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisiterhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan PartaiKomunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan,menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhandibeberapa tempat.Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejaklama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan AmirSyarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror,mengadu domba kesatuan-kesatuan TNIdan menjelek-jelekan kepemimpinanSoekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18September  1948di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalahmeruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yangdianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyatmarah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedangmenghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. PanglimaBesar  Soedirmanmemerintahkan Kolonel Gatot Subrotodi Jawa TengahdanKolonel Sungkonodi Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September1948, Madiun dapat diduduki kembali olehTNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan AmirSyarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

II.3 G 30/S PKI

Alasan utama tercetusnya peristiwa G30S disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut "rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup

d„etat terhadap Presiden Sukarno“.

 Aktivitas PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin agresif. Meski pun tidak langsungmenyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya pelaksanaan UUPokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingg

a melahirkan "Aksi Sepihak“dan istilah "7 setan desa“, serta serangan

-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi

Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada "kepemimpinan“-nya dan mengabaikan "demokrasi“-nya, adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI,

sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi. Anggapan bahwa partai ini berdominasi,pada akhirnya tidak lebih darisatu ilusi.Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuahDewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman(Syam), bermarkas di rumah sersan Suyatno di komplek perumahan AURI, diPangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latiefsebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan UdaraHalim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional).Sedang pimpinan gerakan, adalah Letkol. Untung Samsuri.Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKImengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggapsah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwagerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yangdikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aiditdengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dantak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakanselanjutnya.Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dankontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaimkebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya,sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauhsesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segerasetelah terjadinya peristiwa.Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Xinhua,memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internalAngkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Baratsebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidakterlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partaiyang terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karenaitu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD padatengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segeraditerima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahunterakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telahmenambahkan atau melebih-lebihkan terhadap kekejaman, melebihi peristiwasesungguhnya. Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut faktamemang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranyadalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatanuntuk menelaah bagian-bagian sejarah – khususnya mengenai Peristiwa 30 September1965 dan PKI yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran.Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh parasejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernahterlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisanversi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandungunsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi barudalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kaliini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama laindengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa- peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalamGerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965

 – suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Daratdiculik dan dibunuh

 – sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usahamerebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkansejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, adadokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungankekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebihdiperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekatikebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwadalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konfliksosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadimalapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengananggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Eksestelah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

II.4 Ragam Pendapat Tentang G 30/S PKI

Ada berbagai versi tentang G-30-S, pertama adalah versi Orde Baru yangdipimpin oleh Soeharto. Menurut versi ini, PKI adalah dalang sekaligus pelaku G-30-S. Oleh karena itu maka Orde Baru menamai peristiwa ini dengan G-30-S/PKI. Versi

Orde Baru ini bahkan difilmkan lewat film yang berjudul “Pengkhianatan G-30-S/PKI”. Secara keseluruhan isi film ini adalah kisah kekejian PKI, yang menyiksa danmembantai para Jenderal Angkatan Darat. Semua organisasi/kelompok yang terlibat, baik itu Cakrabirawa, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain, menurut versi ini, berada di bawah pengaruh PKI.John Roosa, di dalam bukunya yang berjudul, “Dalih Pembunuhan Massal,Gerakan 30 September”, mengatakan bahwa Pusat Penerangan Angkatan telah

mempublikasikan tiga jilid buku, dari bulan Oktober sampai Desember 1965, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa PKI secara organisasional adalah dalang G-30-S.Bukti utama yang diulas dalam buku tersebut adalah pengakuan Untung, yangditangkap di Jawa Tengah tanggal 13 Oktober, dan Latief, yang ditangkap tanggal 11Oktober di Jakarta. Kedua pengakuan ini merupakan dokumentasi laporan interogasiterhadap kedua orang ini. Akan tetapi pada tahun 1978, Latief mengemukakan bahwa pengakuannya terkait perannya dalam G-30-S yang merupakan kesukarelaan, danuntuk kepentingan PKI, adalah disampaikan dalam kondisi setengah sadar, dansedang mengalami infeksi luka akibat tusukan bayonet di kaki kirinya. Dalam sidang-sidang Mahmilub, keduanya, baik Untung maupun Latief, menyangkal laporan-laporan interogasi mereka, dan menyatakan bahwa G-30-S berada di bawahkepemimpinan mereka, sementara PKI diajak ikut serta hanya sebagai tenaga bantuansaja (Roosa, 2008 : 94-95).Versi kedua mengenai G-30-S adalah berasal dari “analisa awal” Bennedict

Anderson, dan Ruth Mc Vey. Di dalam analisa ini dijelaskan bahwa karena tidak ada bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan PKI seperti yang dituduhkan dalam berita-berita pers, dan pernyatan-pernyataan Angkatan Darat, maka yang lebih masukakal adalah menjelaskan G-30-S sebagai suatu konflik internal Angkatan Darat(Roosa, 2008 : 95-96).Ben Anderson dan Ruth McVey berpendapat bahwa, G-30-S adalah sebuah pemberontakan dalam Angkatan Darat dari perwira-perwira muda yang berasal dariJawa Tengah. Alasan pemberontakan adalah karena jijik terhadap kemerosotan gayahidup, dan garis politik pro-Barat dari para Jenderal SUAD (Staf Umum AngkatanDarat) di Jakarta. G-30-S adalah sebuah usaha untuk mengubah Angkatan Daratmenjadi lebih merakyat. Jaringan perwira Jawa Tengah ini menurut Anderson danMcVey, bertujuan untuk membersihkan Angkatan Darat dari para Jenderal yangkorup dan konservatif, juga untuk memberi keleluasaan pada Soekarno untukmenjalankan berbagai kebijakannya (Roosa, 2008 : 102-103).Versi ketiga adalah versi Harold Crouch. Menurut Crouch, G-30-S, adalah persekutuan antara perwira-perwira muda dengan PKI. Inisiatif awal G-30-S adalah berasal dari perwira-perwira muda ini. PKI terlibat, akan tetapi bukan sebagaikelompok inti yang merencanakan dan mengeksekusi. Versi ini sama dengan versiSudisman (anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI yang selamat, sisanya yaituAidit, Lukman, dan Nyoto dieksekusi secara rahasia oleh TNI). Sudisman berpendapat bahwa G-30-S adalah peristiwa internal Angkatan Darat. Ia mengakui bahwa beberapa pimpinan PKI terlibat, akan tetapi PKI sebagai institusi tidak terlibat(Roosa, 2008 : 106).Versi kelima adalah pendapat W.F Wertheim. Menurutnya, G-30-S adalahkonspirasi antara Soeharto dengan teman-temannya yaitu Latief, Sjam, dan Untung(tim inti G-30-S). (Roosa, 2008 : 112). Beberapa pimpinan PKI terlibat G-30-S,karena mereka ditipu oleh Sjam, dan komplotan perwira anti-PKI yang inginmenghancurkan PKI dan menggulingkan Soekarno (Roosa, 2008 : 116).

II.5 Hubungan G 30/S 1965 dengan ORBA

Selain itu banyak yang menilai sebuah gerakan yang terjadi pada 30September atau lebih tepatnya malam 1 Oktober itu secara Subjektif. Banyak yangmenilai Soekarno merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwatersebut dikarenakan pemikiran NASAKOM yang di usung sehingga PKI menjadisebuah partai dengan ideologi komunis terbesar setelah Uni Soviet dan China. Tapiada juga yang mengatakan peristiwa G 30/S 1965 merupakan sebuah rekayasa MayorJenderal Soeharto untuk menjatuhkan serta merebut kekuasaan dari Soerkarno.Terlepas dari ragam pemikiran subjektif itu semua, akibat yang ditimbulkandari sebuah peristiwa tersebut, terjadi titik balik antara dua penguasa yang ada diIndonesia. Soerharto yang mendapat sebuah mandat dari Soekarno sang proklamatoryang tertulis dalam Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) menugaskanuntuk membereskan semua kekacauan yang terjadi di Indonesia. Jatuhnya kekuasaanSoekarno diiringi dengan munculnya kekuasaan baru dibawah rezim Soeharto yangmampu melanggengkan kekuasaannya hingga 32 tahun, atau yang lebih dikenaldengan Orde Baru (ORBA).

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

PKI merupakan sebuah aliran komunis yang ada di Indonesia yang bisa dikatakan jugasebagai konsepsi dasar dalam pembangunan Indonesia merdeka. PKI sendiri juga merupakansebuah partai komunis terbesar didunia setelah Uni Soviet dan China. Dalam perkembangannya PKI di Indonesia juga diwarnai dengan berbagai macam pemberontakan,terhadap kolonial maupun Indonesia sendiri.Akan tetapi kejadian G 30/S 1965 membuat pandangan rakyat Indonesia berubah terhadap partai komunis terbesar setelah Uni Soviet dan China ini. Terlebih setelah berita dan yang begitu dilebih-lebihkan pemerintah saat itu membuat kebencian rakyat Indonesia semakinmenjadi. Kebanyakan dari mereka bahkan menyalahkan Soekarno atas kejadian G 30/S 1965yang terkesan melindungi PKI dengan dalil NASAKOM.Seiring dengan waktu kebenaran-kebenaran mulai terkuak, dan sejarahpun mulai berbicarafakta.Akibat dari peristiwa tersebut terjadi titik-balik antara dua penguasa di Negeri ini.Kekuasaan Soekarno diambil alih oleh Soeharto, yang akan menjadi salah satu rezim yang paling diktator dalam sejarah dunia khususnya Indonesia, atau yang biasa dikenal denganOrde Baru (ORBA)

III.2 Saran

Dengan Menilik sebuah sejarah hendaknya kita berpikir secara objektif pada suatu perisitiwatersebut. Terlebih apabila dalam perisitiwa tersebut terlibat dua penguasa. Indonesia sendiri juga sudah sepantasnya menghargai setiap jasa pahlawan, dan menghargai juga setiap sejarahyang ada, khususnya di Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, dalam artian sejarah. Dan sebagai warga yang terlibat dalam sejarahnya kita juga diharuskan untuk mengungkapkan sebuah fakta. Agar setiap cerita maupun tulisantersampaikan pada generasi penerus dalam sebuah peristiwa yang berdasarkan kenyataan, bukan manipulasi sejarah.

Daftar Rujukan

Dwi Aria Yuliantri, Rhoma & M Dahlan, Muhidin. 2008.

 Lekra Tak Membakar Buku

 Suwanto,dkk.1997.

Sejarah Nasional dan Umum

.Semarang:Aneka Ilmu.Warman Adam, Asvi.

 Membongkar Manipulasi Sejarah

.Tim Buku Tempo. 2010.

 Aidit : Dua Wajah Dipa Nusantara.

Kasenda, Peter. 2013.

Soeharto

Marx, K & Engels, F. 1964.

 Manifes Partai Komunis

. (Terjemahan Indonesia),Diterjemahkan Oleh Depagitprop CC PKI, Jajasan Pembaruan. Jakarta.Roosa, John, 2008. Dalih

 Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto

.Hasta Mitra. Jakarta.

Kisah Soeharto marah saat pembuatan film G 30 S/PKI

Merdeka.com - Meski film G 30 S/PKI adalah film proyek pemerintah, namun dalam penggarapannya begitu serius. Bahkan dari para pemeran yang bermain dalam film itu terdapat tokoh intelektual yang ikut serta di dalamnya. 

Sebut saja Umar Kayam yang memerankan tokoh Soekarno dan Syubah Asa yang berperan sebagai Dipa Nusantara Aidit, Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia.

Penulis buku 'Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia', Budi Irawanto mengatakan, penggarapan film digarap dengan serius dengan sumber manusia terbaik di zamannya dan dengan dukungan media, bentuk-bentuk visual yang detail dan penjelasan guru-guru di sekolah kepada siswa. 

"Dengan adanya dukungan semua itu, film itu semakin cepat dipahami penonton, seolah-olah itulah kejadian otentik dalam kasus 1965,' kata Budi saat dihubungi merdeka.com pada Kamis (27/9) sore kemarin.

Dari pengamatan Budi dalam karya Arifin C Noer, film Serangan Fajar (1981) dan film Penghianatan G 30 S/PKI (1984), dia menemukan dua hal yang berbeda. Menurut Budi, dalam film Serangan Fajar, yang mengisahkan perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. 

"Dalam film itu Arifin masih bisa bernegosiasi dengan idealismenya dengan memasukkan tokoh mitos rekaannya seperti tokoh Temon," ujar Budi lebih lanjut.

Sedangkan dalam film Penghianatan G 30 S/PKI, menurut Budi, Arifin dalam film itu mungkin di bawah tekanan. Dia memprediksi Arifin menggarap film hanya mementingkan unsur sinematografis. Meski sudah zaman reformasi, menurut Budi, banyak kalangan yang masih menilai film itu bagus secara sinematografis, terlepas dari isi yang bertolak belakang dengan sejarah.

Hal ini bisa dilihat bagaimana riset yang terkait dengan musik, latar, pakaian dalam film dilakukan dengan riset yang serius agar film itu seolah-olah nyata. Bahkan, saking seriusnya penggarapannya, Presiden soeharto/">Soeharto sempat marah dalam proses pembuatan film tersebut. 

Kisah itu diceritakan Jajang C Noer kepada Budi Irawanto tahun lalu di Jakarta. Menurut Budi, saat penggarapan film, Jajang C Noer ikut serta untuk riset kostum yang akan digunakan pemeran soeharto/">Soeharto dalam film itu. Maka mau tidak mau, Jajang harus bertanya langsung kepada Soeharto.

Keinginan untuk sempurna itu membuat Jajang harus bertanya detail kepada Soeharto. Mulai dari warna semua pakaian dinas hingga jenis kain yang digunakan saat bertugas. Bahkan, aksesori lainnya juga ditanyakan sebagai masukan dalam film. Namun, hal itu membuatSoeharto marah. 

"Kenapa harus menanyakan hal-hal yang detail dan tidak perlu," ujar Budi menirukan ungkapan marah Soeharto kepada Jajang.

Padahal hal-hal yang dianggap yang tidak perlu itu semuanya bermula. Hal ikhwal yang tidak terkait langsung dengan peristiwa sebenarnya, mulai dari baju, lencana, latar musik, dan perlengkapan lainnya, membuat film itu begitu meyakinkan sebagai film paling mencekam dalam sejarah Indonesia.

Budi berharap, pemerintah mestinya mendukung pembuatan film tandingan. Membalas film dengan film, bukan sebagai bentuk balas dendam. Namun film yang mengambil sudut pandang korban yang dibantai yang dituduh Partai Komunis Indonesia. 

Menurutnya film-film tandingan serupa sudah banyak yang bermunculan dalam festival-festival film dokumenter di Yogyakarta. "Film tandingannya berupa film dokumenter dan beredar di kalangan tertentu, padahal dari segi kualitas dan dukungan pemerintah masih jauh dari film Penghianatan G 30 S/PKI," ujar mantan Direktur Jogja-Netpac Asian Film Festival 2011

Home » Peristiwa » PKI » Sejarah » Kejahatan PKI Terhadap Umat Islam

Kejahatan PKI Terhadap Umat Islam

Perlawanan anggota GP Ansor sendiri tidak selalu dilatari oleh persoalan yang dihadapi warga Nahdliyyin berkenaan dengan aksi-aksi massa sepihak PKI, melainkan dilatari pula oleh permintaan perlindungan dari warga PNI, ex-Masyumi maupun Muhammadiyah…..

Memasuki tahun 1960-an merupakan masa gegap gempitanya politik. PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia yang memiliki kesempatan untuk berkuasa. PKI sadar, untuk mencapai tujuannya itu harus memanfaatkan figur Presiden Soekarno. Itu sebabnya, PKI berusaha mendukung semua kebijakan Presiden Soekarno.

Aksi massa yang cukup berbahaya dari manuver politik PKI adalah usaha-usaha memobilisasi massa untuk melakukan berbagai tindak kekerasan yang dikenal dengan nama “aksi sepihak”. Dalam tindak-tindak kekerasan yang dinamakan aksi sepihak itu, PKI tidak segan-segan mempermalukan pejabat pemerintah dan bahkan melakukan perampasan-perampasan hak milik orang lain yang mereka golongkan borjuis-feodal. PKI tidak malu mengkapling tanah negara maupun tanah milik warga masyarakat yang mereka anggap borjuis.

Sejumlah aksi massa PKI yang dimulai pada pertengahan 1961 itu adalah peristiwa Kendeng Lembu, Genteng, Banyuwangi (13 Juli 1961), peristiwa Dampar, Mojang, Jember (15 Juli 1961), peristiwa Rajap, Kalibaru, dan Dampit (15 Juli 1961), peristiwa Jengkol, Kediri (3 November 1961), peristiwa GAS di kampung Peneleh, Surabaya (8 November 1962), sampai peristiwa pembunuhan KH Djufri Marzuqi, dari Larangan, Pamekasan, Madura (28 Juli 1965)

Perlawanan GP Ansor

Aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI mau tidak mau pada akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat yang bukan PKI. Dikatakan meresahkan karena pada umumnya yang menjadi korban dari aksi-aksi massa sepihak tersebut adalah anggota PNI, PSI, ex-Masyumi, NU, dan bahkan organisasi Muhammadiyah. Ironisnya, aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI itu belum pernah mendapat perlawanan dari anggota partai dan organisasi bersangkutan kecuali dari GP Ansor, yang mulai menunjukkan perlawanan memasuki tahun 1964—dalam hal ini KH M Yusuf Hasyim dari Pesantren Tebuireng Jombang tampil sebagai pendiri Barisan Serbaguna Ansor (Banser).

Perlawanan anggota GP Ansor sendiri tidak selalu dilatari oleh persoalan yang dihadapi warga Nahdliyyin berkenaan dengan aksi-aksi massa sepihak PKI, melainkan dilatari pula oleh permintaan perlindungan dari warga PNI, ex-Masyumi maupun Muhammadiyah. Di antara perlawanan yang pernah dilakukan oleh GP Ansor terhadap aksi-aksi massa sepihak PKI adalah peristiwa Nongkorejo, Kencong, Kediri di mana pihak PKI didukung oleh oknum aparat seperti Jaini (Juru Penerang) dan Peltu Gatot, wakil komandan Koramil setempat. Dalam kasus itu, PKI telah mengkapling dan menanami lahan milik Haji Samur. Haji Samur kemudian minta bantuan GP Ansor. Terjadi bentrok fisik antara Sukemi (PKI) dengan Nuriman (Ansor). Sukemi lari dengan tubuh berlumur darah.

Pengikutnya lari ketakutan.

Pecah pula peristiwa Kerep, Grogol, Kediri. Ceritanya, tanah milik Haji Amir warga Muhammadiyah oleh PKI dan BTI diklaim sebagai tanah klobot, padahal itu tanah hak milik. Setelah klaim itu, PKI dan BTI menanam kacang dan ketela di antara tanaman jagung di lahan Haji Amir.

Karena merasa tidak berdaya, maka Haji Amir meminta bantuan kepada Gus Maksum di pesantren Lirboyo. Puluhan Ansor dari Lirboyo bersenjata clurit dan parang, menghalau PKI dan BTI dari lahan Haji Amir.

Tawuran massal Ansor dengan Pemuda Rakyat pecah pula di Malang. Ceritanya, Karim DP (Sekjen PWI) datang ke kota Malang dan dalam pidatonya mengecam kaum beragama sebagai borjuis-feodal yang harus diganyang. Mendengar pidato Karim DP itu, para pemuda Ansor langsung naik ke podium dan langsung menyerang Karim. Para anggota Pemuda Rakyat membela. Terjadi bentrok fisik. Pemuda Rakyat banyak yang luka.

Kelahiran Banser

Aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI pada kenyataannya sangat meresahkan masyarakat terutama umat Islam. Sebab dalam aksi-aksi itu, PKI melancarkan slogan-slogan pengganyangan terhadap apa yang mereka sebut tujuh setan desa. Tujuh setan desa dimaksud adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa, dan pengirim zakat (LSIK, 1988:72). Dengan masuknya “pengirim zakat” ke dalam kategori tujuh setan desa, jelas umat Islam merasa sangat terancam. aksi massa sepihak yang dilakukan PKI rupanya makin meningkat jangkauannya. Artinya, PKI tidak saja mengkapling tanah-tanah milik negara dan milik tuan tanah melainkan merampas pula tanah bengkok, tanah milik desa, malah yang meresahkan, sekolah-sekolah negeri pun akhirnya diklaim sebagai sekolah milik PKI.

Hal ini terutama terjadi di Blitar. Dengan aksi itu, baik perangkat desa maupun guru-guru yang ingin terus bekerja harus menjadi anggota PKI.

Atas dasar aksi sepihak PKI itulah kemudian pengurus Ansor kabupaten Blitar membentuk sebuah barisan khusus yang bertugas menghadapi aksi sepihak PKI. Melalui sebuah rapat yang dihadiri oleh pengurus GP Ansor seperti Kayubi, Fadhil, Pangat, Romdhon, Danuri, Chudori, Ali Muksin, H. Badjuri, Atim, Abdurrohim Sidik, diputuskanlah nama Barisan Ansor Serbaguna disingkat Banser. Pencetus nama Banser adalah Fadhil, yang diterima aklamasi.

“Karena Banser adalah suatu kekuatan paramiliter serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa genting maupun aman, maka lambang yang disepakati dewasa itu berkaitan dengan keberadaan Banser,” tutur Agus Sunyonto, penulis masalah gerakan Islam, dalam tulisan “Mengenang Partisipasi Politik Banser pada 1965 : Lahir dalam Tekanan PKI.”

Lambang awal Banser mencakup tiga gambar yakni cangkul, senapan dan buku. Menurut Romdhon, tiga gambar itu memiliki makna bahwa seorang anggota Banser siap melakukan pekerjaan membantu masyarakat yang membutuhkan (simbol cangkul), siap pula membela agama, bangsa dan negara (senapan) dan siap pula belajar (buku).

Dalam tempo singkat, setelah Banser Blitar terbentuk, secara berantai dibentuklah Banser di berbagai daerah. Dan pada 24 April 1964, Banser dinyatakan sebagai program Ansor secara nasional. Mula-mula, Banser dilatih oleh anggota Brimob. Kemudian dilatih pula oleh RPKAD, Raiders dan batalyon-batalyon yang terdekat. Selain dibina oleh pihak militer, Banser secara khusus dibina oleh para kiai dan ulama tarekat dengan berbagai ilmu kesaktian dan kedigdayaan. Di antara kiai yang terkenal sebagai pembina spiritual Banser dewasa itu adalah Kiai Abdul Djalil Mustaqim (Tulungagung), KH Badrus Sholeh (Purwoasri, Kediri), KH Machrus Ali dan KH Syafii Marzuki (Lirboyo, kediri), KH Mas Muhadjir (Sidosermo, Surabaya), KH Djawahiri (Kencong, Kediri), KH Shodiq (Pagu, Kediri), KH Abdullah Siddiq (Jember).

Hasil kongkret dari pembentukan Banser, perlawanan terhadap aksi sepihak PKI makin meningkat. Kordinasi-kordinasi yang dilakukan anggota Banser untuk memobilisasi kekuatan berlangsung sangat cepat dan rapi. Dalam keadaan seperti itu, mulai sering terjadi bentrokan-bentrokan fisik antara Banser dengan PKI. Bahkan pada gilirannya, terjadi serangan-serangan yang dilakukan anggota Banser terhadap aksi-aksi massa maupun anggota PKI. Demikianlah, pecah berbagai bentrokan fisik antara Banser dengan PKI di berbagai tempat seperti: Peristiwa Kanigoro.

Pada 13 Januari 1965 tepat pukul 04.30 WIB, sekitar 10.000 orang Pemuda Rakyat dan BTI melakukan penyerbuan terhadap pondok pesantren Kanigoro, Kras, Kediri. Alasan mereka melakukan penyerbuan, karena di pesantren itu sedang diselenggarakan Mental Training Pemuda Pelajar Indonesia (PII). Pimpinan penyerbu itu adalah Suryadi dan Harmono. Massa Pemuda Rakyat dan BTI itu menyerbu dengan bersenjatakan golok, pedang, kelewang, arit, dan pentungan sambil berteriak histeris: – “Ganyang santri…!”, “Ganyang Serban…!”, “Ganyang Kapitalis..!”, “Ganyang Masyumi…!”.

Para anggota PR dan BTI yang sudah beringas itu kemudian mengumpulkan kitab-kitab pelajaran agama dan Al-Qur’an. Kemudian semua dimasukkan ke dalam karung dan diinjak-injak sambil memaki- maki. Pimpinan pondok, Haji Said Koenan, dan pengasuh pesantren KH Djauhari, ditangkap dan dianiaya. Para pengurus PII digiring dalam arak-arakan menuju Polsek setempat. Para anggota PR dan BTI menyatakan, bahwa PII adalah anak organisasi Masyumi yang sudah dilarang. Jadi PII, menurut PKI, berusaha melakukan tindak makar dengan mengadakan training-training politik.

Peristiwa penyerangan PR dan BTI terhadap pesantren Kanigoro, dalam tempo singkat menyulut kemarahan Banser Kediri. Gus Maksum “putera KH Djauhari” segera melakukan konsolidasi. Siang itu, 13 Januari 1965, delapan truk berisi Banser dari Kediri datang ke Kanigoro. Markas dan rumah-rumah anggota PKI digrebek. Suryadi dan Harmono, pimpinan PR dan BTI, ditangkap dan diserahkan ke Polsek.

Banser Versus Lekra

PKI telah menciptakan suasana  sedemikian tegang, sehingga sampai pada situasi to kill or to be killed (membunuh atau dibunuh) dalam sebuah  perang saudara. Bentrok Banser dengan PKI pecah di Prambon. Awal dari bentrok itu dimulai ketika Ludruk Lekra mementaskan lakon yang menyakiti hati umat Islam yakni : “Gusti Allah dadi manten” (Allah menjadi pengantin).

Pada saat ludruk sedang ramai, tiba- tiba Banser melakukan serangan mendadak. Ludruk dibubarkan. Para pemain dihajar. Bahkan salah seorang pemain yang memerankan raja, saking ketakutan bersembunyi di kebun dengan pakaian raja. Bulan Juli 1965, terjadi insiden di Dampit kabupaten Malang. Ceritanya, di rumah seorang PKI diadakan perhelatan dengan menanggap ludruk Lekra dengan lakon “Malaikat Kawin“. Banser datang dari berbagai desa sekitar. Pada saat ludruk dipentaskan para anggota Banser yang menonton di bawah panggung segera melompat ke atas panggung. Kemudian dengan pisau terhunus, satu demi satu para pemain itu dicengkeram tubuhnya.  (Sumber: Duta Masyarakat)

Pengakuan Mantan Anggota PKI: “Masa Orde Baru, Masa Tersuram Hidup Saya”

Agustus 21, 2008 oleh itsmeitet

Apa yang terkenang dalam benak kita jika mendengar kata PKI? Barangkali ingatan akan melayang pada palu dan arit dan darah yang berceceran, yang terlukis dari film G30S/ PKI yang kerap diputar pada saat peringatan peristiwa mencekam yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 lampau.

Kekejaman PKI begitu lekat dalam ingatan. Film, buku, serta pelajaran di sekolah memberikan andil dalam benak anak bangsa tentang ‘betapa kejamnya PKI’. Membunuh, merusak, membakar, serta segudang tindakan anarkis lain yang telah membuat pemerintah mengeluarkan maklumat partai terlarang dan bahkan kejadian beberapa waktu yang lalu, pemerintah membakar buku-buku pelajaran Sejarah yang terbit hanya karena tidak mencantumkan kata PKI setelah G30S.

Sebagai anak bangsa yang pernah mengonsumsi pelajaran Sejarah di sekolah, saya tak luput dari imej itu. Hingga, di satu siang yang cukup terik, saat saya berkesempatan berbincang dengan salah satu anggota PKI di masa lalu, saya terkejut sendiri dengan kalimat yang ia beberkan : ‘anggota PKI pun menjadi korban atas peristiwa 1965,’ menjelaskan kalimatnya yang cukup mengejutkan di siang bolong, Pak Bedjo Untung (62), seorang ayah dari dua anak, pun berkisah.

 

Pa Bedjo

“Memang sulit mengubah imej bahwa PKI itu jahat, hingga banyak orang yang kaget apabila mengatakan bahwa anggota PKI adalah korban dari peristiwa 1965,” tuturnya. Pada saat peristiwa itu terjadi di tahun 1965, ia berusia 17 tahun.

Menurut Bedjo, hidupnya sebelum peristiwa suram itu terjadi berjalan dengan normal. Anggota PKI hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lain sebagaimana layaknya anggota partai satu bertetangga dengan anggota partai lain.

Terlahir dari keluarga yang cukup berpendidikan, Bedjo mengenyam masa kecil yang lumayan menyenangkan di kota kecil kelahirannya, Pekalongan. Ayahnya seorang haji yang cukup disegani dan sering menjadi imam sholat di lingkungannya.

“Jadi tidak benar jika dikatakan anggota PKI tidak beragama. Buktinya kehidupan keluarga saya sangat religius. PKI memberikan kebebasan kepada para anggota untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang diyakini, termasuk memberikan kebebasan untuk tidak beragama sekalipun,” tuturnya.

Tertangkapnya beberapa jenderal yang disinyalir akibat dari perbuatan PKI telah memberikan dampak dahsyat dalam hidup Bedjo. Seketika hidupnya berubah 180 derajat! Ayahnya langsung ditangkap dan dipenjara di Pulau Buru. Sementara Bedjo yang pada saat itu masih tercatat sebagai siswa SPG (Sekolah Pendidikan Guru) kelas 3 terpaksa harus melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di hutan-hutan selama lima tahun.

“Itu masa tersuram dalam hidup saya. semua yang ada kaitannya dengan PKI dibunuh, diculik, dan disiksa. Bahkan di Boyolali, tindakannya lebih sadis lagi, dipotong lehernya lalu kepalanya ditancepkan di bambu runcing, dan itu ditancapkan dipingggir jalan. Masa yang bersimbah darah, rumah-rumah dikepung masa,” kenangnya pahit. Namun, akhirnya pada tahun 1970, ia pun tertangkap dan masuk penjara selama sembilan tahun.

Pada masa itu, ada yang dinamakan dengan operasi kalong. Dan sudah menjadi rahasia umum jika yang tertangkap di operasi kalong tentunya akan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi, bahkan tidak sedikit yang hilang.

“Saya pernah tertangkap kalong. Di Kalong penuh ratusan orang, ternyata banyak disana yang bahkan mereka bukan orang-orang PKI. Petani, anak muda pelajar seperti saya, dan lain-lain,” kenangnya. Ia satu tahun di Kalong, mengisi sebuah sel yang berkapasitas dua orang namun diisi oleh sepuluh orang. Lalu pindah ke Rutan Salemba yang penuh dengan ribuan tahanan politik.

Masa itu tak luput dari penderitaan. Makan hanya diberikan alakadarnya. “Ngga lebih dari lima sendok paling nasinya, terus nasi yang campur pasir. Jadi kalo mau dimakan itu harus diayak dulu untuk menghilangkan pasirnya,” kenang ayah dari Baja Suseno (26) dan Adi Wijaya (22) ini. Nasi alakadarnya itu hanya berlauk secuil tempe. “Paling ukuran tempenya Cuma sekuku,” senyumnya.

Dari Salemba ia pindah ke kamp konsentrasi kerja paksa di Tangerang. Ditempat yang disebut sebut sebagai tempat instalasi rehabilitasi ini ia mengalami kerja paksa.

“Makanan lebih menyedihkan lagi, kalo tidak ada lauk bisa makan tikus, ular, bekicot, itu makanan yang paling istimewa,” ujar Bedjo.

Masa tahanan Bedjo akhirnya berakhir pada tahun 1979. Pada saat itu ia menuturkan bahwa ada tekanan dari dunia internasional terutama IMF dan IGGI untuk Indonesia agar melepaskan tahanan politik, jika ada tahanan politik mereka tidak akan mau bantu.

Namun, tentu saja hidup tidak dapat memberikan banyak peluang karena embel-embel eks tapol melekat dalam KTP-nya. Hingga akhirnya Bedjo pun dapat menafkahi hidupnya dengan mengajar privat bahasa Inggris dan music yang dipelajarinya secara otodidak di penjara.

Kini ia mengetuai Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) yang didirikan pada tahun 1999 lalu. Bedjo berharap, dengan kiprahnya di YPKP, peristiwa sebenarnya yang terjadi pada tahun 1965 dapat tersaji pada masyarakat luas. (tr)

PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), Organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana tujuh pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Berikut ini adalah para korban yang kemudian disebut sebagai TUPAREV, Tujuh Pahlawan Revolusi

Kekejaman G 30 S/ PKI

00.18 Diposkan oleh Pondok Multazam

Cerita Dari Lubang Buaya

(FULL VERSION)
Saya iseng mau tahu sejarah "lobang buaya" kebetulan saya pun tinggal tak jauh dari Lobang buaya ya setidaknya saya juga tinggal tak jauh dari TMII (Taman Mini Indonesia Indah), Memang penuh sejarah tempat yang saya dimana saya tinggal. Setidaknya penuh cerita dari orang-orang tua yang suka duduk dan berbincang-bincang di warung kopi yang sering kami bercanda dan berbagi cerita semua kehidupan disini.

  "Dasyat" memang cerita dari orang tua (sesepuh) disini tentang lobang buaya dan sejarah tentang TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Saya pun tak sangka "abang jawara kapung" itu dulunya adalah mantan anggota PKI. Dimana dia sering dicari tentara waktu itu, untung saja dia berhasil sembunyi hingga sampe akhirnya sampe saat ini dia masih hidup. Sejarah memang sangat "Romatis". Dan saya pun tak sangka ternyata dia adalah mantan suami salah satu anggota DPR saat ini. Kisah hidup yang sangat panjang. Banyak pelajaran yang saya petik dari kumpul-kumpul bersama bapak-bapak yang suka duduk di warung kopi sebelah yang hanya menghabiskan malam-malam yang dingin.

Banyak yang konon katanya bla..bla..bla dan sebagainya. Saya pun penasaran saya mau tahu sejarah "misteri lobang buaya" untung saya hidup di zaman yang penuh tenologi, sehingga saya mudah mendapat informasi. Yang penting ada koneksi internet dan semuapun berjalan lancar (he.2). Banyak infomarsi tentang sejarah lobang buaya. Tapi setidaknya saya masih memegang sejarah dari "sesepuh" disini tentang lobang buaya. Sudah saya bilang sejarah memang "sangat romantis" walaupun penuh duka, tetap saja bagi saya sejarah itu "romantis". JAS MERAH - bung karno.

Misteri Lubang Buaya

OLEH INDARWATI AMINUDDIN dan AGUS SOPIAN

HUJAN turun deras. Datuk Banjir menutup kepalanya dengan kain sarung. Begitu juga kedua temannya. Dalam gelap, getek yang mereka naiki dibiarkan melaju sendiri mengikuti riak air. Di sebuah tempat, getek tiba-tiba berhenti. Datuk mengambil galah dan membenamkan ujungnya ke dasar air untuk mendapatkan gerak maju. Dasar air tak tersentuh. Getek tetap diam. Dicobanya lagi, masih tak berhasil. Datuk mengira, di sana ada lubang tempat persembunyian buaya.

Ketika air telah surut, Datuk kembali ke sana. Benar saja, di situ terdapat sebuah lubang. Bentuknya seperti sumur. Ia menamakannya Lubang Buaya.

Legenda Lubang Buaya

berkembang dari mulut ke mulut. Terakhir, penduduk sekitar mendengarnya dari H. Yusuf, pria asal Cirebon, yang mengklaim keturunan Datuk Banjir. Mereka yang percaya, mendatangi sumur itu setiap menjelang musim hujan, sekira bulan Oktober. Di sana, mereka menyelenggarakan ruwatan. Doa mohon keselamatan dari ancaman bahaya banjir dipanjatkan. Nama Datuk Banjir yang diyakini menguasai tempat itu, mereka lafalkan dengan khidmat. Tradisi ruwatan meluas ke permohonan lain. Kepada sang penguasa sumur, warga juga meminta limpahan rejeki dan jodoh buat anak-anak gadisnya.

Sumur Lubang Buaya terletak di Desa Lubang Buaya   
, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sekitar 20 kilometer dari pusat kota. Di sebelah selatannya terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, sebelah utara Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, sebelah timur Pasar Pondok Gede, dan barat Taman Mini Indonesia Indah.
Tanah di seputaran bibir sumur berwarna merah kecoklatan dan kering. Bagian terdekat diberi terali besi bercat merah putih. Lantai marmer putih kilap mengelilingi sumur berdiameter 75 centimeter itu. Sebuah cungkup, bangunan seperti pendopo, memayunginya. Langit-langit bangunan ini diukir.
Tepat di atas lubang, sebuah cermin bergantung. Lewat cermin inilah orang bisa menatap dasar sumur yang diberi pelita. Kecuali nyala api tadi, tak ada apa-apa lagi di sana. Jangankan air, rumput pun tak tumbuh di sumur berkedalaman 12 meter itu.
Kalau Lubang Buaya ditata, itu bukan dimaksudkan untuk mengendapkan cerita rakyat tentang Datuk Banjir. Ada cerita lain yang punya dimensi politik, sekaligus jadi bagian sejarah Indonesia dengan segala kontraversinya. Di sanalah jasad tujuh perwira militer, enam jenderal dan seorang letnan, ditemukan dalam keadaan rusak. Peristiwa traumatik ini, terutama bagi militer Indonesia, dikenal dengan nama G-30-S PKI, kependekkan dari “Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia”.
Pembunuhan atas para perwira itu jadi antiklimaks ofensif PKI terhadap seteru-seteru politiknya. Militer memburu mereka yang dianggap bertanggung jawab. Kekuatan massa PKI habis dalam tempo cepat, menyusul pembantaian besar-besaran atas mereka di berbagai daerah oleh militer dan massa pro-militer. Sebagian di antaranya dijebloskan ke dalam penjara dan diasingkan ke pulau-pulau terpencil.
Kilas balik ofensif PKI, yang ditandai oleh pembentukan milisi dan sayap militer, sekurang-kurangnya dapat ditelusuri ke tanggal 23 Mei 1965. Saat itu, PKI menggelar peringatan ulang tahun. Dalam even ini, D.N. Aidit, ideolog PKI, menyeru kader-kadernya untuk meningkatkan sikap revolusioner.
Perayaan yang mirip ‘parade kekuatan rakyat’ itu semarak dengan poster-poster berisikan slogan-slogan PKI, termasuk propaganda pembentukan “Angkatan V”. Ini merujuk kepada kekuatan buruh dan tani untuk dipersenjatai dan dilatih kemiliteran. Empat angkatan yang telah terbentuk sebelumnya adalah militer angkatan darat, laut, udara dan kepolisian.
Ledakan kebringasan massa hanya tinggal tunggu waktu. Dan benar, seruan Aidit diikuti oleh terjunnya para eksponen PKI ke desa-desa membawa slogan “Desa Mengepung Kota”, tak ubahnya slogan Mao Tse Tung ketika mengobarkan revolusi komunisme di China.
Dalam aksinya, mereka meneriakkan kebencian terhadap unsur-unsur masyarakat yang dianggap jadi lawan-lawan politiknya. PKI mengekspresikannya dalam slogan “Tujuh Setan Desa”. Mereka adalah tuan tanah, tengkulak, bandit desa, tukang ijon, lintah darat, birokrat desa, dan amil zakat. Keadaan memanas, massa PKI melakukan serangkaian pembantaian dan pembunuhan sistematis terhadap “setan-setan” itu.
Aksi brutal PKI meresahkan rival-rivalnya. PNI (Partai Nasional Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Parkindo (Partai Kebangkitan Indonesia), Partai Katolik, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), hingga IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), siaga menghadapi berbagai kemungkinan seraya melontarkan berbagai kecaman. PKI di satu pihak dan lawan politiknya di pihak lain, berhadap-hadapan untuk suatu konfrontasi terbuka.

Pimpinan PKI di Jakarta, yang tergabung dalam Politbiro, lembaga kekuasaan tertinggi partai berlambang paru dan arit itu, menyambut reaksi seteru-seterunya dengan mempercepat pembentukan milisi. Juli 1965, kader-kader PKI berdatangan ke Lubang Buaya.

Di sana, mereka dilatih oleh sejumlah instruktur militer di bawah pimpinan Mayor Udara Sujono, Komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim. Tak hanya kaum pria, kader-kader PKI perempuan pun ikut serta. Kebanyakan dari mereka berasal dari organisasi yang sangat solid pada masa itu: Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

Di akhir latihan, mereka mendiskusikan berbagai persoalan politik, terutama sepak-terjang sejumlah jenderal yang dianggap korup dan dekaden hingga Indonesia dilanda krisisis. Saat itu, laju inflasi memang sudah mencapai dua digit. Antrean bahan makanan pokok berlangsung di mana-mana. Banyak rakyat yang kelaparan.

Massa PKI berang. Mereka berteriak-teriak meminta para jenderal itu dihadirkan ke hadapan mereka.

Letnan Kolonel Untung, komandan Cakrabirawa, pasukan pengawal kepresidenan, memerintahkan Letnan Satu Dul Arief untuk menjemput dan membawa jenderal-jenderal yang telah didata. Pasukan Pasopati yang dipimpinnya segera bergerak dari Lubang Buaya sekitar pukul 03.00 WIB. Mereka menyebar ke sasaran masing-masing secara serentak.

Brigadir Jenderal Soetodjo Siswomihardjo, Brigadir Jenderal Donald Izaac Pandjaitan, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal MT Hardjono, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto dan Letnan Satu Piere Andries Tendean, mereka bawa ke Lubang Buaya untuk diinterogasi. Massa yang sedang kalap menganiaya mereka hingga tewas. Jenazah para korban lantas dibenamkan ke dalam sumur itu. [Versi lain mengatakan sebagian di antara mereka masih hidup ketika dijatuhkan ke sumur.]

Kisah-kisah menyeramkan pun segera mengalir. Soeharto, salah seorang jenderal yang selamat, mengkampanyekan kekejian massa PKI lewat dua koran milik militer: Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Disebutkan, sebelum dibunuh, para perwira itu disiksa dan dijadikan bagian pesta mesum Gerwani. Sejumlah perwira disayat-sayat kemaluannya dan matanya dicungkil.

Sebelum dibunuh, mereka dikelilingi kader Gerwani sambil menari-nari dan menyanyikan lagu-lagu rakyat yang sedang populer masa itu, seperti Ganyang Kabir atau Ganyang Tiga Setan Kota ciptaan Soebroto K Atmodjo, komponis Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi underbouw PKI. Genjer-genjer, lagu pop yang sedang hit waktu itu, ikut menyemarakkan. Mereka yang sudah trance kemudian menusuk-nusukkan pisau ke sejumlah anggota tubuh para korban.

Koran-koran pun memberitakan, dalam suasana yang semakin panas, beberapa wanita menanggalkan busananya, dan tenggelam dalam ritual pesta “Harum Bunga”. Pesta ini sekaligus memuncaki pesta sebelumnya sebagai suatu rangkaian penanda berakhirnya latihan militer mereka. Ada berita lain yang menyebutkan, bahwa dalam pesta itu mereka melakukan hubungan seks liar. Seorang dokter diisukan memberikan pil-pil perangsang syahwat.

“Jelaslah bagi kita,” kata Soeharto, “betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan 30 September.”

Mendapat dukungan massa, Soeharto mengambil-alih tongkat komando militer Indonesia. Ia memimpin upacara pengangkatan jenazah dari dalam sumur, mempertontonkannya kepada massa, dan mempublikasi data-data forensik tentang kerusakan jenazah dan penyebabnya. Kebencian akan PKI menyebar ke seantero negeri dan melahirkan perburuan besar-besaran pada tokoh-tokoh serta anggota partai tersebut.

Sudomo, bekas menteri Koordinator Politik dan Keamanan, mengatakan, ada sejuta massa PKI yang terbunuh. Angka ini jauh lebih kecil dari perkiraan peneliti masalah ini, yang menaksir antara dua sampai tiga juta orang.

Mereka yang selamat dari pembunuhan dipenjarakan dan diasingkan ke berbagai tempat, mulai Pulau Nusakambangan [wilayah selatan Indonesia] hingga Pulau Buru [wilayah timur Indonesia]. Hampir semua tahanan politik PKI, yang jumlahnya ribuan, dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Bahkan surat penahanan pun mereka terima setelah bertahun-tahun berada di balik jeruji besi.

Soeharto sendiri, lewat secarik kertas bernama Super Semar—kependekkan dari Surat Perintah Sebelas Maret 1966, yang diteken Presiden Soekarno—akhirnya memegang komando militer dengan kekuasaan penuh. Bahkan, dengan kekuasaannya itu, ia mengasingkan Soekarno ke Istana Bogor dengan alasan pengamanan.

Soeharto kemudian menanda-tangani surat keputusan No.1/3/1966 untuk membubarkan PKI. Surat keputusan ini diperkuat lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor 25/1966.

Sejak itu, selain PKI dinyatakan partai terlarang, setiap kegiatan penyebaran atau pengembangan paham dan ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme, dianggal illegal. Seluruh eks PKI dan sanak-familinya tak diperkenankan masuk ke dalam jajaran pemerintahan dan militer. Di kemudian hari, mereka pun tak bisa jadi pegawai swasta karena swasta takut memperkerjakan mereka.

Bandul perubahan politik berjalan dengan cepat. Soeharto, yang sebelumnya sama sekali tak populer di mata rakyat, makin dielu-elukan sebagai penyelamat negara. Tahun 1967, ia diangkat jadi presiden kedua Indonesia oleh MPRS, yang diketuai Jenderal A.H. Nasution. Era Orde Baru dimulai.

Pada tahun itu juga, Soeharto langsung memerintahkan aparatnya untuk membebaskan kawasan Lubang Buaya dari hunian penduduk dalam radius 14 hektar. Mereka yang terusir kebanyakan memilih kampung Rawabinong dan Bambu Apus, beberapa kilometer dari Lubang Buaya, sebagai daerah tujuan.

Tahun 1973, kawasan itu diresmikan sebagai jadi Monumen Pancasila Sakti. Upacara kenegaraan 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G-30-S PKI, segera mengubur upacara rakyat ruwatan Oktober untuk menyeru Datuk Banjir.

Ketujuh perwira militer yang terbunuh diabadikan dalam tugu, patung dan relief yang berada sekitar 45 meter sebelah utara cungkup sumur Lubang Buaya. Patung-patung mereka dibangun setinggi kurang lebih 17 meter dengan instalasi patung Burung Garuda di belakangnya. Dinding berbentuk trapesium, berdiri kokoh di atas landasan berukuran 17 x 17 meter bujur sangkar dengan tinggi 7 anak tangga.

Mereka berdiri dalam formasi setelah lingkaran, mulai Soetodjo Siswomiharjo, DI Pandjaitan, S. Parman, Ahmad Yani, R. Soeprapto, MT Hardjono dan AP Tendean. Salah satu patung di monumen tersebut, perwujudan A. Yani, yang di masa lalu jadi saingan Soeharto dalam karir kemiliteran, menunjukkan tangannya ke arah sumur Lubang Buaya—seolah hendak mengatakan, “Di sanalah kami mati.” Mati fisik, mati politik.

Untuk masuk ke dalam monumen, orang harus berjalan sepanjang satu kilometer dari Jalan Raya Pondok Gede. Ucapan “Selamat Datang” terukir di di atas batu besar berwarna hitam. Kembang kertas berada di sepanjang jalan masuk. Sekeliling monumen dibuatkan tembok tinggi dari muka hingga belakang.

Di areal monumen, terdapat museum. Di sini, pengunjung bisa mendengarkan riwayat singkat para jenderal yang terbunuh itu, dengan memasukan koin dan menggenggam gagang telepon di bawah foto mereka. Bagi yang ingin menonton film G-30-S PKI disediakan tempat khusus. Mereka yang ingin membaca, disediakan perpustakaan.

Beberapa bangunan bekas orang-orang PKI menjalankan aktivitasnya bertebaran di sana. Di sebelah kiri sumur, misalnya, terdapat bangunan berukuran sekitar 8 m x 15,5 m yang dijadikan tempat penyiksaan para perwira itu. Bangunan ini terbuat dari ayaman bambu dan bilah-bilah papan yang dicat coklat dengan jendela kaca hitam. Sebelum G-30-S meletus, bangunan tersebut dulunya Sekolah Rakyat.

Di dalam ruangan, terdapat 18 patung. Sebagian di antaranya, patung perwira militer yang sedang disiksa. Di depan mereka, berdiri empat patung perempuan aktivis Gerwani. Salah satunya mengenakan busana tradisional kebaya putih berbunga-bunga kecil, sarung batik, dengan rambut panjang terurai. Ia memegang pentungan dalam sorot mata bengis.

Untuk melihat patung-patung itu, tersedia tiga jendela yang terbuka lebar. Penerangannya jelek. Debu-debu yang menempel di patung-patung tersebut memberi kesan kurang perawatan.

Tak jauh dari sana, berdiri sebuah bangunan bekas dapur umum, yang kabarnya menyimpan suara-suara aneh tanpa wujud. “Tertawa cekikikan dan bahkan melenguh,” kata Yasan Suryana, seorang penjaga yang sudah 17 tahun bertugas sebagai pegawai honorer.

Terlihat, genteng rumah itu pernah direnovasi. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu bercat putih, dengan beberapa bagian dicat hijau. Menurut cerita warga di sana, rumah itu dulunya milik Ibu Amroh, seorang pedagang Cingkau (pakaian keliling). Tak ada yang tahu, di mana Ibu Amroh atau keturunannya berada kini.
Sekitar dua puluh meter dari dapur umum, terdapat rumah Haji Sueb, seorang penjahit. Ada beberapa bilik di dalamnya, dengan tiga lampu petromaks yang berdebu, mesin jahit di ruang tengah dan lemari pakaian dengan kaca besar di pintunya.
Rumah Haji Sueb dianggap sebagai pos komando PKI. Letnan Kolonel Untung, mengatur rencana penculikan terhadap perwira militer dari sana. Haji Sueb sendiri telah lama meninggal, setelah mengalami penahanan panjang di Pulau Buru. Keluarganya trauma dan tak pernah yakin Haji Sueb terlibat dengan gerakan itu. Suara-suara aneh pun sering terdengar di sini. Sejumlah penjaga, konon pernah mendengar suara tangis.
Kisah mistis masih bisa diperpanjang. Elizabeth [tanpa nama referensi kedua], pegawai museum, yang dianggap punya indera keenam oleh teman-temannya, sering melihat sosok perempuan yang tertawa-tawa saat berlangsung apel petugas jaga, yang kesemuanya berjumlah enam orang. Perempuan itu duduk di bawah air mancur yang menghadap Lapangan Saptamarga, tak jauh dari sumur.
Cerita-cerita mistis barangkali sama absurd-nya dengan cerita-cerita perlakuan kader-kader PKI terhadap para perwira militer yang dibunuh, termasuk penyayatan atas kemaluannya. Tahun 1987, dalam jurnal Indonesia terbitan Universitas Cornell, Ben Anderson, seorang ahli sejarah tentang Indonesia, mengungkapkan laporan dokter yang membuat visum et repertum atas jenazah para korban.
Dalam resume penelitian tim dokter yang diketuai Brigjen TNI dr Roebiono Kertapati itu, tertulis bahwa tak ada kemaluan korban yang disayat. Hal ini sekaligus mengukuhkan ucapan Presiden Soekarno, yang sebelumnya sempat mengatakan, bahwa 100 silet yang dibagikan kepada massa untuk menyayat-nyayat tubuh korban tak masuk akal.
Saskia Eleonora Wieringa—seorang sarjana Belanda penulis The Politicization of Gender Relations in Indonesia—menilai penjelasan resmi Orde Baru atas pembunuhan Lubang Buaya sebagai fantasi aneh. Dia mengatakan, penguasa militer dan golongan konservatif khawatir melihat kekuatan perempuan di zaman Soekarno, yang boleh jadi akan mengebiri kekuatan politik mereka. Dari sinilah mengalir fantasi aneh tentang pengebirian para perwira di Lubang Buaya itu.
“Semua pemberitaan mengenai Gerwani adalah fitnah yang dimulai oleh Soeharto sendiri,” kata Sulami, 74 tahun, tokoh Gerwani. Ia, yang kini ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, pernah melakukan identifikasi terhadap mereka yang dibunuh ketika itu, mulai tempat, cara, hingga siapa saja yang membunuh.
Keberadaan sejumlah anggota Gerwani di Lubang Buaya itu pun masih penuh kabut. Beberapa peneliti justru tak melihat tindakan mereka sebagai usaha persiapan kudeta, melainkan dimaksudkan untuk memberi dukungan terhadap proyek politik Soekarno dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Mereka adalah bagian dari 20 juta relawan yang hendak memenuhi ajakan Soekarno.
Sejumlah studi kritis mengungkapkan fakta-fakta lain, yang menunjukkan bahwa ofensif PKI justru dipicu oleh rencana kudeta oleh pihak militer. Dalam sebuah pledoi di muka Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada 19 Februari 1966, pentolan PKI Nyono memberi kesaksian, bahwa pihak militer telah merancang rencana kudeta di bawah kendali apa yang dinamakan “Dewan Jenderal”. Untuk mengimbangi kekuatan ini, PKI membuat “Dewan Revolusi”.

Perihal Dewan Jenderal diketahui Nyono dari sejumlah informasi yang rinci, lengkap mendeskripsikan tanggal, jam, tempat, nama, acara, persoalan dan lain–lainnya. “Yang saya masih ingat,” ungkap Nyono, “ialah bahwa tidak semua jenderal masuk dalam Dewan Jenderal. Jumlah anggotanya kurang lebih 40 Jenderal, diantaranya kurang lebih 25 orang aktif menjalankan politik Dewan Jenderal. Tokoh–tokoh utamanya ada tujuh orang yaitu Jenderal Nasution, A..Yani, Suparman, Haryono, Suprapto, Sutoyo, dan Sukendro.”
Untuk mencapai ambisinya, mereka sering menggelar berbagai rapat. Terakhir, menurut ingatan Nyono, mereka mengadakan rapat pleno pada 21 September 1965 di Jl. Dr. Abdulrachman Saleh, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Suparman dan Haryono ini, mensahkan rencana komposisi Kabinet Dewan Jenderal dan menetapkan waktu dilakukannya kudeta, yaitu sebelum Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober 1965.
Komposisi kepemimpinannya, tambah Nyono, terdiri atas AH Nasution (Perdana Menteri), Ruslan Abdul Gani (Wakil Perdana Menteri), A. Yani (Menteri Pertahanan dan Keamanan), Suprapto (Menteri Dalam Negeri), Haryono (Menteri Luar Negeri), Sutoyo (Menteri Kehakiman) serta Suparman (Jaksa Agung).
Apapun, suara Nyono tenggelam di antara arus besar pembersihan orang-orang PKI dan catatan-catatan resmi yang bersumber dari pemerintah. Demikian pula hasil penelitian-penelitian forensik yang mencoba mengungkap sekitar kekejaman orang-orang PKI terhadap para perwira militer di Lubang Buaya itu. Penolakan sejumlah politikus untuk menghapus Tap MPRS Nomor 25/1966, ikut melestarikan cerita versi Orde Baru sebagai satu-satunya referensi sejarah sekitar peristiwa G-30-S PKI.
Ide penghapusan bukan hanya datang dari para peneliti, sejarawan dan masyarakat awam. Abdurrahman Wahid, presiden ke-4 Indonesia, sempat membicarakannya secara terbuka, walau mendapat kecaman dari sana-sini, termasuk dari Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang pernah dipimpinnya. Mengikuti pembicaraannya, Wahid bahkan melontarkan permintaan maaf atas nama rakyat terhadap orang-orang PKI yang selama puluhan tahun ditindas oleh negara di bawah pemerintahan Orde Baru.
Megawati Sukarnaputri, pengganti Wahid, tak pernah bertindak seperti itu. Tapi, di tahun 2002, ia tak hadir pada upacara 1 Oktober di Lubang Buaya. Apakah ini bentuk penolakan Megawati atas sejarah versi Orde Baru itu, tak pernah jelas. Tapi, sejatinya, ketidakhadiran Presiden dimungkinkan oleh protokoler negara sejak lahirnya Keputusan Presiden tentang perubahan nama peringatan: dari “Hari Kesaktian Pancasila” menjadi “Hari Mengenang Tragedi Nasional Akibat Pengkhianatan G-30-S PKI terhadap Pancasila”.

g30s/pki dalam tiga versi kisah sejarah

DIPOSTING OLEH ＢＬＡＣＫ ＬＩＯＮ PADA 10:36, 06-JAN-12 • DI: FAKTA

Januari 1965 mendung menyelimuti Jakarta. Rakyat letih dan cemas. Isu kudeta mere-bak di tengah inflasi meroket. Bahan-bahan kebutuhan pokok lenyap di pasaran. Setiap hari rakyat harus sabar berdiri dalam antrean panjang untuk menukarkan kupon pemerintah deng-an minyak goring, gula, beras, tekstil, dan kebutuhan lainnya. Rupiah nyaris tidak ada nilai-nya . 

Begitulah setidaknya gambaran ibukota di awal-awal tahun 1965. Keadaan ekonomi negara dan rakyat semakin buruk tiap tahunnya, setidaknya sampai tahun 1968. Tahun yang membuat seluruh bangsa terperangah, sampai pada perubahan sistem politik dan rezim yang berkuasa. Mendung yang menandakan bahwa tahun itu adalah tahun yang “terkutuk”, terku-tuk karena tahun itulah terjadinya apa yang kita kenal dengan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). 

Peristiwa pemberontakan G30S/PKI memang akan selalu menjadi ingatan bangsa dalam perjalanan sejarah. Peristiwa yang merenggut setidaknya tujuh orang perwira Angkatan Darat yang selanjutnya disebut Dewan Revolusi. Bahkan pada waktu-waktu berikutnya ada 500.000 – 1.000.000 jiwa manusia yang diambil untuk membayar peristiwa tersebut. Secara politik peristiwa tersebut terpaksa menyeret Bung Karno dari tampuk kekuasaanya. 

Sampai sekarangpun sesungguhnya peristiwa G30S/PKI tersebut masih menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Walaupun pemerintah pada tahun 1996 telah menerbitkan secara resmi mengenai peristiwa tersebut dalam satu buku. Tetapi hal itu tetap tidak cukup dipercaya oleh sebagian besar kalangan, karena masih terdapat banyak kejanggalan. Sehingga banyak buku-buku lain yang terbit yang menceritakan sisi lain dari peristiwa tragis tersebut. 

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan disampaikan beberapa versi yang menyangkut peristiwa G30S/PKI tersebut. Baik yang bersumber resmi dari pemerintah, maupun dari kete-rangan saksi dan pelaku yang dituduh terlibat dalam gerakan tersebut, juga dari tulisan repor-tase dari beberapa wartawan. 

Versi Buku Putih

Pada tahun 1994 Sekretariat Negara (Setneg) menetbitkan satu buku yang mencerita-kan kronologi sampai pada penumpasan G30S/PKI secara sistematis. Buku itu menjadi satu-satunya sumber sejarah resmi yang diterbitkan negara menyangkut G30S, yang dikenal deng-an sebutan buku putih. Buku yang konseptor dan editor utamanya adalah presiden yang ber-kuasa saat itu Soeharto. 

Awalnya menurut buku tersebut, dalam rangka mendiskreditkan TNI-AD (yang di- anggap sebagai musuh oleh PKI), PKI melancarkan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal diciptakan Biro Khusus PKI sebagai bahan perang urat syaraf untuk membentuk citra buruk terhadap pimpinan AD di mata masyarakat. Dikatakan bahwa “Dewan Jenderal” terdiri atas sejumlah Jenderal TNI-AD, seperti Jend. A.H. Nasution, Letjen Ahmad Yani, Mayjen S. Parman, dan lima jenderal lainnya yang dianggap anti PKI. 

Pada sekitar awal September 1965 dilancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan mere-but kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Isu ini semakin dikuatkan oleh Dokumen Gilchrist, Gilchrist sendiri merupakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang bertugas 1963 – 1966. 

Dokumen itu sendiri di dalamnya terdapat tulisan our local army friend, pada intinya memberikan kesan bahwa TNI-AD bekerjasama dengan Inggris, yang pada waktu itu dika- tegorikan sebagai salah satu kekuatan Nekolim. Oleh Dr.Soebandrio dokumen itu diberikan kepada Bung Karno (BK), sehingga pada 27 Mei 1965 BK mengumpulkan seluruh panglima angkatan di Istana Bogor utnuk tujuan klarifikasi. Klarifikasi terutama ditujukan untuk Letjen Yani sebagai Men/Pangad, dan Letjen Yani membantahnya. 

Menurut buku putih tersebut sejak bulan Juli – September 1965, pelatihan pasukan su-karelawan dilakukan secara intensif dan massif dengan alasan untuk memperkuat pasukan Dwikora atas instruksi Men/Pangau Omar Dani. Penyelenggaraan pelatihan tersebut dipusat-kan di Lubang Buaya, Pondok Gede, dengan pimpinan pelatihan yaitu Mayor Udara Sujono sebagai komandan. Keterlibatan TNI-AU sangat besar dalam kegiatan ini, karena peralatan pelatihanpun diusahakan dari gudang TNI-AU. 

Selanjutnya pada akhir Agustus sampai dengan akhir September 1965, Biro Khusus Central PKI secara maraton mengadakan pertemuan-pertemuan yang kesimpulannya dilapor-kan kepada Ketua CC PKI D.N.Aidit, yang saat itu juga menjabat Menteri Koordinator di da-lam Kabinet Dwikora. Pertemuan dan rapat-rapat tersebut membicarakan kesiapan gerakan pemberontakan, terutama kesiapan secara militer. 

Secara struktural sesuai dengan keputusan Politbiro CC PKI bahwa pimpinan tertinggi gerakan di tingkat pusat berada di tangan D.N. Aidit, karena memang selain di Jakarta gerakan yang sama dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Sementara untuk komando di lapangan gerakan tersebut dikomandani Letkol. Untung, Untung sendiri merupakan Dan Yon Pengawal Presiden. Di lapangan gerakan tersebut terbagi dalam tiga pasukan yaitu Pasukan Gatotkaca, Pasukan Pasopati, dan Pasukan Bimasakti. 

Pada tanggal 28 September 1965, Sjam selaku Kepala Biro Khusus Central PKI mela-por kepada D.N. Aidit bahwa penentuan Hari-H dan Jam-J tanggal 30 September pukul 04.00 dan disetujui. Sementara sasaran utama gerakan yaitu Jend. A.H. Nasution, Letjen. Ahmad Yani, Mayjen Haryono MT, Mayjen Soeprapto, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutojo S. 

Perintah untuk gerakan ini jelas yaitu menangkap perwira-perwira di atas hidup atau mati. Di lapangan sesungguhnya gerakan ini telah gagal dengan kurangnya koordinasi yang baik, koordinasi antar pasukan ataupun koordinasi antara pasukan dan pimpinan. Walaupun secara umum sasaran gerakan tercapai kecuali Jend. Nasution, tetapi itu telah dibayar oleh nyawa putrid Nasution Ade Irma Suryani dan ajudannya Lettu. Pierre Tandean. 

Diceriterakan betapa kejamnya aksi penculikan yang dilakukan oleh gerakan ini. Be-rapa jenderal telah ditembak mati duluan di kediamannya seperti yang dialami Letjen Yani, Mayjen Haryono, dan Brigjen Panjaitan. Sementara yang lainnya disiksa habisa-habisan da-hulu sebelum ditembak jatuh ke sumur, mereka ini yaitu Mayjen Soeprapto, Mayjen Parman, Brigjen Sutojo, dan Lettu Tandean. Seluruh korban penculikan di bawa ke Lubang Buaya, Pondok Gede dan diserahkan kepada pimpinan Pasukan Gatotkaca Lettu. Dul Arief. 

Pada paginya tersiarlah kabar bahwa pimpinan-pimpinan teras AD diculik oleh suatu gerakan pemberontak. Gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berusaha meng-kudeta Presiden Soekarno, gerakan yang dicurigai dikendalikan oleh Partai Komunis Indone-sia (PKI). Dalam proses pencarian korban penculikan, pengendalian keamanan ibukota, sam-pai pada proses penumpasan inilah terlihat jelas betapa besar jasa Mayjen. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. 

Mayjen Soeharto sebagai Pangkostrad mempunyai keyakinan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan PKI yang bertujuan menggulingkan dan merebut kekuasaan dari Peme-rintah Republik Indonesia yang sah. Yang selanjutnya oleh Soeharto gerakan ini disebut se-bagai Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Pangkostrad berhasil menguasai kembali alat-alat vital negara seperti Kantor RRI dan Telkom, yang sempat dikua-sai oleh G30S, pada tanggal 1 Oktober pukul 19.00. 

Mayjen Soeharto mengangkat dirinya sebagai pimpinan sementara AD menggganti-kan Letjen Yani. Dengan kekuasaan AD yang ada di tangannya Soeharto melakukan perlawa-nan langsung terhadap G30S sampaai keesokan harinya. Sampai tanggal 2 Oktober pukul 14.00 pasukan pendukung G30S menghentikan perlawanannya dan melarikan diri ke daerah Pondok Gede. Dengan hancurnya kekuatan fisik G30S di ibukota, operasi selanjutnya dilan-jutkan untuk mencari para korban penculikan. Hingga akhirnya atas perintah Pangkostrad di-lakukan penggalian atas timbunan tanah di atas sumur tua, pada tanggal 3 Oktober pukl 17.00 yang dicurigai tempat pembuangan mayat korban penculikan, dan benar. 

Versi Wartawan

Di bagian ini akan diceriterakan peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis In-donesia (G30S/PKI) oleh seorang wartawan Kompas bernama Maruli Tobing (2001), yang dimuat dalam buku Dialog Dengan Sejarah. Dalam tulisannya bahwa G30S bukanlah gerakan yang berada di bawah kendali sebagai partai seper-ti yang dikatakan Soeharto. Walaupun memang ada orang-orang PKI yang trebukti terlibat di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Tobing G30S merupakan desainan Amerikan Serikat melalui lembaga CIA- nya, dan PKI dijadikan kambing hitamnya. Ditambah dengan konflik intern di dalam tubuh AD antara pihak yang anti-Soekarno seperti Jend. Nasution dan Mayjen Soeharto, dengan yang pro-Soekarno seperti Letjen Yani. Walaupun memang ketiga-tiganya membenci kehadi-ran PKI di kancah politik, tetapi untuk tingkat loyalitasnya terhadap BK tidak sama. 

Sebelum tahun 1965 sebenarnya CIA telah seringkali mencoba melakukan kudeta ter-hadap BK dengan berbagai cara. Seperti memberikan bantuan dana satu juta dollar AS untuk partai yang anti-PKI dan anti-Soekarno, yang ditransfer melalui Hong Kong untuk membia-yai kampanye tahun 1995. Selain itu Peristiwa Cikini juga merupakan salah satu upaya men-jatuhkan BK dengan cara pembunuhan, yang didalangi CIA. Namun tetap tidak berhasil. 

Dalam kasus G30S, Tobing menilai bahwa ada main mata antara TNI-AD dan CIA, dengan beberapa bukti membenarkan itu. Satu di antara bukti itu yaitu adanya satu telegram dari Kedubes AS di Jakarta yang masuk ke Deplu AS di Washington tanggal 21 Januari 1965. Isinya informasi pertemuan pejabat teras AD pada hari itu, dalam pertemuan itu salah satu perwira tinggi AD yang hadir bahwa adanya rencana pengambilalihan kekuasaan jika Bung Karno berhalangan. 

Kapan rencana ini akan dijalankan, bergantung pada keadaan konflik yang sedang di-bangun beberapa pecan ke depan. Dalam 30 atau 60 hari kemudian AD akan menyapu PKI. Arsip telegram yang tersimpan di Lyndon B. Johnson Library dengan nomor control 16687 itu menyebut, beberapa perwira tinggi lain yang hadir malah menghendaki agar rencana itu dijalankan tanpa menunggu Soekarno berhalangan, 

Dalam tulisannya Tobing lebih menekankan bahwa sesungguhnya persamaan persepsi antara pimpinan teras AD mengenai PKI, akhirnya berbenturan pada loyalitas tergadap Bung Karno. Yang oleh sebagian jenderal BK terlalu lunak dan selalu melindungi PKI yang dapat merusaka persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga jenderal-jenderal yang anti-Soekarno mendekati AS yang telah diketahui telah lama ingin menggulingkan Soekarno dan PKI. 

Versi Saksi dan Pelaku

Versi ini merupakan hasil wawancara dan intisari dari otobiografi para saksi dan pe-laku G30S, yang terangkum dalam buku yang berjudul Saksi Dan Pelaku Gestapu (2005). Pada bagian ini para saksi dan pelaku G30S yang pernah diadili di Mahmilub dan menekan di penjara selama puluhan tahun, lebih menekankan pada pengaruh Soeharto. 

Bahwa hampir se-luruh saksi dan pelaku menyatakan bahwa Pangkostrad saat itu sesungguhnya sudah menge-tahui akan adanya gerakan pemberontkan. Bahkan Pangkostrad Mayjen Soeharto disebut se-bagai konseptor gerakan tersebut. Beberapa saksi dan pelaku di dalam buku tersebut yang dimuat petikan wawancara dan kutipan otobiografinya yaitu, May-jen Soeharto, Seka Bungkus, Letkol Heru Atmodjo, Kolonel Latief, Laksdya Omar Dani, Mayjen Pranoto Reksosamodra, dan Jend. A.H. Nasution. 

Seperti yang diceriterakan Kolonel Latief yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigif I Jayasakti, dan di Buku Putih disebutkan bahwa ia merupakan wakil dari pimpinan ge-rakan Letkol. Untung. Pada persidangan di Mahmilub ia divonis penjara seumur hidup, se- telah pledoinya ditolak. Setelah runtuhnya Orde Baru, Kol. Latief akhirnya dibebaskan bu- lan April 1999 dari Rutan Salemba selama 33 tahun 5 bulan dipenjara. 

Bahwa dua malam berturut-turut sebelum meletusnya G30S, ia telah melapor ke Pangkostrad Mayjen Soeharto, tentang adanya rencana menghadapkan tujuh jen-deral kepada presiden. 

Pada 28 September malam ia mendatangi Pak Harto di rumahnya, untuk menanyakan isu Dewan Jenderal. Dan ternyata Pak Harto telah mengetahuinya melalui anak buahnya dari Yogya, Bagio. Menurut informasi yang didapatnya bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kup terhadap BK. Sementara tanggal 29 malamnya melapor ke Soeharto di RSPAD Gatot Subroto, bahwa besok aka nada tujuh orang jenderal AD yang akan dihadapkan ke presiden. Dan reaksinya Pak Harto hanya manggut-manggut, dan selesai. 

Ini setidaknya menunjukkan bahwa sebenarnya Mayjen Soeharto sudah mengetahui bahwa aka nada rencana kudeta terhadap Bung Karno oleh Dewan Jenderal. Dan rencana me-nghadapkan tujuh orang jenderal AD ke BK. Tetapi Mayjen Soeharto sebagai Pangkostrad tidak mengambil tindakan apapun. 

Mana Yang Benar?

Dari ketiga versi di atas penulis merasa versi wartawan lah yang paling dapat diperca-ya. Karena memang tidak mungkin semudah yang dibayangkan untuk menjatuhkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaan, sementara masih banyak rakyat yang mencintainya. Apalagi di dalam tubuh AD sendiri terdapat dua faksi yang anti dan pro terhadap Soekarno, sehingga cukup sulit jika AD melaksanakan sendirian kudeta tersebut. 

Akhirnya faksi yang anti-Soekarno mau tidak mau harus mencari bantuan asing yang dirasa berkepentingan yang sama dengan AD, dan itu tidak lain Amerika Serikat. Dan kebe- tulan karena ada gerakan pemberontak dari orang-orang yang mencintai Soekarno dengan sepenuh hati yang berusaha “membuang” jenderal-jenderal AD yang tidak loyal. Ditambah mereka berasal dan dibawah kendali D.N. Aidit yang notabene merupakan Ketua Politbiro CC PKI, maka jadilah PKI sebagai kambing hitamnya. 

Referensi 

-Lesmana, Surya, 2005, Saksi Dan Pelaku Gestapu, 

-Media Pressindo: Yogyakarta. Oetama, Jakob, et al, 2001, 

-Dialog Dengan Sejarah Soekarno Seratus Tahun, 

-Kompas Media Nusantara: Jakarta. 1994, 

-Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, 

-Sekretariat Negara RI: Jakarta. Ekamara Ananami Putra

Ini Kisah Ketua Gerwani Kabupaten Blitar

Putmainah (Foto: Solichan Arif/Koran SINDO)

Selain bergegas menyelamatkan diri, ingatan Putmainah, 83 belum bisa melupakan bagaimana dirinya membawa semua anaknya menyingkir jauh-jauh dari rumah. Ia gendong si bungsu  Komara (Komunis Marhaenis dan Agama) yang saat itu belum genap berusia setahun,  sekaligus menjelaskan apa yang terjadi kepada si sulung Dinana Amin Handayani yang masih berusia 13 tahun. 

Dengan keterbatasan fisik seorang  perempuan, Putmainah mengungsikan 7 anaknya ke rumah orang tuanya di Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Ia mendengar kabar bahwa paska G 30 S/PKI 1965 meletus di Jakarta, sekelompok massa yang berasal dari ormas Islam telah bergerak. 

Gerakan itu tidak hanya mengepung ibukota, tapi juga merembes ke daerah. Dari Jakarta, gelombang “serangan” menerjang sejumlah daerah di  Jawa Tengah. Kemudian  Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara. Dengan didampingi barisan militer angkatan darat (AD), massa menyerbu semua rumah yang diidentifikasi sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Sejumlah litetarur sejarah  menyebut  sekitar 1 juta nyawa melayang dan sekitar 1,6 juta  orang lagi di tahan tanpa proses pengadilan.    

“Sementara saya sendiri adalah Ketua Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Kabupaten Blitar yang juga anggota Fraksi PKI. Tentunya saya juga menjadi sasaran kemarahan berikutnya, “tutur Putmainah mengenang masa suram itu. Tidak ada tarikan nafas dalam. 

Begitupun tidak terlihat secuilpun  paras kesedihan. Perempuan dengan rambut yang seluruhnya memutih, kulit yang mengeriput,  serta bola mata yang tidak jernih lagi  karena usia itu, terlihat begitu tegar. Bahkan  suaranya masih terdengar bersemangat. Lantang dan berapi-api. 

“Memang inilah sejarah perjalanan hidup saya, “katanya tegas tanpa ada nada menyesal.  Putmainah duduk  di salah satu kursi ruang tamunya. Sejak bebas dari kurungan penjara orde baru, ia hidup sendiri di tanah kelahiranya Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Di belakang kursi yang didudukinya, tampak ilustrasi Bung Karno yang terbingkai rapi di tembok.  

Sebuah  sketsa strimin yang tersusun dari  rajutan benang bol warna warni. Sementara lurus di hadapannya, tampak foto KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Foto cucu pendiri ormas Islam Nahdatul Ulama KH Hasyim Asy’ari  itu  dibuat pada saat Gus Dur  masih menjabat sebagai Presiden RI yang keempat. Sedangkan di tembok sebelah kiri, tepat diatas pesawat televisi 21 inchi, terpajang lukisan berukuran besar. Seorang lelaki tua  dengan kumis tebal melintang serta udeng (ikat kepala) di kepalanya. Dialah KH Abdurrahman, kakek Putmainah.   

Kisah yang ia ketahui, Abdurahman merupakan laskar Pangeran Diponegoro. Ia lari ke  arah timur  (Jawa Timur) setelah Belanda berhasil mengalahkan pasukanya. “Kakek saya adalah seorang Haji yang juga pejuang dari Mataraman, “cetusnya dengan nada bangga.  Ayah Putmainah adalah Haji Mansyur, putra KH Abdurahman. Mansyur seorang tokoh (Ketua) Sarikat Islam Merah  Kabupaten Blitar  yang juga seorang hafal Al Qur’an (Hafidz). 

SI Merah merupakan pecahan Sarikat Islam pimpinan HOS Cokroaminoto (Juni 1916) yang pada akhirnya berganti nama menjadi Sarikat Rakyat (SR). Dari ayahnya yang terbunuh dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 itulah, Putmainah yang aktif di organisasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) mengenal dasar-dasar ajaran komunis. 

Bagaimana berbagi dengan sesama dan bagaimana bertindak ketika dalam kondisi terjepit.  Bahwa tidak ada malam tanpa pagi. Seingat Putmainah, paska G30 S/PKI 1965, selain sepotong kebaya dan jarik yang melekat di badan, tak ada secuilpun harta benda yang dibawanya. 

“Karena suasana sudah demikian gentingnya. Saya harus pergi dengan segera, “terangnya. Saat itu (1965), Subandi suaminya masih berada di Jakarta. Ketua PKI Kota Blitar yang juga Ketua Front Nasional Blitar serta Ketua DPRGR (Sekarang DPRD) Kota Blitar itu tengah  menghadiri Kongres PKI.  

Kabupaten dan Kota Blitar merupakan basis massa PKI. Dari sebanyak 45 kursi di DPRGR, 25 diantaranya milik PKI. Sedangkan sisanya dibagi  rata partai Islam (NU dan Masyumi), PNI serta partai lainya. Informasi yang diterima Putmainah dari para “kamerad” yang selamat, Subandi dalam perjalanan pulang ke Blitar. 

Kendati demikian sejak itu (1965), ia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pria yang pertama kali dijumpainya  di organisasi Pesindo tersebut. “Secara pasti saya tidak tahu nasib suami saya. Namun kalau masih hidup tentunya sekarang ini kami sudah bertemu lagi, “terangnya secara tidak langsung lebih meyakini Subandi telah meninggal dunia.  

Dorongan ingin selamat membuatnya tidak berfikir panjang. Rumah beserta isinya ia tinggalkan begitu saja. Tempat tinggal pribadi itu berada di Jalan Sultan Agung, Kota Blitar,  bersebelahan dengan Istana Gebang -nama lain rumah mendiang Ny Soekarmini Wardojo (Kakak Kandung Bung Karno).

“Saya tidak takut mati. Karena saya yakin apa yang saya lakukan untuk rakyat adalah sesuatu benar. Saya hanya ingin selamat untuk meneruskan perjuangan selanjutnya, “paparnya. Setelah para petinggi PKI dieksekusi, seperti Njoto ditembak pada  6 November, kemudian Dipa Nusantara Aidit pada 22 November serta Wakil Ketua PKI M.H Lukman sesudahnya, giliran para petinggi PKI di daerah diserbu. Siapapun yang teridentifikasi dalam barisan wanita (Gerwani),  buruh (SOBSI), Pemuda (Pemuda Rakyat), petani (BTI) dan kebudayaan (Lekra) “dibersihkan”. Penghuni rumah dibawa paksa untuk dieksekusi. 

Jika tidak ditemukan, isi rumah dijarah, bahkan tidak jarang langsung diobrak-abrik. “Tempat tinggal saya juga dirusak, “terang Putmainah yang sampai hari ini tidak mampu mendapatkan kembali  haknya  atas rumah di lingkungan Istana Gebang tersebut.  

Selama tiga tahun, tokoh komunis Blitar ini hidup di hutan belantara sebagai pelarian politik. Harta satu-satunya hanya  pakaian yang melekat di raga. Untuk menghindari kejaran tentara angkatan darat (AD) dan massa ormas Islam, Putmainah memilih bersembunyi di dalam Gua Gayas, gua yang menghadap pantai selatan di wilayah perbukitan kapur Blitar Selatan. 

Lubang dalam tanah itu begitu sempit dan pengap. Ditambah banyaknya orang yang bersembunyi membuat persediaan oksigen di dalamnya semakin terbatas.  “Berdiri saja harus berhimpitan. 

Saya keluar pada malam hari, untuk mencari makan.  Kalau siang bertahan di dalam gua, “kenangnya. Untuk mengusir rasa lapar, Putmainah memilih  bergantung dari “lezatnya” dedaunan hutan. Ia selalu  memulai dengan menggigit kecil pada  bagian pinggir daun. Cara itu untuk menguji apakah daun tersebut layak makan atau tidak. “Kalau gatal tidak saya teruskan. Berarti beracun. Karenanya saya cari yang lain, “paparnya. 
Untuk  menghilangkan dahaga, para pelarian politik ini bergantung pada tetesan air di dalam gua. Kondisinya yang serba tandus itu justru menjadikan Blitar selatan sebagai wilayah pertahanan paling aman bagi pengikut PKI paska gestapu meletus. 
Sebab sebagian besar warga yang bertempat tinggal di perbukitan kapur tersebut memiliki tradisi Gerakan Tutup Mulut (GTM) yang kuat. Warga memilih menggelengkan kepala sebagai ungkapan tidak tahu ketika para serdadu bertanya tentang ada tidaknya tokoh komunis yang bersembunyi di daerah mereka. “Bahkan anak kecil pun bisa menjadi kurir pengantar surat dalam gerakan kami, “terangnya. 

Namun, bagaimanapun hebatnya pertahanan orang-orang PKI, jumlah tentara  lebih banyak. Apalagi mereka mendapat sokongan penuh dari ormas Islam. Satu persatu pengikut komunis mulai tidak tahan. Tekanan fisik dan mental serta rasa lapar dan dahaga yang tak terhingga mendorong mereka untuk keluar dari lobang-lobang persembunyian. Sebab selain gua gayas, masih banyak gua lain di Blitar selatan yang menjadi lokasi “tiarap” para gerilyawan PKI.   

Putmainah sendiri mengaku tidak bersedia keluar, ketika “kawanya” yang bernama Murjani, tokoh PKI asal Tulungagung mengajaknya keluar, istri Subandi itu memutuskan bertahan di dalam gua. 

“Karena saat itu kondisi saya sudah sangat lemah. Saya lapar dan tidak bisa berjalan lagi, “papar Putmainah. Ia berhasil ditangkap setelah salah seorang pengikut PKI memberitahu tentara bahwa masih ada seorang perempuan yang bertahan di dalam gua. 

“Ini orangnya yang memberitahukan saya ada di dalam gua, “terang Putmainah yang menunjuk seorang laki-laki dalam sebuah foto hitam putih. Kedua tangan laki-laki yang berperawakan kurus itu tampak terikat.  Putmainah duduk jongkok di sebelahnya dengan kedua tangan terikat. Sementara sejumlah tentara angkatan darat yang  berdiri di belakang dan di sampingnya tampak  bahagia. Semuanya memperlihatkan senyum kemenangan. 

“Mungkin mereka semua itu (tentara) merasa bangga telah berhasil menangkap saya. Sebab saya dianggap tokoh PKI di Blitar, “pungkasnya.

Dari Plantungan, Korea dan Mahasiswa 

Hari pertama penangkapan, Putmainah langsung di tahan di koramil daerah Lodoyo, Kabupaten Blitar. Seperti biasa, interogasi tentang sejauh mana keterlibatan dalam G30 S/PKI menjadi sarapan sehari-harinya. “Soal itu (G 30 S PKI) saya tidak tahu apa-apa. Kami tidak pernah memberontak. 


Jika memberontak tentu persiapan itu sudah ada di daerah. Namun kenyataanya semua itu (persiapan pemberontakan)  tidak ada, “ujar Putmainah.  Dari tahanan militer  Lodoyo, Putmainah dilayar (dipindah) ke Kediri. Tidak lama dari sana, ia dipindah lagi ke penjara militer Madiun dan akhirnya dibuang ke penjara Plantungan, Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kota Semarang. Penjara plantungan merupakan bekas rumah sakit penderita kusta. Bagi orang-orang eks tapol (PKI), Plantungan merupakan pulau burunya Gerwani. “Sebab semua penghuninya adalah perempuan, “terangnya.  

Selama 10 tahun lamanya Putmaniah hidup di sana. Selain bercocok tanam, aktivitas sehari-harinya adalah membuat kerajinan tangan termasuk bermain kesenian.  Selama di Plantungan, ia juga mendapat kunjungan anak sulungnya yang diantar eyangnya. “Penjaga disana baik-baik. 

Meskipun ada interogasi tetapi tidak ada penyiksaan, “kenangnya. Keluar dari “pengasingan”, Putmainah langsung pulang ke kampung halamanya di Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat. Bermodalkan dari menjual harta warisan mendiang suaminya, ia berdagang sayuran dan sembako. 

Ia besarkan anak-anaknya seorang diri. Kecuali si sulung, seluruh anak Putmainah mengenyam bangku perguruan tinggi. Bahkan beberapa diantaranya lulusan universitas negeri terkemuka di Surabaya. Putmainah sendiri hanya lulusan sekolah Taman Siswa di Tulungagung (setingkat SMP)  “Hanya anak sulung saya yang hanya  lulusan sekolah dasar. Sejarah hitam yang membuatnya kehilangan masa depan pendidikanya, “tuturnya. 

 Selain merawat rumah yang ditempatinya seorang diri, kegiatan hidup Putmainah sehari-hari adalah membaca buku dan melihat berita di televisi. Baru pada tahun 2003 lalu, setempel eks tapol terhapus dari  identitasnya (KTP) dan dia tidak lagi melakukan absen rutin di Koramil Srengat.  Di luar  semua kegiatan itu, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat kerap mengundangnya sebagai pelaku sekaligus korban  sejarah 1965. Sekitar tahun 2009 lalu, Putmainah dibawa ke Korea Selatan untuk menceritakan kisah, seperti apakah sesungguhnya peristiwa 1965 yang terjadi di Indonesia. Apakah memang PKI menyiapkan pemberontakan? Atau itu semua merupakan skenario Amerika untuk menggulingkan Bung Karno?. Di luar itu, Putmainah sering menghadiri undangan di acara seminar atau dialog yang menyangkut persitiwa 1965. 

Sejumlah mahasiswa tidak sedikit yang datang ke rumahnya hanya untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang terkait dengan peristiwa 1965. “Saya di negerinya kapitalis (Korea Selatan) selama 10 hari. Terakhir pada tahun 2011 ini saya juga diajak ke Blitar selatan untuk menunjukkan langsung gua yang dulu menjadi tempat persembunyian. Saya suka dengan anak muda yang tertarik dengan sejarah,  “paparnya. 

Dendamkah dengan negara yang telah menorehkan sejarah pahit ini? Putmainah mengatakan tidak merasa  dendam. Kendati demikian ia tidak bisa melupakan hal itu. 

Menurutnya, mereka yang menghabisi orang-orang PKI juga sebagai korban yang tidak mengetahui politik. “Yang saya harapkan saat ini adalah kepada anak muda, khususnya mahasiswa untuk bisa mengambil peran yang baik untuk perubahan negara yang lebih baik, “pungkasnya

PEMBERONTAKAN PKI MADIUN 1948,

AWALNYA KONFLIK SESAMA GOLONGAN KIRI YANG ANTI IMPERIALIS ?
Sesudah pekan olah raga nasional (PON) 1948 di Solo, kota Solo mengalami peristiwa yang kemudian ternyata suatu permulaan keributan besar “Pemberontakan PKI”. Dipimpin Muso dikota Madiun. Di zaman Revolusi memang kota Solo terkenal sebagai kota “ruwet”, walaupun tampaknya keluar saban malam pertunjukan Sriwedari dimana masyarakat penuh bergembira ria.

Tapi dibelakang tabir poltik berjalan pertentangan pertentangan antara partai golongan “Murba” (antara lain anggotanya GRR dan barisan Banteng) dengan partai-partai dari golongan FDR (Front Demokrasi Rakyat terdiri dari PKI, partai buruh, Pesindo dan lain-lain). Keduanya menamakan diri sebagai partai kiri anti imperialis. Pertentangannya antara lain soal pro dan anti Linggarjati. Selain itu juga pertentangan antara pimpinannya. Pertentangan ini nampak, misalnya dengan adanya perang pamflet GRR dan Banteng yang berbunyi : “Awas waspada kawan, Hijroh tidak memusuhi rakyat kawan, Hijroh membasmi penghianat, penjual negara (Amir Setiadjid dan CS nya). Tertanda Barisan Banteng.

Pamflet lain berisi, Siapakah pentjulik2nya Dr Muwardi ?. (Hijroh adalah istilah untuk pasukan Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah pada tahun 1948. FDR adalah kelanjutan kekuatan sayap kiri penguasa pemerintah 1946-1947 dibawah kabinet Sjahrir dan Amir. Mereka merupakan kekuatan politik yang menyelenggarakan perundingan Indonesia-Belanda antara lain dalam perundingan Linggarjati dan Renville. Dr Muwardi adalah pimpinan barisan Banteng yang diculik dan tidak diketahui rimbanya sampai sekarang). Maka terjadilah kegiatan culik menculik dan pembunuhan.

Konflik menjadi melebar ketika kesatuan tentara simpatisan masing-masing kelompok melakukan tembak menembak. Isu-isu yang muncul misalnya : Tentara hijrah Siliwangi kena provokasi ? FDR ?, GRR ?, Provokasi anasir-anasir kanan reaksioner. Baru ketika Madiun meletus (September 1948), pemerintah dapat melihat keadaan sebenarnya dengan jelas dan tegas. PKI Muso mengadakan pemberontakan yang kejam dan berbahaya. Para pemimpin mereka merupakan tokoh sayap kiri yang kemudian membentuk FDR, yaitu Wikana, Maruto Darusman, Alimin, Muso, Amir Sjarifudin, Abdul Madjid, Setiadjid.

Sebenarnya pemberontakan kaum PKI (pimpinan Muso dan Amir) dari Madiun bisa dipandang sebagai suatu konsekwensi yang meletus karena oposisi yang runcing antara Amir cs, sejak ia jatuh dari kabinet pemerintahan dan diganti oleh Hatta dengan bantuan Masyumi dan PNI. Oposisi Amir cs, makin hari makin tajam. Dimana-mana terjadi demonstrasi dan pemogokan. Agitasi poitik sangat mempertajam pertentangan politik dalam negeri. Ketika Muso datang dari luar negeri dan bergabung dengan Amir cs, maka politik PKI-FDR makin dipertajam, maka meletuslah peristiwa Madiun tersebut. Mr Amir Sjarifudin adalah seorang pemimpin rakyat yang “brilliant”.

Rupanya bersama dengan golongannya, tak dapat sabar menahan kekalah politiknya didalam pemerintahan. Ia jatuh dan menilik gelagatnya, ta’kan dapat segera tegak kembali dalam pimpinan pemerintahan dan pimpinan Revolusi. Ia berkeliling berpidato, dan partainya beragitasi. Tanah-tanah bengkok desa dibagikan. Sering rakyat dan tentara dihasut untuk melawan pemerintah Hatta. Pemerintah dituduhnya terus mengalah pada kaum kapitalis-reaksioner. Segala usaha dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan kabinet Hatta. Ketika pemberontakan meletus, pemerintah tidak tinggal diam.

Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 19 September 1948 untuk menghantam dan menghancurkan pengacau-penbacau negara. Kekuasaan negara kemudian dipusatkan ditangan Presiden dan segala alat negara digerakkan untuk menindas pemberontakan itu. Pemberontakan Madiun disebutkan Bung Karno : “Suatu tragedi nasional pada saat pemerintah RI dan rakyat dengan segala penderitaan, sedang menghadapi lawan Belanda, maka ditusuklah dari belakang perjuangan nasional yang maha hebat ini. Tenaga nasional, tenaga rakyat terpecah, terancam dikacau balaukan.

Pemerintah daerah Madiun, tiba-tiba dijatuhkan dengan kekerasan dan pembunuhan2, Pemerintah “merah” didirikan dengan Gubernur Militernya bernama “pemuda Sumarsono” dan dari kota Madiun pemberontakan diperintahkan kemana-mana. Bendera merah dikibarkan sebagai bendera pemberontakannya. Oleh pemerintah pusat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk memberantas pemberontakan dan kekacauan. Pasukan TNI digerakkan ke Madiun. Dilakukan penangkapan terhadap pengikut PKI-Muso. Ternyata banyak ditemui, rakyat yang tidak menyokong aksi PKI-Muso tersebut. Juga banyak ditemui pengikut FDR tidak menyetujui aksi melawan pemerintah yang secara kejam itu.

Namun perusakan dan pembunuhan itu telah terjadi serta tidak dapat dicegah. TNI yang datang ke Madiun, menyaksikan itu semua dengan sedih dan ngeri . Maka Presiden melalui corong radio RRI berseru : “Tidak sukar bagi rakyat, “Pilih Sukarno Hatta atau Muso dengan PKI nya”. Tentara yang bergerak ke Madiun, mendapat bantuan rakyat sepenuhnya Dan Pemerintah mendapat pernyataan setia dari mana-mana. Dari Jawa dan Sumatera. Ahirnya pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Para pemberontak banyak yang tertangkap.

Sejumlah pengacau langsung dapat diadili ditempat secara militer. Didaerah lain seperti didaerah Purwodadi, Pati, Bojonegoro, Kediri dan sebagainya, cabang-cabang pemberontak dapat ditindas. Berminggu-minggu pemimpin pemberontak serta pasukannya dikejar terus. Ahirnya mereka tertangkap juga. Muso sendiri terbunuh dalam tembak menembak ketika hendak ditangkap disebuah desa dekat Ponorogo. Setelah keadaan aman, pemerintah memperingati korban-korban yang telah jatuh karena pemberontakan Madiun. Dari TNI gugur sebanyak 159 orang anggauta-anggautanya selaku pembela negara. (diambil dari tulisan pada buku “LUKISAN REVOLUSI RAKYAT INDONESIA” 1945-1949. yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada bulan Desember 1949).

 

Sketsa Banjir Darah ala PKI (Partai Komunis Indonesia)

Serigala Berbulu Domba

(Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia)

Penulis:

Bakarudin

“Sejak awal Kemerdekaan, PKI telah melakukan serangkaian pembantaian di banyak wilayah RI. Mereka tidak segan membunuh untuk merebut kekuasaan. Bukti-bukti otentik kekejaman PKI sesungguhnya sudah tidak terbantahkan. Inilah sejarah kelam Komunisme di Indonesia”

Jakarta, Desember 2012

Sekapur Sirih

Perjalanan sejarah ideologi Komunis di dunia telah membuktikan selalu melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ideologi yang dikembangak Karl Mark, Lenin, Stalin,  Mao, telah membanjiri jagat raya dengan darah. Buku Katastrofi Mendunia, Marxisma, Leninisma Stalinisma Maoisma Narkoba yang ditulis Taufiq Ismail, menyebutkan setidaknya 100 juta orang lebih dibantai termasuk di Indonesia oleh rejim Komunis dan orang-orang Partai Komunis di Dunia. Ideologi Komunis selalu pada intinya anti Hak Asasi Manusia, anti Demokrasi, dan anti Tuhan. Sebab itu, menjadi ironi apabila masih banyak ”orang dan kelompok masyarakat” masih menginginkan paham Komunis berkembang di Indonesia.

Partai Komunis Indonesia (PKI) memang sudah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966, namun benarkah PKI sudah mati? Pada masa reformasi pada kenyataannya, para kader PKI dan para simpatisannya berusaha keras memutar-balikan fakta atas segala pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan sepanjang sejarahnya di Indonesia. Dengan dalih ”meluruskan sejarah” mereka membanjiri toko-tokoh buku dengan berbagai jenis buku untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Tidak hanya itu, para penggiat Komunisme melakukan provokasi melalui media massa cetak, stasiun televisi, internet, film, musik, diskusi-diskusi, tuntutan hukum, politik, dan selebaran-selebaran—yang pada intinya menempatkan orang-orang PKI dan organisasi sayapnya seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, LEKRA, CGMNI, BTI, SOBSI, dan lain-lain, sebagai korban. Padahal, sangat jelas sejak berdiri di Indonesia, Partai Komunis Indonesia telah ”membokong” perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan Kemerdekaan, Kedaulatan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial di Republik Indonesia.

Berkat perlindungan Tuhan Yang Esa dan landasan idiil Pancasila serta UUD 1945, paham Komunis beserta Partai Komunis Indonesia telah gagal total dalam mencengkeramkan kekuasaannya. Tetapi, pada kenyataanya pula perjuangan orang-orang Komunis dan kini beserta kader-kader mudanya, terus-menerus menggerogoti kedamaian Bangsa Indonesia—mengadu-domba, memutarbalikkan fakta sejarah, melakukan instabilitas sosial—dengan berlindung di balik perjuangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Padahal, paham Komunis adalah anti Hak Asasi Manusia, anti Demokrasi, dan anti Tuhan. Mereka selalu berdusta, manipulatif dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Tulisan ini berjudul Serigala Berbulu Domba (Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia) ini, memang tidak menulis secara panjang lebar mengenai sejarah dan kekejaman komunis di Indonesia. Buku ini hanya menuliskan secara singkat adanya fakta-fakta sejarah atraksi berdarah orang-orang Komunis beserta PKI dalam mencapai tujuan: Kekuasaan. Dengan demikian, kita Bangsa Indonesia yang mengenal adanya Tuhan dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan UUD 1945 sebagai dasar Negara, sudah selayaknya tidak menerima paham Komunis dalam segala bentuknya dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Nah, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kepentingan Bangsa dan Negara yang kita cintai ini: Republik Indonesia.

Serigala Berbulu Domba

(Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia)

Kata-kata Mutiara

”Kalau ada orang Komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya”

(Mohammad Hatta, mantan Perdana Menteri RI yang juga mendalami Marxisme bersama Soekarno)

***********************

”Kalau anak muda baca Manifesto Komunis, belajar Marxisme-Leninisme, lantas tak tertarik, maka dia anak muda yang bebal. Tapi, kalau sudah mendalami Marxisme-Leninisme, sampai tua masih tetap komunis, maka dia sangat bebal”

(Sajuti Melik, Suami SK Trimurti yang juga mempelajari Marxisme)

*************************************

”Saya tak bisa menjadi anggota PKI (lagi). Saya tidak dapat menerima  keseluruhannya, khususnya pandangan falsafahnya yang didasarkan atas paham materialisme”

(SK Trimurti, mantan anggota PKI dan Menteri pada masa Orde Lama)

****************************************

”Persoalan ideologi Komunis juga tidak semata-mata persoalan politik dan hukum, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena, ideologi Komunis tidak mengakui adanya Tuhan, maka ajaran Komunis dalam segala bentuknya tidak pantas hidup di Indonesia. Siapa pun dan generasi muda hendaknya jangan sampai terjerat oleh bujuk rayu orang-orang Komunis.”

(H. Sukitman, polisi penemu Lubang Buaya dan saksi kebiadaban orang-orang PKI, Gerwani, Pemuda Rakyat dalam membantai para Jenderal di Lubang Buaya)

Serigala Berbulu Domba

Peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI merupakan tragedi politik dan kemanusiaan di Indonesia. Dan, perjalanan sejarah telah membuktikan, ideologi Komunis yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia, selalu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Mereka tidak akan berhenti melakukan kekacauan sebelum puncak kekuasaan direbut. Sebab itu, setiap komponen Bangsa dan generasi muda harus selalu mengingat pergerakan Komunis tidak akan sirna dari Indonesia.

Pada saat krisis multidimensional yang tengah melanda Indonesia, di mana kondisi perekonomian masyarakat melorot dan pengangguran meningkat, Komunis akan berusaha keras mencengkeramkan pengaruhnya—dengan dalih kesejahteraan dan keadilan sosial—dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkisme.

Seluruh saluran komunikasi sosial, seperti media massa, seni-budaya, sastra, film, musik, buku-buku, dialog-dialog, dan lain-lain, dimanfaatkan oleh para juru kampanye Komunis Gaya Baru, untuk mendapat simpati seluas-luasnya. Mereka menuduh Soeharto dan perpecahan di tubuh TNI AD yang berada di balik G. 30 S PKI. Sungguh, kampanye tersebut merupakan pengingkaran terhadap fakta sejarah.

Pada saat ini, dengan dalih demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) para kader PKI dan simpatisannya tengah berusaha keras memperjuangkan hak-hak perdatanya kepada pemerintah. Dengan tujuan utama, agar mereka ditempatkan sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan politik. Dengan cara memutarbalikkan fakta dan membuat versi-versi baru berdasarkan rekayasa sebagai korban dan saksi sejarah. Selain mengacaukan fakta sejarah yang sesungguhnya, cara-cara demikian dimaksudkan untuk mendapatkan simpati publik sekaligus mengubah paradigma kesesatan Komunisme menjadi kebenaran Komunisme. Fakta kekejaman PKI disulap menjadi kekejaman TNI dan orang-orang Islam. Mereka secara intensif mensosialisosialisasikan kampanye hitam tersebut melalui media massa cetak, internet, buku-buku, dan selebaran-selebaran yang memprovokasi masyarakat.

Pada saat ini, upaya menyembunyikan fakta sejarah, menyangkut kekejaman PKI terutama pemberontakan Madiun 1948 dan G 30 S PKI terus dilakukan. Sebut saja, misalnya, tempat penguburan hidup-hidup Lubang Buaya dibantah. G 30 S PKI adalah akibat konflik internal TNA AD. Mereka juga gencar mensosialisasikan Soeharto sebagai dalang di balik G 30 S PKI dan dalang pembantaian massal. Sungguh hal tersebut sebagai sebuah fitnah yang keji. Karena, dalang pembantaian tersebut adalah PKI yang memang sudah berhasil menyusupkan kader-kadernya di berbagai bidang pemerintahan, baik di tubuh militer, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Para kader Komunis memang tidak segan-segan melakukan sosialisasi dengan individu dan kelompok masyarakat yang belum dapat menggapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Mereka seolah memperjuangkan hak-hak rakyat, buruh, tani, nelayan dan mempengaruhi mahasiswa bahkan pelajar untuk melakukan demonstrasi. Padahal di balik ”perjuangan kemanusiaan” itu, para kader Komunis melakukan ”cuci otak” dengan mengajarkan Komunisme. Tanpa terasa indoktrinasi ideologi Komunis ditanamkan. Bagi mereka yang tidak menyadari, kemudian ”keblinger” dan ikut-ikut menjadi corong berkumandangnya Komunisme di Indonesia.

Para kader Komunis memang bagai ”serigala berbulu domba”. Mereka seolah-oleh menjadi teman, saudara, satu nasib dan satu perjuangan, namun dibalik itu semua mereka akan menerkam setiap orang: baik teman maupun lawan untuk satu kepentingan : Kekuasaan dengan Ideologi Komunis.

Penyusupan Menjadi Pola Perjuangan

Komunis mulai dikenal di Indonesia diawali dengan terbentuknya Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) atau Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. Organisasi ini didirikan pada 9 Mei 1914 di Surabaya oleh Hendrickus Josephus Franciscus Marie Sneevliet alias Maring dan dibantu Adolf Baars. Sebagai penganut paham Komunis, Maring paham betul bagaimana mengembangkan dengan cara melakukan infiltrasi terhadap organisasi yang didirikan pribumi. Salah satunya infeltrasi ke Sarekat Islam (SI).

Adalah Semaoen yang menjadi kaki tangan ISDV dan melakukan penyusupan. Akibatnya SI kemudian terbelah menjadi SI ”Merah” pimpinan Semaoen dan SI ”Putih” pimpinan HOS Tjokroaminoto. Tanggal 23 Mei 1920, Semaoen mengumumkan manifesto berdirinya Perserikatan Komunsi Hindia di kantor SI Semarang. Organisasi inilah yang menjadi cikal-bakal Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI pun bergabung dengan partai Komintern (Komunis Internasional). Garis politik yang dianut berdasarkan ajaran Lenin. Yakni : Harus menggunakanpetty bourgeoisie dan Menggunakan aspirasi nasional rakyat terjajah (Fadlizon dan H. Alwan Aliuddin dalam Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948, halaman 6)

Sebagai kepanjangan tangan ISDV, PKI disetujui bekerja di dalam kalangan SI, yang disebut sebagai organisasi proletar berbaju Islam. Dijelaskan pula, revolusi Asia berdasarkan  ”borjuis demokratik” dengan aksi landreform yang mencita-citakan tanah untuk petani penggarap tanah. Artinya, tanah-tanah yang dikuasai para ”tuan tanah” harus direbut secara paksa.

Yang menarik—dan kini digembar-gemborkan oleh kader-kader Komunis, bahwa PKI juga pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda 1926-1927. Pemberontakan di Jawa (Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri dan Banten) dan Sumatera (Padang, Silungkang dan Padang Panjang), pada kenyataan justru menimbulkan korban pada rakyat. Pemberontakan ini dapat dengan mudah diluluhlantakkan Belanda. Akibatnya, 9 orang digantung, 13.000 orang ditahan dan kemudian sebagian diasingkan di Tanah Merah, Digul.

Pada tahun 1927, PKI Sumatera Barat terlambat memberontak. PKI sendiri memprovokasi kaum tani yang muslimin. Mereka memang menjadi korban kekejaman Belanda karena harus membayar pajak yang terlampau tinggi. Dari pemberontakan, PKI memang melakukan tipu-muslihat dengan mengeksploitir penderitaan para petani. Sesungguhnya PKI hanya mengumpankan kepada Belanda. Orang-orang PKI mengatakan, apabila memberontak, akan datang kapal terbang Angkatan Udara Turki ditugaskan oleh Kemal Ataturk membantu pemberontakan (Brackman, seperti dikutip Taufiq Ismail dalam Katastrofi Mendunia…., halaman xxvi).

Fakta sejarah itulah yang menjadi catatan penting dalam kancah sejarah Indonesia sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diproklamasikan. Ketika banyak organisasi dan para pejuang kemerdekaan mulai mengumandangkan perang dan upaya mempersatukan perlawanan terhadap Belanda, PKI tidak ikut serta di dalamnya. Jadi, tidak alasan dan fakta sejarah, yang bisa menempatkan PKI sebagai organisasi dan kader-kader pada jajaran heroisme perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tetapi, setelah Kemerdekaan mendapat dukungan rakyat, beberapa kader PKI dari luar negeri kembali. Sebut saja Sardjono dari Australia dan Alimin dari Cina. Mereka kemudian melakukan penyusupan ke Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh. Mereka pun membangun organisasi dan mendidik kader-kadernya sebagai kader yang memiliki militansi tinggi.

Pengkhiatan demi pengkhiatan pun dilakukan. PKI tidak peduli dengan perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Kekejaman PKI terukir dengan nyata, ketika ”membokong” Kemerdekaan RI dengan melakukan pemberontakan PKI/FDR di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan yang disertai dengan pembunuhan keji ini dipimpin Muso, yang baru kembali dari Moskow. FDR didirikan oleh Amir Syarifuddin, yang beroposisi dari Kabinet  Mohammad Hatta. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh setelah adanya Perjanjian Renville. Seperti diketahui Kabinet Hatta adalah kabinet anti Komunis dan berhasil mencegah penyusupan kader-kader PKI di tubuh militer dengan cara melakukan reorganisasi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Penyusupan memang menjadi pola gerakan PKI. Setelah melakukan penyusupan dan memiliki kader yang handal, PKI pun melakukan pemberontakan berdarah. Itulah sebabnya, mengapai ada tokoh-tokoh PKI dari kalangan Islam, militer, guru, buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan lain-lain. Para seniman, sastrawan, dan budayawan dengan alasan kebebasan berkreasi dicekoki ajaran Komunis.

Kekuasaan Komunis Membantai Lebih Dari 120 Juta Jiwa Manusia

Kekerasan menjadi ciri khas dalam pelaksanaan rejim Komunis di dunia. Rejim Komunis yang anti Tuhan menggunakan segala cara untuk menumbangkan lawan-lawan politiknya. Simak saja apa yang dikatakan Karl Marx (1818-1883), bila waktu tiba kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Kami tidak punya belas kasihan dan kami tidak meminta dari siapa pun rasa belas kasihan. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu, dan cara itu adalah teror revolusioner.

Tidak kalah ketinggalan dengan Karl Marx, Vladimir Ilich Ullyan Lenin tahun 1870-1924 yang mengatakan, saya suka mendengarkan musik yang merdu, tapi di tengah-tengah revolusi sekarang ini yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Dan tidak jadi soal bila ¾ penduduk dunia habis, asal yang tinggal ¼ itu Komunis. Untuk melaksanakan Komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang.

Copy paste ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan Komunisme yang gemar memainkan peran sebagai algojo, diusung secara utuh oleh kader-kader Komunis di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Soerjo, yang memiliki peran penting di dalam kancah perang Kemerdekaan di Surabaya, dibantai habis. Kekejaman PKI yang berhasil direkam oleh Maksum, Sunyoto, Agus dan Zainuddin A dalam buku Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun, mengungkapkan, dubur warga Desa Pati dan Wirosari ditusuk bambu runcing dan mayat mereka ditancapkan di tengah-tengah sawah hingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Salah seorang diantaranya wanita—ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perut, juga ditancamkan di tengah sawah. Algojo PKI merentangkan tangga membelintang sumur, kemudian Bupati Magetan dibaringkan di atasnya. Ketika telentang terikat itu, algojo menggergaji badannya sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur.

Lubang-lubang pembantaian memang menjadi ciri khas pembunuhan massal oleh PKI. Lubang Buaya adalah bukti otentik aksi kejam PKI dengan Gerakan 30 September 1965. Tidak tanggung-tanggung tujuh orang jenderal (Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M.T. Hardjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Soetodjo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean), dimasukkan ke dalam sumur. Para Gerwani dan Pemuda Rakyat bersorak dan bergembiraria melihat para Jenderal dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya di Jakarta Timur.

Lubang-lubang lain di banyak daerah di Jawa juga sudah disiapkan oleh para kader PKI. Daftar nama lawan-lawan politik sudah disusun untuk segera dieksekusi, karena tidak satu paham dengan aliran politik PKI. Namun, kegagalan Pemberontakan G 30 S 1965/PKI menyebabkan Dewan Revolusi tidak bisa menindaklanjuti aksi berdarah yang sudah dilakukan di Jakarta.

Kini, para anggota PKI, anggota-anggota organisasi sayapnya beramai-ramai membersihkan diri dengan pengakuan-pengakuan palsu : seperti tertera pada buku ”Suara Perempuan Korban Tragedi ’65” yang ditulis Ita F. Nadia dan diterbitkan Galang Press—sebuah penerbit di Yogyakarta. Padahal, bau anyir darah begitu melekat dalam aksi-aksi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. Para penulis asing pun ikut hiruk-pikuk mencuci ”piring kotor” PKI dengan memanfaatkan bahan-bahan dan pengakuan-pengakuan sepihak dari orang-orang PKI. Apakah mereka telah terbeli oleh organisasi Komunis Internasional atau telah menjadi kaki tangan kekuatan asing yang ingin menghancurkan kembali Republik Indonesia?

Inilah pembantaian yang sudah ditorehkan oleh penguasa Komunis di belahan dunia lain. Setidaknya terdapat 100 juta lebih nyawa yang dibantai. Sebuah jumlah yang melebihi jumlah korban Perang Dunia I dan II. Banjir darah dan banjir darah menjadi ciri khas kekuasaan Komunis di dunia.

500.000 rakyat Rusia dibantai Lenin (1917-1923)

6.000.000 petani Kulak Rusia dibantai Stalin (1929)

40.000.000 dibantai Stalin (1925-1953)

50.000.000 penduduk Rakyat Cina dibantai Mao Tsetung (1974-1976)

2.500.000 rakyat Kamboja dibantai Pol Pot (1975-1979)

1.000.000 rakyat Eropa Timur diberbagai Negara dibantai rejim Komunis setempat dibantu Rusia Soviet (1950-1980)

150.000 rakyat Amerika Latin dibantai rejim Komunis di sana.

1.700.000 rakyat berbagai Negara di Afrika dibantai rejim Komunis.

1.500.000 rakyat Afganistan dibantai Najibullah (1978-1987)

(DIKUTIP DARI BUKU KATASTROFI MENDUNIA  KARYA TAUFIQ ISMAIL, TAHUN 2004)

Akankah  Komunisme dibiarkan melakukan penyusupan dalam sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan? Ingat, Partai Komunis Indonesia dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Melalui Ketetapan MPRS XXV Tahun 1966 ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme dilarang di Indonesia. Kemudian Undang-undang No 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara mengukuhkan larangan bagi siapa pun untuk menyebarkan Komunisme dalam segala bentuknya dengan sanksi pidana seberat-beratnya 12 tahun kurungan penjara. Sesungguhnya sanksi hukum tersebut terbilang ringan. Di AS para pemberantok tidak hanya dikurung di dalam penjara, bahkan harus diasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menurut Prof. Dr. Moh. Noor Syam, guru besar Universitas Negeri Malang, gerakan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme bisa digolongkan sebagai bentuk separatisme. Sehingga, hukum harus ditegakkan kepada mereka dengan hukuman yang setimpal.  Artinya, penegak hukum, pemerintah dan Negara harus tegas menjaga Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.

Tragedi-tragedi Berdarah Itu…

Sudah menjadi ideologi, paham Komunis selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pembunuhan terhadap orang-orang tidak berdosa yang dilarang oleh agama apa pun di dunia, justru menjadi pola perjuangan orang-orang Komunis di dunia termasuk di Indonesia. Inilah bukti aksi berdarah yang dilakukan Komunis di Indonesia.

 Peristiwa Tiga Daerah

Peristiwa ini setidaknya terjadi  dari tanggal 8 Oktober – 9 November 1945. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Bangsa Indonesia mempertahankan Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat, kelompok Komunis bawah tanah mulai berubah menjadi organisasi massa dan pemuda. Sebut saja Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). Mereka mulai melakukan aksi penggantian pejabat pemerintah di tiga (3) kabupaten : Karisidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal dan Pemalang.

Pada tanggal 8 Oktober 1945, AMRI Slawi di bawah pimpinan Sakirman dan AMRI Talang dipimpin Kutil melakukan teror dengan menangkapi dan membunuh pejabat pemerintah. Aksi sepihak dilanjutkan pada tanggal 4 November 1945, pasukan AMRI menyerbu kota Tegal—yakni kantor kabupaten dan Markas TKR. Aksi ini gagal. Namun, tokoh-tokoh Komunis membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk perebutan kekuasaan di Karisidenan Pekalongan.

Aksi Gerombolan Ce’Mamat di Banten

Tokoh Komunis ini bernama Ce’Mamat. Dia terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI). Ce’Mamat merencanakan menyusun pemerintahan model Uni Soviet. Dibentuklah Dewan Pemerintahan Rakyat Serang (DPRS) pada tanggal 17 Oktober 1945. Selanjutnya merebut pemerintahan Karisidenan Banten. Dengan menggunakan kekuatan laskar-laskarnya, teror pun dilakukan. Gerombolan Ce’Mamat berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak R. Hardiwinangun di Jembatan Sungai Cimancak pada tanggal 9 Desember 1945.

Pasukan Ubel-ubel Membunuh Oto Iskandar Dinata

Satu lagi bukti kekejaman Komunis di Indonesia. Peristiwa ini bermula pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin Ahmad Khairun didampingi tokoh-tokoh bawah tanah Komunis, mengambil alih kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara. Tidak hanya sampai di situ. Dewan ini pun membentuk laskar-laskar dengan nama Ubel-ubel. Aksi kekerasan dan teror dilakukan. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 1945, Laskar Hitam dibawah pimpinan Usman di daerah Mauk, membunuh tokoh nasional Oto Iskandar Dinata.

Pemberontakan PKI di Cirebon

PKI di bawah pimpinan Mr. Yoesoef dan Mr. Soeprapto mengadakan konferensi Laskar Merah. Sekitar 3000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur hadir di Cirebon pada tanggal 12 Februari 1946. Rupanya konferensi hanyalah kedok untuk merebut kekuasaan. Karena, pada kenyataannya Laskar Merah justru melucuti TRI, menguasai gedung-gedung vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Namun, pada tanggal 14 Februari 1946, aksi sepihak Laskar Merah tersebut berhasil digagalkan kembali oleh TRI. Kota Cirebon pun berhasil dikuasai kembali oleh TRI.

Revolusi Sosial di Langkat

Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ternyata tidak sepenuhnya bisa diterima oleh sejumlah kerajaan di Sumatera Timur. Kondisi tersebut dimanfaat oleh PKI untuk melakukan aksi sepihak. Inilah yang menimpa Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Pada tanggal 3 Maret 1946 terjadi Revolusi Sosial yang dilakukan PKI di Langkat. Secara paksa PKI merebut kekuasaan para pemerintahan kerajaan bahkan membunuh raja-raja dan keluarganya. Tidak hanya membunuh, PKI pun merampas harta benda milik kerajaan. Pada tanggal 9 Maret 1946, PKI dibawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura.

Pemogokan Buruh SARBUPRI di Delanggu, Klaten

Menggerogoti wibawa pemerintah yang sah adalah sebuah sistem pergerakan yang selalu dilakukan PKI. Sekitar 1.500 pekerja pabrik karung goni dari tujuh perusahaan perkebunan miliki Pemerintah di Delanggu, Klaten melakukan pemogokan pada tanggal 23 Juni 1948. Mereka yang tergabung di dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI)—organisasi buruh PKI—menuntut kenaikan upah. Tuntutan yang sangat tidak masuk akal, mengingat Republik Indonesia baru saja berdiri. Sementara Belanda masih terus-menerus merongrong Kemerdekaan RI dengan kekuatan senjata maupun diplomasi Internasionalnya. Aksi ini akhirnya berakhir pada tanggal 18 Juli 1948 setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui Progam Nasional.

Kekacauan Surakarta

Tampaknya sejak awal Kemerdekaan, PKI memang hendak merebut kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. Berbagai aksi adu-domba dilakukan PKI di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-3, yang diwarnai dengan pasar malam di Sriwedari, tiba-tiba PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1948 tersebut kemudian terbongkar, sebagai kamuflase/kedok dari recana makar yang dilakukan PKI dalam pemberontakan Madiun tanggal 18 September 1948. Aksi pembakaran di Sriwedari tersebut sebagai “pemanasan” untuk pembantaian di Madiun.

Pemberontakan PKI di Madiun

Inilah pengkhiatan PKI terhadap kedaulatan RI pada masa pasca Kemerdekaan RI. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 sampai saat ini berusaha ditutupi oleh orang-orang PKI. Padahal, fakta sejarah sudah membuktikan—di tengah upaya Republik Indonesia mempertahankan Kemerdekaan—PKI justru “membokong” dan mengkhianati perjuangan yang telah dilakukan. Dengan dalih kecewa atas perjanjian Renville, Amir Syarifuddin yang tersingkir posisi dari pemerintahan Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Seperti diketahui, Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta yang memang antikomunis. FDR ini beranggotakan Partai Sosialis, PESINDO, Partai Buruh,  PKI dan SOBSI.

Di Madiun PKI membantai ulama dan kyai yang antikomunis. Tujuan tujuan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia, Madiun sempat jatuh di tangan PKI.

Dipimpin Kolonel Djokosujono dan Sumarsono tanggal 18 September 1948, PKI memproklamirkan Soviet Republik Indonesia. Sehari kemudian atau tanggal 19 September 1948, Muso membentuk pemerintahan baru, Pemerintah Front Nasional. Muso sejak kedatangannya dari Moskow memang berhasil mempengaruhi anggota-anggota TNI untuk bergabung. Disamping itu, Muso dengan liciknya mengadu-domba antar kesatuan di TNI.

Atas pemberontakan tersebut kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pada tanggal 19 September 1948 dengan menyatakan : “Kemarin pagi PKI Muso mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan di sana satu Pemerintahan Soviet, di bawah pimpinan Muso. Bagimu pilih diantara dua. Iku Muso dengan PKInya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang Isya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita, Indonesia yang merdeka, tidak dijajah Negara mana pun jua.” Selanjutnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyerukan : “Secepat mungkin menghancurkan kaum pemberontak.” Selain itu, Menteri Agama KH Masjkur yang juga tokoh Partai Masyumi menyatakan :”Perebutan kekuasaan oleh Muso di Madiun adalah bertentangan dengan agama dan adalah perbuatan yang hanya mungkin dijalankan oleh musuh Republik.”

Pemberontakan PKI Madiun ini berhasil dipadamkan. Madiun pun direbut kembali. Muso berhasil ditembak mati pada tanggal 30 Oktober 1948 jam 11.00 di Semanding Timur Ponorogo. Kemudian Djokosujono, Maruto Darusman, Sajogo dan gerombolannya ditangkap. Amir Sjarifuddin dan Suripno berhasil ditangkap dan dihukum mati.

Wajar apabila akhirnya gembong-gembong PKI dihukum mati. Selain melawan pada saat diminta menyerah, mereka pun telah melakukan kekejaman terhadap masyarakat. Sebagai contoh di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, KH Soelaiman Zuhdi Affandi digelandang PKI secara keji. Sebelumnya di Pabrik Gula Gorang Gareng puluhan orang tawanan PKI dibunuh secara keji. Selanjutnya, bersama ratusan tawanan lain dibantai. Bahkan, KH Soelaiman Zuhdi Affandi dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Soco pada saat mengambil air wudlu. Pada sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah. Kini korban keganasan PKI tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Begitulah kalau PKI ingin berkuasa. Karena tidak mengenal Tuhan, maka pembantaian, mengubur manusia hidup-hidup dianggap sebagai cara yang halal.

Tapi, dengan segala kelicikannya, kemudian PKI mengatakan Pemberontakan Madiun karena diprovokasi Hatta. Sungguh ini pemutar-balikkan fakta terhadap tragedi berdarah yang sudah dilakukan. Persoalan kemudian Presiden Soekarno mengampuni tindakan makar dan tindakan separatis yang dilakukan PKI. Sehingga pada Pemilu pertama tahun 1955, PKI berhasil muncul sebagai kekuatan politik nomor 4 bersama PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU).

Aksi Berdarah di Blora

Pasukan PKI menyerang Markas Kepolisian Distrik Ngawen, Kabupaten Blora pada 18 September 1948. Setidaknya 20 orang anggota polisi ditahan. Namun, ada tujuh polisi yang masih muda dipisahkan dari rekan-rekannya. Setelah datang perintah dari Komandan Pasukan PKI Blora, mereka dibantai pada tanggal 20 September 1948. Sementara tujuh polisi muda dieksekusi dengan cara keji. Ditelanjangi kemudian leher mereka dijepit dengan bambu. Dalam kondisi terluka parah, tujuh polisi dibuang ke dalam kakus/jamban (WC) dalam kondisi masih hidup, baru kemudian ditembak mati.

Membantai di Dungus

Setelah Madiun direbut kembali oleh TNI, kemudian PKI pada tanggal 30 September 1948 melarikan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Dungus. Sebenarnya wilayah tersebut memang dipersiapkan sebagai basis pertahanan PKI. Dalam kondisi terdesak PKI akhirnya membantai hampir semua tawanannya dengan cara keji. Para korban ditemukan dengan kepala terpenggal dan luka tembak. Diantara para korban ada anggota TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan ulama. Rangkaian pembunuhan oleh PKI masih dilanjutkan.

Pembantaian Massal di Tirtomoyo

Ini tragedi berdarah di Wonogiri, Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan adalah dengan menculik lawan-lawan politiknya. Pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan wedana menjadi santapan empuk PKI. Di sebuah ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo, PKI menyekap sedikitnya 212 orang—terdiri dari para pejabat dan masyarakat yang melawan partai berideologi Komunis tersebut. Aksi pembantaian dilakukan sejak tanggal 4 Oktober 1948. Satu-persatu dan juga bersama-sama, akhirnya 212 tawanan dibantai dengan keji.

Aksi PKI di Tanjung Priok

Pasca pemberontakan PKI Madiun dipadamkan, tidak serta merta kehidupan PKI berakhir di Indonesia. PKI masih tetap tumbuh dan menyelusup di seluruh pelosok Negeri. Wajar pemerintah tidak bisa membasmi habis PKI sampai ke akar-akarnya. Ini sebabkan, pemerintah RI dan TNI juga sedang berhadapan langsung dengan Kolonial Belanda yang tetap ingin menguasai Republik Indonesia.

Terbukti aksi kekerasan masih terus dilakukan. Pada tanggal 6 Agustus 1951 malam, Gerobolan Eteh (PKI) dengan kekuatan puluhan orang menggunakan senjata tajam dan senjata api melakukan aksi di Tanung Priok. Mereka menyerang Asrama Mobile Brigade Polisi dengan tujuan merebut senjata. Awal mulanya, seorang anggota Gerombolan Eteh seolah-olah ingin menjenguk rekannya di Markas. Namun, secara tiba-tiba anggota yang lain menyerang pos jaga asrama. Dalam aksi tersebut Gerombolan Eteh berhasil merampas 1 senjata bren, 7 karaben, dan 2 pistol.

Aksi Barisan Tani Indonesia (BTI) di Tanjung Morawa

Tindakan brutal dilakukan BTI dengan memprovokasi para petani di perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953. BTI adalah salah satu underbouw PKI yang memang menggarap petani sebagai pendudukung kekuatan massanya. Pada saat itu, Pemerintahan RI Karisedenan Sumatera Timur merencanakan membuat sawah percontohan, namun ditentang oleh para penggarap liar. Dengan dikawal pasukan polisi, lahan perkebunan tersebut terpaksa dibuldozer. Menentang rencana tersebut BTI mengerahkan massa untuk melakukan perlawanan kepada polisi dan aparat pemerintah.

DN Aidit Membangkitkan Kembali PKI

Di bawah tokoh-tokoh muda seperti DN Aidir, sejak tahun 1950 PKI melakukan konsolidasi kekuatan. PKI pun berhasil menyatukan kembali kekuatannya yang telah berserakan setelah Pemberontakan Madiun. Aksi yang terus dilakukan adalah menyebarkan pengaruhnya di berbagai kalangan dan institusi. Untuk menyusun kekuasaan politik, PKI menyusun metode perjuangan yang disebut dengan Metode

 Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)

Metode ini merupakan rumusan yang dilakukan pada Kongres Nasional V PKI pada tanggal 14 Maret 1954. Metode tersebut meliputi : Perjuangan Gerilya di Desa, Bekerja Intensif di Kalangan ABRI. Metode ini dilakukan secara tertutup. Sedangkan untuk menyusup ke ABRI dilakukan oleh Biro Khusus PKI.

Kisah tentang DN Aidit pun berlanjut. Sekretaris Jenderal Polit Biro CC PKI mengeluarkan Statemen Polit Biro CC PKI, yang intinya meminta agar Pemberontakan Madiun di peringati secara intern pada tanggal 13 September 1953. Dalam pernyataannya, secara licik PKI membantah Pemberontakan Madiun bukan dilakukan oleh PKI, tetapi akibat provokasi Pemerintah Hatta. Tindakan tegas pemerintah dilakukan kepada DN Aidit dengan mengadilinya pada 25 November 1954. Kemudian vonis dijatuhkan pada tanggal 25 Februari 1955 dan DN Aidit dinyatakan bersalah.

LEKRA Memberangus Lawan Seni dan Budayanya

PKI tidak hanya memfokuskan diri pada bidang politik untuk membangun kekuatannya. Para sastrawan, seniman dan budayawan juga direkrut. Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) memasukkan komunisme ke dalam seni dan sastra. Mempolitikkan budayawan dan mendiskreditkan lawan. Pada tanggal 22 sampai 25 Maret 1963, LEKRA menyelenggarakan Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia di Medan. Konferensi tidak hanya membahas masuknya Komunisme di bidang sastra, juga menuntut dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang memungkinkan masuknya tokoh-tokoh PKI di dalamnya.

Salah satu petinggi Lekra adalah Pramudya Ananta Toer. Pram juga dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Lembar Kebudayaan Lentera dari koran Bintang Timur. Koran inilah yang menuding Hamka sebagai plagiator dengan berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tekanan politik terhadap karya-karya non Komunis dilakukan oleh Lekra. Menghadapi gerakan Lekra para sastrawan seperti HB Jassin, Taufiq Ismail, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasoit, Goenawan Mohammad, Bur Rasuanto, A Bastari Asnin, Soe Hok Djin (Arief Budiman), Ras Siregar, D.S. Moeljanto, Sjahwil, dam Djufri Tanissan merumuskan Manifes Kebudayaan untuk melawan Manifes Politik yang dikeluarkan Lekra. Tetapi, dengan kekuatan politik di tangan Presiden Soekarno pada saat itu (8 Mei 1964), Manifes Kebudayaan akhirnya dilarang melakukan aktivitas.

Hujatan-hujatan terhadap sastrawan Manifes Kebudayaan terus dilakukan. Penyair Chairil Anwar (pelopor Angkatan 45) juga digugat. Seperti dikatakan Sitor Situmorang, Chairil Anwar dinilai sudah tidak punya arti apa-apa. Chairil disebut sadar tidak sadar telah masuk ke dalam jaringan kontra revolusioner. Bahkan buku-buku karya sastra karya sastrawan di Manifes Kebudayaan dibakar oleh Lekra.

Serangan terhadap Pelajar Islam Indonesia di Kanigoro

PKI melalui Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) memang sungguh-sungguh tidak beradap. Training Pelajar Islam Indonesia di kecamatan Kras, Kediri tanggal 13 Januari 1965 diserang oleh PR dan BTN. Massa Komunis ini tidak hanya menyiksa, melakukan pelecehan seksual terhadap para pelajar Islam perempuan. Tidak hanya sampai di situ, massa PKI pun menginjak-injak Al-Quran. PKI memang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun memiliki pertunjukan Ludruk dengan lakon ”Matinya Gusti Allah”.

Tragedi Bandar Betsi, Pematang Siantar

Sejarah ini menunjukkan PKI memang brutal. Mereka pada tanggal 14 Mei 1965 melakukan aksi sepihak yakni dengan menguasai secara tidak sah tanah-tanah miliki Negara. Pemuda Rakyat, BTI, dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) melakukan penanaman secara liar di areal lahan milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet IX Bandar Betsi. Sekitar 200 massa ikut serta dalam aksi tersebut. Pelda Sudjono yang sedang ditugaskan di perkebunan secara kebetulan menyaksikan perilaku anggota PKI tersebut. Sudjono pun memberi peringatan agar aksi dihentikan. Anggota PKI bukannya pergi, justru berbalik menyerang dan menyiksa Sudjono. Akibatnya Sudjono tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan.

Kini salah seorang putra pembunuh Sudjono bernama Muchtar Pakpahan aktif di organisasi buruh SBSI dan kemudian mendirikan Partai Buruh dan mengikuti Pemilu 2009.

 Pemberontakan PKI 30 September 1965

Sejarah berdarah kembali ditorehkan oleh PKI di Indonesia. Dengan menamakan diri Gerakan 30 September 1965, mereka menghabisi tujuh orang Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M.T. Hardjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Soetodjo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean. Jenderal A.H. Nasution yang sudah masuk dalam daftar pembantaian ternyata bisa meloloskan diri. Hanya Ade Irma Nasution menjadi korban aksi keji pasukan PKI. Menjadi fakta sejarah, para korban keganasan PKI tersebut dilemparkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Sementara Mayjen Soeharto sebagai Pangkstrad tidak diperhitungkan oleh PKI, sehingga tidak ikut dihabisi.

Instruksi Letkol Untung (Komandan Gerakan 30 September 1965/PKI), pembantaian yang diawali dengan penculikan dilakukan oleh tiga kelompok pasukan yang diberi nama Pasukan Pasopati (dipimpin Lettu Dul Arief), Pringgondani (dipimpin Mayor Udara Sujono) dan Bima Sakti (dipimpin Kapten Suradi).

ABRI/TNI memang menjadi sasaran utama penyusupan PKI.  Melalui Biro Khusus Central, PKI mempengaruhi anggota TNI agar berpihak kepada mereka. Biro Khusus ini di bawah kendali langsung DN Aidit. Oleh PKI, para anggota ABRI yang berhasil dijaring disebut sebagai “perwira-perwira yang berpikiran maju.” Mereka yang tercatat sebagai pendukung PKI antara lain : Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro, Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf. A Latief, Letnan Kolonel Untung, Mayor KKO Pramuko Sudarmo, Letkol Laut Ranu Sunardi, Komodor Laut Soenardi, Letkol Udara Heru Atmodjo, Mayor Udara Sujono, Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani, Brigjen Pol. Soetarto, Komisaris Besar Polisi Imam Supoyo, Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanuamidjaja, dan lain-lain

Pembantaian terhadap petinggi militer yang oleh PKI dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno yang dikabarkan tengah menderita sakit. Namun, gerakan ini mengalami kegagalan total, karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam bukuSoekarno File (karya Antonie Dake) dan Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi tentang Konspirasi(karya Victor M Fic) menyebutkan adanya dorongan dari Mao Tse Tung (Ketua Partai Komunis Cina) yang bertemu dengan DN Aidit tanggal 5 Agustus 1965, agar dilakukan pembunuhan terhadap Pimpinan TNI AD, karena Mao khawatir apabila Presiden Soekarno meninggal, maka kekuasaan akan beralih kepada TNI Angkatan Darat yang kontra terhadap PKI. Bahkan, kedua buku tersebut menyebutkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam pemberontakan G 30 S PKI.

Sebelum G 30 S 65/PKI meletus, aksi teror dan kekerasan sudah mewarnai politik di Indonesia. PKI secara langsung dan organisasi-organisasi pendukungnya merasa di atas angin, sehingga mengebiri hak-hak hidup organisasi massa lain. PKI bahkan mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan. PKI juga mengusulkan dibentuknya angkatan ke-5—yakni mempersenjatai Barisan Tani Nelayan dan Pemuda Rakyat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Situasi politik memang semakin memanas. Di depan apel kesiagaan Dwikora pada tanggal 2 April 1965, DN Aidit mengatakan, “Manipol harus dibela dengan senjata, Manipol tidak bisa dibela hanya dengan tangan kosong. Oleh sebab itu, latihan militer penting bagi orang-orang revolusioner manipolis dengan tujuan membela Manipol dengan senjata.”

Pada saat HUT PKI-45 tanggal 23 Mei 1965 di Stadion Utama Senayan, DN Aidit menyerukan massa PKI meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncak. Seruan ini dirangkai pula dengan seruan pada tanggal 9 September 1965, “kita berjuang untuk sesuatu yang akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir, dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar.” Seruan-seruan DN Aidit tentu saja menjadi pemompa bagi kader-kader PKI di banyak daerah untuk melakukan aksi sepihak.

Struktur Pimpinan PKI, September 1965

 Ketua Comite Central : DN Aidit

Dewan Harian Politbiro (Lima Anggota) : DN Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea

Politbiro :

Dua belas anggota penuh: DN Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, Sakirman, Njono, Mohammad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang,

Empat calon anggota : Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi

Panitera : Iskandar Subekti

Comite Central : 85 anggota

(Dikutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto halaman 209 karya John Roosa)

Sejarah G 30 S 1965/PKI sebenarnya sangat terang bagi Indonesia. Tetapi, setelah pada masa Reformasi terhitung sejak tahun 1998, anggota-anggota PKI yang sudah menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara, melakukan ofensif memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka juga melakukan pengkaderan dan menyusupkan kader-kadernya di banyak sektor pemerintahan. Selain itu, dibentuk pula organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan dan menuntut hak-hak politik dan perdatanya.

Melalui buku-buku, film, tulisan-tulisan lepas di internet dan media massa cetak, pemutarbalikkan fakta sejarah dengan menempatkan diri sebagai ”korban” dilakukan. Tidak cuma itu, tuntutan melalui ranah hukum dan politik dilakukan. Namun, langkah-langkah tersebut selalu menemu kegagalan. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti menyebarkan virus Komunisme untuk mempengaruhi Bangsa Indonesia.

PKI memang telah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Tap MPRS XXV/1966 telah menjadi ketetapan hukum untuk melarang ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme di Indonesia. Pada masa Reformasi telah disahkan pula Undang Undang No 27/1999 tentang Keamanan Negara yang memberikan sanksi pidana sampai hukuman 12 tahun penjara bagi orang dan organisasi massa yang berniat menggantikan ideologi Pancasila melalui segala macam bentuk kegiatannya.

Namun demikian disinyalir masih banyak yang berusaha menghidupkan idiologi terlarang itu dan oleh karenanya harus diwaspadai.

PENUTUP

Rangkaian perjalanan sejarah PKI sejak sebelum Kemerdekaan, setelah Kemerdekaan dan Reformasi tetap konsisten mengusung ideologi kekerasan. Ajaran dedengkot Komunis Internasional memang sudah dicangkokkan sebagai inspirasi para kader Komunis untuk merebut kekuasaan di mana pun mereka bisa tumbuh. Indonesia yang dikenal memiliki nilai-nilai keagamaan yang kukuh tentu saja tidak bisa menerima kehadiran paham Komunis dalam segala bentuknya. Itulah mengapa, Pancasila kemudian menjadi pilihan Negara dan Bangsa Indonesia, sebagai sebuah paham yang menjadi inspirasi dalam pembangunan Nasional—baik pembangunan spiritual maupun material.

Patut disayangkan memang, anak-anak Bangsa yang seharusnya bisa ikut berperan aktif dalam membangun karakter Bangsa, justru keblinger terhadap ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dengan menggunakan topeng kepalsuan, mengatakan memperjuangkan nasib rakyat. Padahal, sejarah Komunisme di dunia telah mencatat lebih dari 100.000.000 nyawa manusia hilang sia-sia, hanya demi perbedaan paham dan untuk mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia tidak mengenal adanya pembantaian terhadap nyawa manusia. Namun, untuk menyokong agar ideologinya bisa diterima masyarakat, para kader Komunis di mana pun bersedia melepas baju kekejamannya dan tampil sebagai seorang humanis sejati. Artinya, sebelum cita-cita merebut kekuasaan berhasil, Partai Komunis akan menggunakan atribut apa pun untuk melakukan penyamaran.

Dan, kini para kader Komunis sedang gencar-gencarnya mengubah sejarah kekejaman mereka menjadi sejarah penindasan terhadap diri mereka. Inilah upaya yang dilakukan untuk menarik simpati dengan menampilkan wajah humanisme. Padahal, telah menjadi fakta sejarah, PKI adalah pelaku kejahatan terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh-sungguh licik. Padahal, tokoh-tokoh elit PKI sendiri sudah mengakui, kalau PKI-lah yang berada di balik Gerakan 30 September 1965 sehingga menyebabkan pertumpahan darah anak-anak bangsa. Upaya menghapus jejak kekejaman PKI antara lain dilakukan dengan menghapuskan Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun dan menghilangkan kata PKI dari Gerakan 30 September 1965 di dalam buku pelajaran IPS/Sejarah Kurikulum 2004 dari tingkat SD sampai dengan SMA. Tetapi, cara licik kader Komunis terbongkar dan akhirnya Kejaksaan Agung pada bulan Mei 2007 melarang buku-buku tanpa menyebut PKI digunakan di sekolah dan harus dimusnahkan.

Mohammad Hatta sudah mengingatkan ”kalau ada orang Komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya.” Nah!!!!

Bahan Bacaan

Dipodisastro, Soemarno, 2007, Kesaksian Sukitman Penemu Lubang Buaya, Jakarta : Yayasan Sukitman

Hartisekar, Markonina dan  Akrin Abadi. 2001, Mewaspadai Kuda Troyo Komunisme di Era Reformasi, Jakarta : Pustaka Sarana Kajian

Ismail, Taufiq, 2004, Katastrofi Mendunia Marxisma Leninisma Stalinisma Maoisma Narkoba, Jakarta : Yayasan Titik Infinitum

Moeljanto DS dan Taufiq Ismail, 1994, Prahara Budaya Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk, Jakarta : Mizan dan Harian Umum Republika

Mansur Abubakar, 2008, Bunga Rampai Ex PKI, Komunis Gaya Baru-Ex PRD-PAPERNAS Memutar Balikkan Fakta Sejarah, Kediri : Gerakan Nasional Patriot

Panduan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta, Pusat Sejarah TNI

Roosa, John, 2008, Dalih Pembunuhan Massal, Jakarta : Hasta Mitra

Zon, Fadli dan M Halwan Aliuddin, 2005, Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948, Jakarta : Komite Waspada Komunisme

Ini Kisah Anak DI Panjaitan dan Aidit  

Putri mantan Presiden RI I Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri dan putra mantan Presiden RI II Soeharto, Hutomo Mandala Putra, bersama putera-puteri pahlawan revolusi dan keluarga Tapol 1965 Sardjono Kartosuwiriyo, Ferry Oemar Dani, Svetlana Dayani, Katrin Panjaitan, dan Ilham Aidit, saat pembacaan ikrar Forum Silaturahmi Anak Bangsa, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anak-anak para jenderal dan tokoh PKI melakukan pertemuan di Gedung MPR, Jumat (1/10) sore tadi. Dalam pertemuan yang bertajuk Silaturahmi Nasional di Gedung MPR itu mereka tampak akrab berbaur dan berbagi kisah.

Catherine Panjaitan, putri Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan, dalam acara itu menuturkan bahwa dirinya butuh waktu 20 tahun untuk bisa menghilangkan rasa traumanya yang mendalam akibat kematian sang ayah yang terjadi di depan matanya. 

Bahkan, ia enggan menonton film G/30/S yang dulunya selalu diputar di layar kaca pada tanggal 30 September. "Saya tidak pernah menonton film itu karena tidak mau ulangi (ingatan) dalam film itu. Saya melihat dari jauh bagaimana ayah saya ditembak. Bagaimana dia..." kisah Catherine kepada para hadirin acara Silaturahmi Nasional. 

Namun Catherine meminta kepada semua pihak untuk saling memaafkan dan memandang semuanya dari segi kemanusiaan. "Kalau orang tua kita berbuat salah, jangan teruskan sampai ke anak cucu kita. Biar lah saya mengalah, saya meminta maaf kepada putera-putera yang dulu dianggap lawan."

Kisah traumatis serupa juga diungkapkan oleh Ilham Aidit. Dia mengaku sejak terjadinya Gerakan 30 September tersebut dirinya harus merelakan nama belakangnya tidak disandingkan dengan nama depannya. 

"Saya yang terbiasa menggunakan nama Ilham Aidit kini sudah tidak bisa lagi. Tangan saya berhenti lama sekali. Namun sejak saat itu saya tidak berani menambahkan nama Aidit."

Selama puluhan tahun dia pun tidak lagi menuliskan Aidit dibelakang namanya. Hingga akhirnya tahun 2003 dia melihat namanya disandingkan dengan nama Aidit di dalam foto di sebuah media. "Pertama kali saya melihat itu saya terharu sekali. Saat itu saya memakai nama itu lagi dan saya tetap hidup."

"Setelah G30S saya keluar rumah. Tiba-tiba saya melihat tulisan besar gantung Aidit, bubarkan PKI. Saya terkejut. Badan saya bergetar, jiwa saya bergetar," kisah Ilham dalam acara tersebut. Sejak itulah Ilham tahu bahwa kehidupannya akan sama sekali berbeda. 

Beruntung dia pun diangkat anak oleh beberapa keluarga. "Ayah saya didaulat sebagai musuh besar bangsa. Puluhan tahun itu terjadi. Namun ada tangan-tangan lain, saya diangkat anak. Masa sekolah saya sulit sekali, semua bilang PKI, saat itu saya punya reaksi melawan."

Ilham mengatakan, apa pun upaya mereka merekonsiliasikan tragedi tersebut perlu banyak hal yang harus dicermati. Dia pun berharap agar rekonsiliasi ini tidak hanya rekonsiliasi semu. "Rekonsiliasi butuh sifat kesatria dan jiwa besar. No future without forgiveness," ungkap Ilham

Sejarah PKI di Indonesia Partai Komunis Indonesia (PKI)

adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI Gerakan Awal PKI Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, "Het Vrije Woord" (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, "Soeara Merdeka". Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah "Pengawal Merah" dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pembentukan Partai Komunis Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai. PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). [sunting] Pemberontakan 1926 Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [2]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3]. [sunting] Peristiwa Madiun 1948 Artikel utama untuk bagian ini adalah: Peristiwa Madiun Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat. Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. [sunting] Bangkit kembali Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959 [4] Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu. [sunting] Pemilu 1955 Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat ke empat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang [5]. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional. Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusar dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan. Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas. Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya. Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965 Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia. Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan "tentaranya". [sunting] Gerakan 30 September Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini. Alasan utama tercetusnya peristiwa G30S disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut "rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d‘etat terhadap Presiden Sukarno“.[April 2010] Aktivitas PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin agresif. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut "kapitalis birokrat“[April 2010] terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan "Aksi Sepihak“ dan istilah "7 setan desa“[April 2010], serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada "kepemimpinan“-nya dan mengabaikan "demokrasi“-nya[April 2010], adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI[April 2010], sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi.[April 2010] Anggapan bahwa partai ini berdominasi,pada akhirnya tidak lebih dari satu ilusi.[April 2010] Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan (U) Suyatno di komplek perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah Letkol. Untung Samsuri. Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya. Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa. Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Xinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.[April 2010] Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa sesungguhnya (in factum). Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia. Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan. Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Sejarah Perkembangan PKI (Partai Komunis Indonesia)

POSTED BY LILIH PRILIAN ARI PRANOWO POSTED ON 19.17 WITH NO COMMENTS

"Darah itu merah jenderal!" Demikian nulikan kalimat yang dibilang salah seorang anggota PKI dalam film G/30/S/PKI.

Tragedi penuh darah terakhir tersebut nampaknya memang membentuk citra partai ini menjadi buram. Sejarah telah mencatatnya, setidaknya ada tiga peristiwa yang terjadi atas nama partai ini, yakni adalah pemberontakan PKI 1926/1927, pemberontakan PKI 1948 di Madiun, dan terakhir pemberontakan PKI 1965 yang terkenal dengan sebutanG-30/S/PKI.

Nampaknya citra pemberontakan memang sudah lekat meresap pada partai yang berdasarkan paham komunis ini. 

Sejarah Perkembangan PKI (Partai Komunis Indonesia)

Cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) bermula dari kedatangan Sneevliet—seorang anggota SDAP (Partai Sosialis di Belanda) ke bumi Hindia Belanda sekira 1913-1914. Di mana ia kemudian mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dan menginfiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI). Hingga akhirnya pecah menjadi SI putih dan SI merah untuk melaksanakan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Pada Mei 1920 kongres ISDV di Semarang memutuskan mengganti nama partai menjadi Partai Komunis Hindia (PKH). Semaun terpilih menjadi Ketuanya. Pada 1924 PKH diubah kembali namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Keradikalan partai ini memang tak bisa dibendung pemerintah Hindia Belanda. Pada November 1926 PKI melakukan serangkaian revolusi melawan pemerintah di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sekaligus pula mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan berhasil ditumpas oleh penguasa kolonial. Ribuan kadernya dibunuh lainnya dibuang ke Boven Digul. Pada 1927 pemerintah melarang partai ini sekalian ideologinya. Para kadernya hanya bisa bergerak underground hingga memasuki masa kemerdekaan. PKI muncul kembali pada 1945, setelah dikeluarkannya maklumat mengenai pendirian partai tanggal 3 November 1945. Muso menjadi ketuanya saat itu dan berhasil menggalang kekuatan massanya. 

Tiga tahun kemudian, yaitu pada Februari 1948, terjadi kongkalikong. Indonesia belum bisa berdaulat jika parlemen masih diisi oleh orang-orang kiri. Maka terjadilah upaya penekanan terhadap orang-orang di partai ini. PKI pun melakukan perlawanan. Upaya ini dianggap sebagai upaya pemberontakan. Beberapa orang PKI ditangkap dan Muso mati tertembus peluru aparat. Sisanya bersembunyi di berbagai daerah. Selama beberapa saat gerak langkah PKI terasa berhenti, namun setelah keluar pernyataan yang diumumkan oleh Mr. Soesanto Tirtoprodjo (Menteri Kehakiman), para anggota PKI berani keluar dari tempat persembunyiannya. 

Alimin—seorang tokoh tua, diangkat menjadi ketua PKI pengganti Muso. Ia kemudian yang mengumpulkan anggota-anggotanya yang tercerai berai. Menggalang persatuan dan membentuk kader-kader yang berkualitas. Ia merupakan tokoh penting pasca Madiun 1948 itu. Di tangannya citra buruk PKI berangsur-angsur dihilangkan. Namun langkahnya diganjal oleh D.N. Aidit dari kelompok muda, yang menganggapnya bekerja terlalu lamban. PKI terkenal revolusioner dan Aidit ingin mempertahankan hal tersebut. Pada 7 Januari 1951 Alimin digusur oleh D.N. Aidit. 

Ketika PKI berada di dalam genggamannya, jiwa partai kembali berubah. PKI berjalan dengan demikian cepat. Pertengahan 1951 PKI memprakarsai sejumlah pemogokan buruh. PKI diganjal kembali oleh pemerintah. Namun hal tersebut bersifat sementara, renggangnya hubungan Masyumi dengan PNI, membuat PKI mendekati PNI untuk memperoleh dukungan pemerintah. Sejak saat itu basis massa PKI berkembang dengan sangat cepat. Jumlah 3.000-5.000 anggota (1950) membengkak menjadi 165.000 dalam waktu empat tahun (1954). Pada 1959 naik lagi menjadi 1,5 juta jiwa. Pada pemilu 1955, PKI berhasil memperoleh 16 persen suara dan masuk dalam daftar empat besar partai besar pada waktu pemilu.

Selama rentang waktu 1955-1964 PKI mendapat banyak kemajuan. Pada 1965 jumlah massa PKI meningkat menjadi 3 juta jiwa. Partai ini kemudian ditahbiskan menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Pada 1962 PKI menggabungkan dirinya sebagai bagian dari pemerintah. Beberapa orangnya sempat menjabat di pemerintahan. Namun usaha ini terjegal, menjelang berakhirnya masa kekuasaan Soekarno, PKI kembali terlibat tragedi berdarah yang dikenal dengan pemberontakan G/30/S/PKI. Setelah jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto, partai ini dilarang muncul kembali berdasarkan keputusan TAP MPRS/1966. Hingga kini perdebatan mengenai partai ini masih terus berlangsung.[]

------
Referensi
I. Buku
Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan (Balai Pustaka), 1993.
Subhan Sd., Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1951, Yogyakarta: Bentang, 1996.

Rabu, 01 Oktober 2014

Kisah Nyata Kekejaman PKI Pada Pemberontakan G-30S/ PKI

Semoga menjadi pelajaran berharga bagi sejarah bangsa Indonesia tercinta ini.

Cerita Anak Jenderal D.I. Panjaitan Soal G30S/PKI

Masih ingat dengan film Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI? Selama masa kepresidenan Soeharto, film berkisah penculikan serta pembunuhan tujuh jenderal revolusi itu selalu diputar pada 30 September oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Satu korban yang menjadi sasaran pembantaian adalah Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan atau D.I. Panjaitan. Dan putrinya, Catherine Panjaitan, menjadi saksi mata penculikan itu.

Pada majalah Tempo edisi 6 Oktober 1984, Catherine menceritakan kejadian malam berdarah itu. Ingatan itu tertuang dalam tulisan berjudul, Kisah-kisah Oktober 1965. Bagi Anda yang sempat menonton filmnya pasti melihat adegan putri D.I Panjaitan membasuhkan darah sang ayah ke mukanya. Tapi benarkah Chaterine melakukan hal itu?

Foto keluarga panjaitan

“Saya melihat kepala Papi ditembak dua kali,” Catherine mengisahkan. “Dengan air mata meleleh, saya berteriak, "Papi..., Papi...." Saya ambil darah Papi, saya usapkan ke wajah turun sampai ke dada.”

Kata Catherine, penculikan terjadi sekitar pukul 04.30, pada 1 Oktober 1965. Kala itu, ia tengah tidur di kamar lantai dua. Kemudian terbangun karena teriakan dan tembakan. Catherine mengintip ke jendela. Ternyata telah banyak tentara berseragam lengkap di perkarangan rumah. “Beberapa di antaranya melompati pagar, sambil membawa senapan,” kata Catherine. 

Panik, ia lari ke kamar ayahnya. Yang dicari sudah terbangun dari tidur. Mereka pun berkumpul di ruang tengah lantai atas. Kata Catherine, almarhum papinya terus mondar-mandir, dari balkon ke kamar. Dia sempat mengotak-atik senjatanya, semacam senapan pendek.

Catherine sendiri sempat bertanya pada ayahnya soal apa yang terjadi. Tapi sang jenderal bergeming. Sedangkan di lantai bawah, bunyi tembakan terus terdengar. Televisi, koleksi kristal Ibu Panjaitan, dan barang lainnya hancur. Bahkan meja ikut terjungkal. “Tiarap…tiarap,” kata Catherine menirukan ayahnya.

Sebelum menyerahkan diri ke tentara, mendiang Panjaitan sempat meminta Catherine menelepon Samosir, asisten Jenderal S. Parman. Usai itu, Catherine menghubungi Bambang, pacar sahabatnya. Tapi belum selesai pembicaraan, kabel telepon diputus.

Berseragam lengkap, kemudian D.I. Panjaitan turun ke ruang tamu. Seorang berseragam hijau dan topi baja berseru, "Siap. Beri hormat," Tapi Panjaitan hanya mengambil topi, mengapitnya di ketiak kiri. Tak diacuhkan begitu, si tentara memukul Panjaitan dengan gagang senapan, hingga ia tersungkur. Setelah itu, kejadian bergulir cepat. Dor! Dor! “Darah menyembur dari kepala Papi,” kata Catherine.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/09/29/078432722/Cerita-Anak-Jenderal-DI-Panjaitan-Soal-G30SPKI

Kisah Nyata Nasib Tragis Jenderal Ahmad Yani, Anak Emas Presiden Soekarno   

Ada cerita menarik seputar pelantikan KASAD. Khususnya saat pemerintahan Presiden Soekarno yang mengangkat Letnan Jenderal Achmad Yani sebagai Kasad pada 28 Juni 1962. Ujung dari peristiwa ini adalah sejarah paling kelam dalam perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika itu, Bung Karno mengangkat Kasad Jendera Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Kasab). Secara jabatan, Nasution mendapat promosi. Tetapi secara kewenangan, Nasution sebenarnya dilucuti. Kasab hanya mengurus administrasi, tidak lagi memegang komando pasukan. Hubungan Bung Karno dan Nasution memang tidak bisa dibilang sejalan, bahan cenderung berseberangan.

Bung Karno meminta Nasution merekomendasikan sejumlah nama perwira tinggi TNI AD untuk dilantik menjadi Kasadyang kemudian semua nama-nama tersebut ditolak oleh Bung Karno yang malah meminta diberikan nama-nama lain. Nasution menurutinya dengan mengajukan calon-calon lain. Dari daftar rekomendasi terbaru ini, nama Mayor Jenderal Ahmad Yani berada di posisi paling akhir.

Pada masa tersebut, Yani memang masih termasuk Jenderal junior. Itulah alasannya mengapa Nasution tidak memasukkannya ke dalam nama-nama pertama yang ia rekomendasikan pertama kali. Tapi justru Bung Karno malah akhirnya memilih Yani sebagai Panglima Angkatan Darat.

Jabatan Ahmad Yani saat itu adalah Kepala Staf Gabungan Komando Tertinggi (KOTI) pembebasan Irian Barat dan sekaligus juga menjadi juru bicara tunggal Panglima Tertinggi soal Irian Barat. Hampir setiap hari bertemu dalam rapat-rapat dengan Presiden Soekarno di Istana. Itulah yang menyebabkan hubungan mereka dekat. Setelah menjabat Kasad, hubungan Yani dan Bung Karno menjadi semakin akrab.

Amelia Yani, Putri Ahmad Yani mengatakan bahwa "Banyak yang bilang bapak jadi anak emas Presiden Soekarno,".

Hal berlawanan justru terjadi dalam hubungan antara Yani dan Nasution, dimana Nasution dan Yani malah sering berdebat. Keduanya kerap berbeda pendapat soal pembangunan Angkatan Darat. Yani dikenal tegas, blak-blakan dan jarang basa-basi.

Di masa kepemimpinan Yani, Angkatan Darat disibukkan Operasi Trikora merebut Irian Barat dari Belanda. Setelah itu Operasi Dwikora menghadapi konfrontasi dengan Malaysia.

Amelia mengingat Bung Karno ikut peduli masalah dengan renovasi rumah Yani di Jalan Lembang, Menteng. Bung Karno juga sering mengajak Yani ikut dalam kunjungan ke daerah, dan bahkan menyempatkan hadir saat acara syukuran rumah Yani.

"Hari Minggu pun Bapak dan Ibu sering menemani Bung Karno dan ibu Hartini ngobrol-ngobrol di Istana Bogor," kenang Amelia.

Namun saat itu pun suasana politik Indonesia makin memanas. Partai Komunis Indonesia (PKI) makin kuat karena merasa mendapat angin dukungan dari Bung Karno. Cuma masalahnya, Angkatan Darat, khususnya Ahmad Yani terang-terangan menolak segala kebijakan negara yang dipengaruhi PKI.

Yani bahkan menolak mentah-mentah permintaan Ketua CC PKI Dipa Nusantara Aidit (D.N. Aidit) yang meminta buruh dan kaum tani dipersenjatai. Jadilah, beredar isu Dewan Jenderal dan dokumen asing yang menyebut kolaborasi sejumlah jenderal AD dengan Barat. Karena berlawanan dengan Soekarno dan PKI yang cenderung ke negara Blok Timur seperti China dan Uni Soviet, maka Yani dan kawan-kawannya disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno.

Isu yang dihembuskan oleh PKI tersebut berhasil membuat hubungan Presiden Soekarno dan Yani retak perlahan-lahan. Puncaknya, Soekarno (berencana) memanggil Yani ke istana pada 1 Oktober 1965. Dia berniat mengganti Yani dengan Jenderal Moersjid. Yani tak pernah tahu mengenai hal ini.

Namun apa daya, Yani tak pernah bisa datang ke Istana menemui Bung Karno, karena pagi itu, 1 Oktober 1965 Pukul 04.30 WIB, sepasukan tentara datang menjemput Yani. Mereka mengatakan bahwa Yani diminta menghadap Soekarno segera saat itu juga. Yani sendiri tak curiga karena ia memang sudah ada rencana hendak ke Istana menghadap Bung Karno. Maka dia meminta waktu kepada tentara yang menjemputnya untuk berganti pakaian dengan seragam dinas.

Namun niatnya itu dibantah oleh Tjakrabirawa yang menjemputnya. "Tak usah ganti baju, jenderal!" bentak seorang bintara Tjakrabirawa itu membentak. Hal itu membuat Yani marah (mana boleh seorang bintara berani kurang ajar pada jenderal). Lalu Yani, membalikkan badan dan menempeleng prajurit kurang ajar itu.

Pintu Tempat Jenderal Ahmad Yani Ditembak

Jenderal Ahmad Yani tewas ditembak di sini setelah menempeleng prajurit kurang ajar di pintu ini. Ia ditembak dari jarak dekat, peluru menembus pintu kaca memberondong tubuhnya yang berada dibalik pintu

Melihat peristiwa tersebut, seorang prajurit lainnya segera memberondong tubuh Yani dengan tembakan senapan otomatis secara membabi buta dari jarak dekat. Yani tersungkur dan gugur dengan berlumuran darah. Kejadian ini disaksikan oleh Untung dan Eddy, kedua putranya yang masih kecil.

Lokasi Jenderal Ahmad Yani Tewas Ditembak, Prasasti ini menunjukkan lokasi tersungkur dan gugurnya Jenderal Ahmad Yani, di balik pintu kaca dan pas di sebelah meja makan

Lorong di depan pintu kaca. Di sepanjang lorong ini tubuh Jenderal Ahmad Yani diseret kemudian berbelok ke kanan. Darah berceceran dan menggenang di sepanjang lorong

Foto ini menunjukkan jejak-jejak darah saat jenazah Pak Yani diseret dengan keji di sepanjang lorong

Lalu para gerombolan prajurit itu menyeret jenazah Yani di sepanjang lorong dan melemparnya ke atas truk. Mereka membawanya pergi, tapi bukan ke Istana melainkan ke sebuah tempat di Lubang Buaya Jakarta Timur. Itulah akhir tragis dari seorang Jenderal yang memiliki rekam jejak cemerlang dalam peristiwa nahas G30S/PKI.
(foto dokumentasi pribadi, Ahmad Yani Tumbal Revolusi/Galang Press, Museum Sasmitaloka Ahmad Yani dan berbagai sumber-sumber lain)

Sumber : http://www.memobee.com/foto-kisah-nyata-nasib-tragis-jenderal-ahmad-yani-anak-emas-presiden-soekarno-10107-eij.html

Tragedi Kanigoro, PKI Serang Pesantren

Masih lekat di ingatan Masdoeqi Moeslim peristiwa di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965. Kala itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 04.30. Ia dan 127 peserta pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk salat subuh. Tiba-tiba sekitar seribu anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu. Sebagian massa PKI masuk masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung. "Selanjutnya dilempar ke halaman masjid dan diinjak-injak," kata Masdoeqi saat ditemui Tempo di rumahnya di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekan lalu.

Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. "Saya melihat semua panitia diikat dan ditempeli senjata," tutur Masdoeqi, yang kala itu masuk kepanitiaan pelatihan.

Dia menyaksikan massa PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar dan adik ipar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Makhrus Aly. Ayah Gus Maksum itu diseret dan ditendang ke luar rumah. 

Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya kepada polisi. Menurut Masdoeqi, di sepanjang perjalanan, sekelompok anggota PKI itu mencaci maki dan mengancam akan membunuh. Mereka mengatakan ingin menuntut balas atas kematian kader PKI di Madiun dan Jombang yang tewas dibunuh anggota NU sebulan sebelumnya. Akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah kader PKI di Madiun dan Jombang. "Utang Jombang dan Madiun dibayar di sini saja," ujar Masdoeqi, menirukan teriakan salah satu anggota PKI yang menggiringnya. 

Kejadian itu dikenal sebagai Tragedi Kanigoro pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Sebelumnya, meski hubungan kelompok santri dan PKI tegang, tak pernah ada konflik terbuka. 

Meski tak sampai ada korban jiwa, penyerbuan di Kanigoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar santri pesantren. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas. Namun, seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara. 

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Idris Marzuki, mengakui atmosfer permusuhan antara santri dan PKI telah berlangsung jauh sebelum pembantaian. "Bila berpapasan, kami saling melotot dan menggertak," katanya. Kubu NU dan PKI juga sering unjuk kekuatan dalam setiap kegiatan publik. Misalnya ketika pawai memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, rombongan PKI dan rombongan NU saling ejek bahkan sampai melibatkan simpatisan kedua kelompok. Kondisi itu semakin diperparah oleh penyerbuan PKI ke Kanigoro.

Peristiwa di Kanigoro itu pula yang memperkuat tekad kaum pesantren dan anggota Ansor di Kediri, termasuk Abdul, membantai anggota PKI. Pembantaian mencapai puncaknya ketika pemerintah mengumumkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Abdul dan para anggota Ansor lainnya semakin yakin bahwa perbuatan mereka benar. "Seperti api yang disiram bensin, kami semakin mendapat angin untuk memusnahkan PKI," ujarnya.

Pengakuan Anwar Congo sang Pembantai PKI

Posted by KabarNet pada 30/09/2012
Jakarta – KabarNet: Sebuah pengakuan yang mengejutkan dari seorang bernama Anwar Congo, ia mengaku terang-terangan telah melakukan pembunuhan terhadap ribuan anggota dan organisasi sayap PKI dalam kurun waktu 1965-1966.TAWA LEBAR menghias bibir seorang lelaki berjas hitam dipadu kemeja putih dengan topi koboi berlambang sherif di kepalanya. Seorang presenter televisi lantas memperkenalkan nama laki-laki itu. “Pak Anwar Congo.” Tepuk tangan sontak menggema.Sekelompok orang yang berseragam oranye loreng hitam yang duduk di deretan penonton tampak gembira dengan kehadiran Anwar di stasiun TV itu. Dari mereka inilah, tepuk tangan berasal. “Anwar Congo bersama rekan-rekannya menemukan sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis. Yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya,” kata presenter perempuan itu lagi.Adegan lalu berpindah. Di sudut tak jauh dari presenter itu, Anwar yang berbaju hijau dipadu celana putih dan sepatu putih sedang melilitkan kawat ke leher seorang pria yang duduk berselonjor. Tangan laki-laki itu diikat ke belakang. “Pak, jangan disiksa dulu,” kata presenter itu begitu melihat Anwar mulai akan menarik kawat yang melilit leher pria itu. Anwar pun menengok dan memberikan senyum khasnya. Tak jelas kapan adegan talkshow itu digelar. Namun logo yang terpampang di sudut kanan atas merupakan logo kedelapan TVRI yang mulai dipakai sejak 1 April 2007 hingga kini.
Anwar merupakan sesepuh dalam organisasi massa Pemuda Pancasila (PP) di Provinsi Sumatera Utara. PP menjadi salah satu organisasi yang dilibatkan dalam pemberantasan PKI. Perlu diketahui, pemberantasan PKI yang dipimpin Letjen Soeharto dilakukan setelah terjadinya Gerakan 30 September pada 30 September 1965.
Pada 30 September 1965 itu, 7 perwira tinggi TNI AD di Jakarta diculik dan dibunuh. Berdasarkan catatan sejumlah buku sejarah, PKI disebut sebagai pelakunya. Beberapa minggu setelah tragedi itu, jutaan orang yang dituduh terlibat PKI pun dibantai. Banyak di antara korban itu adalah mereka yang tidak tahu menahu tentang pembunuhan para jenderal ataupun PKI.
Nah, Anwar mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap anggota dan organisasi sayap PKI dalam kurun waktu 1965-1966 itu. Ini pengakuan yang sangat mengejutkan. Sebelumnya tidak pernah ada pelaku yang mengaku melakukan pembantaian terhadap orang yang diduga terlibat PKI. Pengakuan Anwar dan adegan talkshow yang mempertontonkan kemampuan Anwar membantai PKI ini terekam dalam trailer film garapan Joshua Oppenheimer berjudul The Act of Killing atau Jagal. Film ini telah diputar dalam Festival Film Toronto dan Festival Film Telluride, tetapi belum beredar di Indonesia. Inilah film pertama tentang peristiwa 1965 yang menggunakan sudut pandang pelaku.
Berbagai cuplikan yang didapat, kawat merupakan senjata andalan yang digunakan Anwar dalam pembantaian. Pembunuhan dengan lilitan kawat tergolong bersih, tanpa perlu ceceran darah. Ia tidak suka dengan bau dan kotornya ceceran darah. “Leher itu cuma segini,” ujar pria berusia 72 tahun itu sambil membuat ukuran leher dengan pertemuan jari kedua tangannya.
Kali itu perbincangan dilakukan Anwar bersama rekannya, Adi Zulkardi, dalam sebuah mobil VW Safari berkap terbuka. Keduanya merupakan rekan dalam pembantaian tersebut. Mereka berkeliling kota Medan untuk mengenang kembali pembantaian yang dilakukan. Tak ada rasa sesal dalam pembicaraan itu. Kisah pembunuhan pada 1965-1966 itu mengalir bersama canda dan tawa. Mereka menganggap pembunuhan terhadap orang yang disangka PKI dengan kawat sebagai sebuah prestasi .
Clipper (papan penanda scene) bertuliskan Arsan dan Aminah diketuk. Riasan bekas penyiksaan tertempel di muka Anwar dan Adi. Mereka siap berakting sebagai korban.
Namun adegan tak menunjukkan akting keduanya. Mereka justru sedang berdebat mengenai film yang hendak digarap. Safit Pardede dan Herman Koto, kader PP, dan beberapa orang ikut dalam pembicaraan itu. Mereka tengah mengerjakan pembuatan film berjudul Arsan dan Aminah. Film ini akan menggambarkan pembantaian yang mereka lakukan. “Kalau kita sukses bikin film ini, maka kita lebih kejam dari komunis. Tapi ini bukan kesaksian. Ini masalah image, jalan hati masyarakat kita. Tapi penilaian sejarah akan berputar 180 derajat, bahkan 360 derajat,” ungkap Adi.
…”Mimpi buruk telah menghantui ketika tidur, ia merasa mendengar suara korban yang telah dibunuhnya”…Sebuah skenario film memang telah disiapkan. Semua aksi pembunuhan dengan metode yang pernah dilakukan, termasuk dengan kawat. Semua orang siap berakting sebagai korban maupun pelaku pembunuhan. Anwar terobsesi untuk menuntaskan pembuatan film ini. Mimpi buruk telah menghantui ketika tidur, ia merasa mendengar suara korban yang telah dibunuhnya. Film ini akan menutup mimpi-mimpi buruk itu. Namun ia tak ingin sebuah cerita yang berakhir dengan penyesalan.
Adegan terakhir yang diinginkannya adalah penyerahan medali oleh korban yang dibunuhnya. Medali itu diterimanya  karena mengantar korban ke surga. Penyerahan medali ini dilakukan di depan air terjun Sigura-Gura. Lenggok penari dengan iringan lagu Born Free menutup skenario film ini. Sesal bagi Anwar selesai di sini.
Pembuatan film ini berawal ketika Joshua membuat film  Globalisation Tapes pada tahun 2003. Ia sudah bertemu dengan pelaku pembantaian di daerah perkebunan sekitar kota Medan. Mereka selalu sesumbar mengenai pembantaian yang mereka lakukan pada tahun 1965. Namun pertemuan dengan Anwar baru terjadi pada 2005. Nama Anwar disodorkan kepada Joshua oleh beberapa veteran pelaku pembantaian. Anwar dan Adi dikenal sebagai pembunuh kejam di Sumatera Utara sebagai Pasukan Kodok.

The Act of Killing merupakan film di atas film. Film dokumenter ini membingkai film  Arsan dan Aminah yang dibuat Anwar. Film juga merekam semua adegan dan wawancara dengan Anwar di sela-sela syuting Arsan dan Aminah.
Lewat  The Act of Killing, Joshua menyajikan pengakuan yang mencengangkan dari pelaku pembantaian 1965-1966. Hingga kini pelaku ini merasa sebagai pahlawan. Mereka menganggap pembantaian itu layak dilakukan. “Kami angkat ceritanya, dari sisi pelaku yang membayangkan bahwa perbuatan kejahatan itu pantas  dilihat oleh publik sebagai sebuah aksi heroik,” ujar Joshua melalui surat elektronik, pada 28 September 2012.
Film ini jelas berlawanan dengan propaganda Orde Baru selama puluhan tahun. Masyarakat hingga kini takut atau kurang informasi ketika menerima kehadiran para pelaku pembantaian ini. Trailer film Jagal menunjukkan kedekatan pelaku pembantaian dengan PP, yang pada masa Orde Baru dinaungi oleh pemerintah. Joshua memperingatkan banyak cuplikan yang beredar tidak masuk dalam edit final film Jagal yang ditayangkan di Toronto. Ia menyarankan untuk menunggu pemutaran resmi di Indonesia.
…“Ya saya merasa ditipu. Satu contoh saja judulnya sudah diubah, tanpa minta persetujuan saya”…Meski belum beredar di negeri ini, film ini langsung menyulut kontroversi. Anwar merasa ditipu oleh sutradara karena mengubah judul film tanpa sepengetahuannya. Bahkan hingga kini ia belum menonton hasil final film The Jagal/The Act of Killing itu. “Ya saya merasa ditipu,” kata Anwar dalam jumpa pers bersama Pengurus PP Sumatera Utara, Rabu 26 September 2012.
Ketua MPW PP Sumatera Utara, Anuar Shah tak mempertimbangkan untuk melakukan tuntutan. “Bisa. Kita akan tuntut,” tandasnya. Meski merasa ditipu, Anwar tidak membantah melakukan pembantaian pada PKI. “Sampai-sampai waktu  itu komunisnya kocar-kacir kita buat,” kata anwar. Apa pun kontroversinya, yang jelas The Act of Killing menambah bukti dugaan pembantaian di Sumatera Utara pascatragedi G30S benar-benar terjadi.
Japto: Ini Masalah Anwar Congo Bukan Masalah PPBerikut  wawancara dengan Ketua Umum Majelis Nasional Pemuda Pancasila (PP) Kanjeng Raden Mas Haryo (KRMH) Japto Soelistiyo Soerjosoemarno kepadamajalah detik usai Muswil PP DKI Jakarta di Twin Plaza Hotel, Jl. S. Parman, Jakarta Barat.

Bagaimana tanggapan Anda atas film the Act of Killing, yang menggambarkan adegan Pemuda Pancasila memburu orang-orang PKI di Sumatera Utara?Begini, yang namanya Joshua Oppenheimer ini, dia itu produsernya dan juga sutradaranya. Dia mengatakan, membuat film di Indonesia tentang kepemudaan di Indonesia dalam rangka mengambil Ph.D atau gelar S3. Saya nggak tahu kalau dia ketemu Anwar Congo buat film, katanya membuat film pribadi tentang Anwar Congo, itu katanya. Nah, kebetulan kita di sana sedang ada Muswil PP di Medan waktu itu, Muswil PP itu juga diambil gambarnya. Juga waktu acara di DKI Jakarta, waktu itu acara pelepasan di kantor Kemenpora diambil juga gambarnya. Saya nggak tahu kalau maksudnya untuk mendiskreditkan PP, saya nggak tahu sama sekali. Karena kalaupun untuk mendiskreditkan PP itu sangat jauh sekali. Itu tahun 1966, kita kan di tahun 1980-an, saat itu saya saja belum di PP dan masih pelajar.
Apakah Anwar Congo sudah lama di PP?Memang Pak Anwar Congo merupakan tokoh PP, tapi PP di Medan. Namun itu yang digambarkan di film itu sebuah kejahatan terhadap komunis saja, kalau nggak salah ya. Kenapa nggak sebaliknya? Karena sebelumnya ada pembunuhan sekitar 80 orang, kenapa itu tidak diceritakan? Ini sebenarnya pembalasan atas perbuatan keji orang-orang komunis.
Apakah PP memang dilibatkan dalam kasus pemberantasan PKI tahun 1965?Oh tidak hanya di sana saja, tapi seluruh Indonesia loh. Kalau waktu PKI, di DKI Jakarta yang merebut DPC-DPC PKI itu tidak hanya PP saja, ada unsur kepemudaan lain seperti Pemuda Ansor. Begitu juga di Jawa Timur, tidak hanya PP,ada Ansor dan Angkatan Darat. Jangan salah.
Apakah  PP akan mempersoalkan film ini?Mempermasalahkan apa? Ini masalah Anwar Congo, bukan masalah PP. Karena orang yang berbuat itu yang bermasalah. PP sebetulnya organisasi kemasyarakatan dan pemuda saja. Jadi biar itu diselesaikan Anwar Congo sama yang membuat film.
Kalau sampai film ini terpublikasi secara luas, apalagi ada penggambaran PP bagaimana?Ya silakan dikeluarkan, asal acara-acara musyawarah kita tidak dimasukkan. Kalau itu dimasukkan, ini yang akan saya ajukan klaim ke pembuatnya. Itu saja. ****
  Anwar Congo Merasa Ditipu

AnwAr Congo, tokoh organisasi massa Pemuda Pancasila (PP) Medan yang menjadi tokoh utama dalam film “The Act of Killing” besutan Joshua Oppenheimer, merasa telah ditipu oleh sang sutradara. Berikut pengakuan Anwar dalam jumpa pers di kantor Pemuda Pancasila Medan.

Kalau kita bicara mengenai sosok Joshua, kirakira keadaannya seperti apa? Apakah ada order tertentu?
Saya kira tidak seperti itu. Itu hanya kebijaksanaan dia sendiri untuk melengkapi tugas program S3-nya. Dia membuat film itu saya juga heran. Film dokumenter itu diambil dari sejarah Pemuda Pancasila pada tahun 1965.
Saat itu situasinya seperti apa?
Kita akui situasi saat itu memang cukup menegangkan, di mana kalau kita tidak siap, kita yang disiapkan orang.
Berarti ada ancaman?
Ya ada ancaman. Setelah film diputar, apa tanggapan masyarakat? Sampai saat ini saya bingung, karena saya belum pernah lihat. Sampai sekarang ini, macam mana bentuk film dan apa ceritanya saya juga nggak tahu.
Pada saat itu Anda bergabung dengan barisan komando aksi, siapa yang mengajak?
Itu hasrat hati macam-macam pemuda, kami para pemuda antusias terhadap PKI yang telah berbuat seenaknya. Mencederai pemuda. Apalagi kita itu pemuda  yang agak susah. Jadi Pemuda Rakyat itu satu-satunya musuh berat kita waktu itu.
Bergerak sendiri-sendiri, atau ada yang mengatur?
Nggak, dulu ada namanya komando aksi waktu itu, Pak Kamal (Kamaluddin Lubis, sesepuh PP Medan) juga di dalam, Pak Effendi ketua aksinya juga. Di situ kegiatan mulai membesar sampai-sampai komunisnya kocar-kacir kita buat.
Pak Anwar khawatir tidak dengan reaksi masyarakat?
Semua saya serahkan saja ke pengacara saya.
Anda ingin melihat film itu secara utuh?
Siapa yang nggak mau melihat? Tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat.
Komunikasi terakhir dengan sutradaranya?
Sudah ada satu bulan nggak komunikasi lagi.
Adakah Anda membuat perjanjian tertulis dengan Joshua (sutradara, red)?
Ada beberapa, cuma saya tidak pernah mengerti karena pakai bahasa Inggris. Kan saya sudah pernah cerita tentang pendidikan saya. Saya hanya orang lapangan. Saya nggak tahu ini apa, artinya apa. Ada memang, tapi saya nggak tahu apa yang diteken.
Anda punya berkasnya?
Nggak tahu saya. Sudah saya cari, tapi nggak kelihatan. Nggak ingat ditaruh di mana.
Kapan Anda gabung dengan komando aksi?
Dari awal saya sudah gabung, karena kantor tempat saya kerja dengan komando aksi itu sebelah-sebelahan.
Inisiatif sendiri?
Inisiatif sendiri.
Anda merasa ditipu dengan film ini?
Ya saya merasa ditipu. Satu contoh saja judulnya sudah diubah, tanpa meminta persetujuan saya. *****
Joshua Oppenheimer : Aneh kalau tak Ada KontroversiBerikut  wawancara Monique Shintami dari majalah detik dengan sutradara The Act of Killing, Joshua Oppenheimer:
Bagaimana Anda memfilmkan Anwar Congo dalam The Act of Killing?
Saya mendengar nama Anwar Congo pertama kali dari wawancara dengan banyak pembunuh dan penggerak pembantaian massal 1965-1966 di Sumatera Utara selain membaca dari literatur mengenai premanisme di Medan atau dari buku sejarah resmi
Pemuda Pancasila. Lalu saya datangi rumahnya dan menyatakan maksud saya untuk mewawancarainya dan membuat film dokumenter mengenainya.
Berapa Anwar Congo dibayar?
Mengenai pembayaran, kami memberikan apa yang kami sebut sebagai ‘uang ganti kerja’ untuk setiap hari yang dihabiskan syuting bersama kami. Bukan honor, bukan uang kontrak atau semacamnya. Jangan bayangkan kami melakukannya seperti manajemen artis atau agensi untuk selebriti. Kami menekan serendah mungkin jumlah uangnya. Sebetulnya, untuk menjamin bahwa tidak seorang pun termotivasi ikut film kami karena uangnya. Yang kami takutkan, kalau bayarannya tinggi, nanti akan ada banyak orang yang datang mengarang-ngarang cerita agar terus bisa ikut film ini. Untuk setiap cerita yang disampaikan, kami ingin itu disertai dengan keinginan dan ketulusan bercerita.
Anwar Congo merasa tertipu, bagaimana tanggapan Anda?
Semua orang yang sudah melihat film ini sepenuhnya akan menyadari tidak mungkin semua adegan yang terdapat di dalamnya dibuat dengan menipu para partisipannya. Bagaimana mungkin? Begitu banyak adegan dibuat dengan disutradarai oleh mereka sendiri, skenario untuk film fiksi yang mereka buat ditulis oleh teman-teman Anwar Congo, dan Anwar menceritakan bagaimana ia membunuh dan membuang mayat korbannya di acara TVRI yang disiarkan untuk umum.
Mereka semua tahu bahwa saya merekam semuanya, tidak ada kamera tersembunyi digunakan dalam film ini. Setiap kali kami membuat film bersama mereka saya selalu menjelaskan apa yang sedang kita kerjakan dan untuk apa. Tanpa kesediaan dan pemahaman para partisipannya, film ini tidak akan pernah ada. Saya pun telah menjelaskan apa fungsi film fiksi Arsan dan Aminah dalam pembuatan film dokumenter mengenai dirinya itu. Saya yakin Anwar paham.  Kalau Anwar kecewa dengan film ini, karena tujuan Anwar untuk mengglory-fikasi kekerasan tidak tercapai, semua orang seharusnya maklum, tujuan film ini tidak mungkin ‘mengamini’ propaganda bohong Orde Baru bahwa kalaupun ada kekerasan terhadap jutaan orang di tahun ‘65-‘66, itu karena diperlukan untuk mempertahankan keutuhan bangsa, semacam necessary evil (kejahatan tapi diperlukan) yang heroik. Itu bohong, yang ada hanya evil, hanya kejahatan.
Apakah sudah memperhitungkan film ini jadi kontroversi?
Kami tahu dan sadar bahwa film ini akan membawa kontroversi terutama di Indonesia, ini sama sekali tidak di luar dugaan kami. Tentu saja film ini jadi kontroversi. Kalau tidak ada kontroversi, maka film ini gagal membawa tugasnya. Bagaimana tidak, selama 47 tahun pembantaian massal terhadap jutaan orang yang dituduh terlibat dalam operasi militer yang amburadul bernama G30S tidak pernah diakui terjadi, ditutup-tutupi, dan tidak disebutkan dalam pelajaran sejarah. Negara belum minta maaf, para pelaku tidak ada yang diadili apalagi dihukum. Sebuah genosida yang penting dalam skala dunia, di negeri sendiri dibicarakan pun tidak. Dan kami angkat ceritanya, dari sisi pelaku yang membayangkan perbuatan kejahatan itu pantas dilihat oleh publik sebagai sebuah aksi heroik. Kami melawan propaganda yang gencar dilancarkan Orde Baru selama berpuluh tahun, tidak heran kalau menjadi kontroversi. Yang mengherankan kalau tidak ada kontroversi.
Berapa lama pembuatan film ini?
Tujuh tahun, dari Agustus 2005, pertama kali saya berjumpa dengan Anwar, sampai 2012.
Apakah kesulitan terbesar yang Anda hadapi?
Kesulitan yang terbesar sebetulnya adalah bagaimana saya meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya lakukan ini benar dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Film ini mempertanyakan cara kita membayangkan diri kita sehari-hari, dan film ini menolak cara gampangan meyakinkan diri bahwa kita ini ‘orang baik’ semata-mata karena kita meyakininya demikian.
Akankah Anda akan meluncurkan film ini di Indonesia? Kapan?
Tentu saja. Saat yang tepat tentunya ketika film ini diputar perdana (premiere) di Indonesia, tapi kami belum bisa memastikan kapan dan di mana.Anwar Congo mengaku belum menonton film ini.
Mengapa Anda tidak memperlihatkan film ini kepada Anwar?
Kalau Anda menonton film ini, Anda akan melihat bagaimana Anwar sangat terpukul, bahkan secara fisik, ketika menonton salah satu adegan yang membangkitkan trauma psikologis dalam dirinya. Sebelum film ini diluncurkan di Toronto, saya menelepon Anwar dan menyampaikan minggu depan film ini akan main di Festival Film Toronto. Anwar minta agar ia bisa ikut menonton gala premiere film itu di Toronto. Alasan di atas adalah satu yang saya sampaikan, mengapa tidak mungkin bagi kami untuk membawa Anwar ke Toronto atau memutarkan film ini kepadanya.***

Film The Act of Killing bercerita tentang kehidupan Anwar Congo di masa muda. Dulunya, Anwar dan gerombolannya hanyalah preman kelas teri pencatut karcis bioskop, tempat mereka nongkrong. Ketika pemerintahan Sukarno  digulingkan pada 1965, Anwar ‘naik pangkat’. Dia diangkat menjadi pemimpin pasukan pembunuh, membantu tentara  dalam membunuh lebih dari satu juta orang. Korbannya adalah orang-orang yang dituduh komunis, etnis Tionghoa, dan para intelektual. Perjalanan ‘lembah hitam’ itu dilakoni Anwar dan kawan-kawa selama satu tahun.

Anwar Congo selaku pemeran utama dalam film itu belum pernah sekali pun melihat film ‘The Act of Killing’. Dia merasa kecewa pada sutradara. Apalagi saat pembuatan dia diberitahu film itu berjudul ‘Arsan dan Aminah’, bukan ‘The Act of Killing’. Anwar pun merasa ditipu. Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) menilai film itu melenceng dari kebenaran karena disajikan sepotong-sepotong. Dia pun berencana membuat film tandingan. Anwar Congo yang oleh MPW PP dianggap sebagai sesepuh Pemuda Pancasila di Medan, Sumut dinilai hanya korban. [KbrNet/Slm]

 Source: Majalah Detik, edisi 1 – 7 oktober 2012

Alfiannur Syafitri said

20/11/2012 pada 02:28

Medan, 10 Oktober 2012
Kepada Yang Terhormat,
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo
di-
Kebayoran Centre
Jl. Kebayoran Baru, Majestik
Jakarta 12240
red@tempo.co.id

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : H. Yan Paruhum Lubis alias Ucok Majestik
Tempat, Tgl.Lahir : Sibolga, 22 – 12 – 1934
Alamat : Jl. Melati Raya No. 4 Blok XIX Lingk. XI Helvetia-Tengah
Medan, 20124
HP : 081264408584
Jabatan : – Majelis Pertimbangan Organisasi Majelis Pimpinan –
Nasional Pemuda Pancasila.
– Pinisepuh Pemuda Pancasila.
– Mantan Ketua Kubu Pancasila Sumut dan Kordinator
Pemuda Pancasila Kota Medan.

Bersama surat ini menyampaikan Hak Jawab dan Bantahan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 5: (1), (2), (3); Pasal 18: (2); Peraturan Dewan Pers No.9/Peraturan-DP/X/2008, dan Kode Etik Jurnalistik; terkait pemberitaan Majalah Tempo Edisi 1-7 Oktober 2012, karena terjadi pemberitaan yang tidak benar disebabkan kekeliruan dan tidak akuratnya fakta juga data dalam pemberitaan berjudul: Para Algojo 1965 Pengakuan Anwar Congo; Dari Serdang Bedagai Sampai Medan; Kol 2 Hal 113:

“…………Anwar dikenal sebagai preman bioskop. Dia dulu menguasai pasar gelap karcis di Medan Bioskop. Oppenheimer menemukan bukti bahwa anggota pasukan pembunuh di Medan pada 1965 rata-rata direkrut dari preman bioskop”.

“…………Mereka membentuk pasukan pembunuh yang terkenal dan ditakuti di Medan, yaitu Pasukan Kodok. Pasukan ini berada dibawah sayap pemuda partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan Jendral AH. Nasution: Pemuda Pancasila. Di Pemuda Pancasila Anwar bisa dikatakan salah satu pendiri dan pinisepuhnya”.

Kemudian pada Kolom 3 Hal 113:

“…………..Oppenheimer mempertemukan Anwar dengan kawan lamanya, Ibrahim Sinik, pemilik harian Medan Pos yang lantai atas kantornya sering digunakan Anwar untuk melakukan pembantaian”.

Tidak akuratnya fakta dan data juga terjadi dalam judul berita, Algojo dan Narasumber Skripsi: Hal 116 Kolom 2; “Sikapnya ini berbeda jauh dibanding saat dia menjelaskan caranya menghabisi orang PKI. Dengan mengambil lokasi lantai atas kantor Medan Pos”.

Meluruskan pemberitaan diatas bersumber pada Film The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer yang mengambil setting dan latar belakang peristiwa demo Kampung Kolam pada 25 Oktober 1965 (penggambaran dalam film tentang sebuah kawasan/perkampungan yang diserang massa Pemuda Pancasila dibantu tentara), dan Majalah Tempo memuatnya tanpa melakukan cek dan ricek ulang kepada saya sebagai salah satu pendiri(pembentuk) Pemuda Pancasila di Sumut yang masih hidup selain Alm. Kosen Cokrosentono dan Alm. HMY. Efendi Nasution alias Fendi Keling, maka saya perlu memberikan hak jawab dan bantahan agar tidak terjadi pemberitaan yang tidak objektif, bias, serta pengkaburan dan pemutarbalikkan sejarah perlawanan masyarakat Sumatra Utara terhadap komunis ditahun 1965. Sekaligus membabi buta menuding organisasi Pemuda Pancasila dijadikan militer melakukan pembantaian massal masa Komunis di Sumatra Utara dan Kota Medan

Tidak benar dan tidak ada sekelompok pembunuh yang mayoritas adalah preman bioskop, yang kemudian direkrut tentara dan disebut Pasukan Kodok di Sumatra Utara ataupun Kota Medan saat itu. Jika ada anggota Pemuda Pancasila yang direkrut untuk menjadi pembunuh dalam sebuah unit khusus yang disebut Pasukan Kodok, sebagai Ketua Kubu Pancasila Sumut serta Kordinator Pemuda Pancasila Kota Medan dimasa itu, tentunya saya wajib tahu terhadap keberadaan unit itu demikan juga siapa saja anggota Pemuda Pancasila yang direkrut didalamnya. Jadi keterangan seluruh narasumber Joshua Oppenheimer sebagaimana dituangkan dalam film The Act of Killing terhadap keberadaan Pemuda Pancasila di Sumut dan Kota Medan soal pembantaian massal yang dikordinir militer adalah keliru, bercampur fantasi dan euphoria serta tidak didukung fakta dan data yang terjadi saat itu.

Jika disebut sebagai keterangan atau pengakuan pribadi dari seseorang maupun beberapa orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan dan pembantaian massal, dan mereka juga anggota organisasi Pemuda Pancasila, keterangan ini juga tidak dapat diyakini keakuratan fakta serta datanya, sebab tidak pernah ada pembantaian massal yang dilakukan dalam kantor Pemuda Pancasila. Apalagi saat itu, kantor dikawasan Pekong Lima, merangkap kantor Redaksi Harian Cahaya, juga kantor bersama IPKI Sumut dengan Ketua Kerani Bukit, Kantor IPKI Medan dengan Ketua Dana, Kantor Pemuda Pancasila Sumut dengan Ketua MY Efendi Nasution dan Kantor Kubu Pancasila Sumut merangkap Kordinator Pemuda Pancasila Kota Medan, yakni saya, Yan Paruhum Lubis. Dan terakhir menjelang pecahnya peristiwa penculikan dan pembunuhan para jendral di Jakarta, menjadi Kantor Dastagor Lubis yang ditunjuk Partai IPKI Sumut menjadi Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan. Setelah sebelumnya kantor bersama kami adalah di Jl. Veteran(bersebelahan dan tidak telalu jauh dengan dengan Kantor Jl. Sutomo).

Materi lain yang tak kalah pentingnya untuk dikoreksi dengan Hak Jawab dan Bantahan, yakni pembantaian dilantai atas kantor Harian Medan Pos. Kantor Harian Medan Pos saat ini berlokasi di Jl. Perdana 107-109 Medan, kantor dan nama Medan Pos baru ada sejak tahun 1973. Penulisan 9 Mei 1966 pada halaman satu bagian depan atas Koran Medan Pos, merujuk pada historis jika sebelum pengalihan kepemilikan kepada Ibrahim Sinik, koran bernama Sinar Pembangunan. Sebelumnya dimasa G-30/S media tadi bernama Harian Cahaya dan berkantor di Jl. Sutomo(Kantor Darah-Pekong Lima dalam dialog Anwar Congo saat berkeliling dengan mobil bersama teman-temannya), bangunan milik Kerani Bukit Ketua IPKI Sumut. Harian Cahaya saat itu dipimpin oleh Pemimpin Redaksi Arsyad Noeh(kerabat kandung Afnawie Noeh, Ketua BPRPI Sumut), dengan Sekretaris Redaksi So Aduon Siregar. Jadi jelas tidak pernah ada pembantaian di lantai atas kantor Harian Medan Pos sebagaimana ditulis dalam berita Tempo.

Ketika Harian Cahaya masih terbit, AM. Sinnik(kerabat kandung Ibrahim Sinik, bertanggungjawab dalam pendistribusian media ini, sementara Ibrahim Sinik saat itu sebagai pentolan dan aktifis MURBA Sumut beraktifitas menangani usaha dagang keluarganya sebagai distributor buah-buahan di Medan. Jadi yang bersangkutan belum masuk dalam jajaran redaksi Harian Cahaya ataupun jurnalis Harian Cahaya.

Hingga pemberitaan edisi Tempo terkait Film The Act of Killing, masih saya sendiri yang disebut sebagai Pinisepuh Pemuda Pancasila, kehormatan itu diberikan organisasi untuk mengenang sejarah eksistensi Pemuda Pancasila menghadapi panasnya bara Komunis di Indonesia, juga di Sumatra Utara dan Kota Medan kurun 1963 -1967, khususnya pengorbanan 9 orang anggota Pemuda Pancasila yang dibantai Komunis dalam priode itu. Serta melihat fakta hingga saat ini tinggal saya sendiri pendiri Pemuda Pancasila di Sumatra Utara dan Kota Medan yang masih hidup, selain Alm. Kosen Cokrosentono dan Alm. HMY Efendi Nasution.

Untuk membantu Redaksi Tempo memahami Hak Jawab dan Bantahan, akan saya berikan kronologis peristiwa yang terjadi yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Hak Jawab dan Bantahan, dan kewajiban Redaksi Majalah Tempo memuatnya secara utuh. Hak Jawab dan Bantahan saya juga harus dimuat di group Majalah Tempo, yang juga ikut menyiarkan pemberitaan dari Film The Act of Killing, sebagai bentuk permintaan maaf dari Redaksi Majalah Tempo lalai hingga meloloskan berita yang tidak benar, karena tidak akuratnya fakta dan data yang disajikan serta cenderung keliru kepada khalayak tentang Pemuda Pancasila. Hingga cenderung menyesatkan publik, masyarakat yang selama ini menjadi pembaca setia-termasuk saya pribadi yang juga pembaca setia Majalah Tempo.

Pemuatan secara utuh Hak Jawab dan Bantahan sekaligus kronologis yang saya informasikan, sekaligus untuk koreksi adanya unsur plagiat yang dilakukan Redaksi Majalah Tempo, dengan memuat informasi yang ada dalam The Act of Killing dalam berbagai artikel yang berhubungan dengan pemberitaan dengan Judul Utama: Pengakuan Algojo 1965 dan dipecah menjadi sub-sub judul seperti tersebut diatas, menjadi seolah-olah adalah reportase Jurnalis Majalah Tempo, padahal adalah petikan-petikan dari synopsis Film The Act of Killing dan pernyataan Joshua Oppenheimer. Lalu disiarkan untuk publik tanpa konfirmasi kepada saya sebagai pihak yang mengetahui kronologis peristiwa perlawanan masyarakat Sumatra Utara dan mau tidak mau melibatkan Pemuda Pancasila terhadap Komunis dimasa itu, termasuk peristiwa Demo Kampung Kolam. Bila Redaksi Majalah Tempo tidak memuat Hak Jawab dan Bantahan saya ini secara utuh, saya dengan sukarela akan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, baik secara pidana ataupun perdata sebagaimana diatur oleh UU Pokok Pers.

Berikut akan saya terakan kronologis fakta dan data yang saya jalani agar Redaksi Majalah Tempo dan masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya;

Tahun 1954: Setelah menjatuhkan Pak Mamat yang terpeleset dari tangga Bioskop Majestik saat berusaha menampar saya, karena menanyakan mengapa Pak Mamat memukuli Entong, teman saya yang ingin masuk kedalam pembukaan bioskop paling megah di Kota Medan saat itu, saya dipanggil dengan sebutan Ucok Majestik. Sejak peristiwa itu, saya dipercaya beberapa pemilik bioskop di Medan menjalankan dan mengamankan operasional bioskop-bioskop di Medan, termasuk Bioskop Majestik yang saat itu adalah milik seorang turunan bernama A Hwat.

Maret 1962: Sekretaris IPKI Sumut Kosen Cokrosentono yang juga Kepala Penerangan Propinsi Sumut, sekaligus guru pengajar Pancasila di era Presiden Soekarno, bersama Ketua II Partai IPKI Bidang Pemuda MY. Efendi Nasution membawa saya ke Jakarta untuk bertemu Ratu Aminah Hidayat di Menteng Raya 70, dan bertemu Jendral AH. Nasution di Cijantung. Ratu Aminah dan Jendral AH. Nasution minta kami membentuk karyawan IPKI(sayap partai), seperti Kubu Pancasila, Pemuda Pancasila, Sarjana Pancasila dst, di Sumut dan Kota Medan, dengan visi misi menjaga tetap utuh tegaknya 4 Pilar Kebangsaan. Ratu Aminah Hidahat menerangkan, awalnya pada tahun 1959, IPKI membentuk Pemuda Patriotik. Dan pada tahun 1960 dalam kongres pertama IPKI di Lembang-Bandung, Pemuda Patriotik berubah nama menjadi Pemuda Pancasila.

Juni 1963: MY. Efendi Nasution dilantik menjadi Ketua Wilayah Pemuda Pancasila Sumut di Balai Selekta Jl. Listrik Medan(saat ini lapangan kosong disebelah Gedung Pendam I/ BB), saya yang tidak hadir dalam acara pelantikan tadi, kemudian ditunjuk menjadi Ketua Kubu Pancasila Sumut merangkap Kordinator Pemuda Pancasila Kota Medan oleh Kerani Bukit dan Kosen Cokrosentono. Dengan kantor di Jl. Veteran-dekat Jl. Sutomo. Dan 6 bulan kemudian pindah kekantor di Jl. Sutomo(Pekong Lima) sebagai kantor bersama, di gedung milik Kerani Bukit. Sebagai kordinator Pemuda Pancasila Kota Medan saya menunjuk pengurus ranting kelurahan pertama Pemuda Pancasila di Medan yakni Ranting Pulo Brayan dipimpin Saibun Usman, kemudian saya menunjuk pengurus kecamatan pertama yakni Medan Barat dipimpin Nikolas Pulungan(pemilik Medan Bioskop, Orion Bioskop dan Orange Biokop). Dibentuk juga Kubu Pancasila unit angkatan darat laut dan udara dipimpin Anton Nasution.

Untuk memperkuat organisasi Kubu Pancasila Sumut dan Pemuda Pancasila Sumut, saya tempatkan orang-orang anggota Pemuda Pancasila dan Kubu Pancasila di bioskop-bioskop sebagai pekerjanya, seperti menjadi Acting Manajer- Supervisor-atau Mandor Besar, yaitu: Bioskop Majestik-Kelly, Bioskop Rex-Dastagor Lubis, Bioskop Deli -Abdullah Teeng dan Syarbaini Tanjung (Ten), Medan Bioskop-Rosiman(pengamanan Medan Bioskop saya ambil alih dari kelompok pemuda Jl. Buntu-PJKA yang saat itu dipimpin Adong), Bioskop Cathay-Barik dan Amran YS(pengamanan Cathay saya ambil alih dari Manis Sembiring dkk), Bioskop Orion-Dahlan, Bioskop Morning-Bakti Lubis, Bioskop Kok Tay-Jep(seorang Pemuda Minang yang biasa kami panggil Jepang), Bioskop Kapitol-Witchin, Bioskop Astanaria-Dame. Hampir setiap malam, saya, Fendi Keling dan Dastagor Lubis menyempatkan diri berbincang perkembangan terakhir Sumut dan Medan, diruangan atas belakang gedung bioskop Rex-Ria(saat ini sebuah restoran didepan gedung UNILAND Medan), sesekali teman Fendi bernama Sahat Gurning bergabung dalam pembicaraan kami.

17 Agustus 1964: Terjadi bentrok fisik pertama antara massa Pemuda Pancasila dengan Pemuda Rakyat dalam peringatan HUT RI, saya tidak terima hardikan Wakil Ketua Pemuda Rakyat Sumut-Hamid yang memerintahkan agar Pemuda Pancasila berbaris dalam parit, sebab lapangan menurutnya hanya untuk PKI dan ormasnya. Hamid kemudian melakukan propaganda dengan melapor kekantor Kodim dan PM, bahwa Pemuda Pancasila yang saya pimpin berteriak-teriak minta PKI dan ormasnya dibubarkan. Sesuatu yang mustahil karena pada saat itu kami hanya berjumlah 40 orang, diantara ribuan massa PKI yang memenuhi Lapangan Benteng. Saya ditahan Pasi I Kodim Medan Kapten Datuk Akhtar B dan wakilnya Letnan Ramli Markam, namun selang beberapa jam kemudian bebas setelah dijemput Kosen Cokrosentono. Alm. Efendi Nasution yang berjanji akan menyusul saat kami bergerak dari kantor IPKI Sutomo menuju Lapangan Benteng karena ada urusan partai, hingga selesai acara tidak hadir. Dari 40 orang anggota Pemuda Pancasila yang ikut parade ini(namanya dicatat dalam buku besar Partai IPKI termasuk MY Efendi Nasution), tidak ada satupun mereka yang jadi narasumber Joshua yang keterangannya dijadikan dasar pembuatan film The Act of Killing. Anggota Pemuda Pancasila yang ikut HUT RI ini yang sebahagian adalah pengurus IPKI antara lain: Lilik(Kp. Keling), Dahlan, Suhemi Tanjung, Syarbaini Tanjung, Abdullah Teeng, Siwadas(setelah Muslim ganti nama menjadi M. Yusuf), Berlin Tobing, Damos, Keriting, ,Rahmad Lubis, Kiting, Bakti Lubis, Yance, Syahruddin Nasution, Saibun Usman, Mamak Isu, Usman Sitohang, Gusar Panggabean(Abang Alm. Olo Panggabean), Witchin, Sarkunen, Dastagor Lubis, Viktor Sipahutar, Lilik(Glugur Bypass), Dana, Nurdin Ritonga, Iskak Idris, Sailan Daly.

Sejak keributan Lapangan Benteng itu, PKI dan ormasnya terus melakukan provokasi kepada Pemuda Pancasila. Menjelang meletusnya G-30/S, dengan makin seringnya terjadi gesekan antara massa Pemuda Pancasila dengan PKI dan ormasnya, IPKI pada pertengahan 1965 menunjuk Dastagor Lubis sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan.

 Setan Kota, dengan sketsa diri saya tengah menyembah Jendral AH Nasution yang duduk dikursi kerajaan, serta disamping kanan serta kirinya dikawal Jendral A. Yani dan Jendral Sambas. Setelah hampir 4 hari menyisiri kawasan Kesawan untuk mencari kantor koran dimaksud, akhirnya saya mengobrak-abrik kantor tadi, karena tidak ada satupun yang mengaku bertanggungjawab atas pemuatan karikatur. Sejak peristiwa itu, saya terpaksa mengungsi kerumah Fendi Keling dikawasan Mandala sampai beberapa bulan menjelang meletusnya peristiwa G-30/S, karena rumah saya di Sekip-Petisah-Majestik selalu didatangi patroli polisi yang ingin memberangus saya. Ketika terjadi peralihan pemerintahan, beberapa polisi yang dulunya rutin menyatroni saya, meminta maaf atas peristiwa itu dan mengatakan untunglah saya dapat lolos dari sergapan mereka, karena atasannya saat itu memerintahkan Tembak Ditempat Ucok Majestik.à Ucok Majestik àSetelah peristiwa Bandar Betsi(14 Mei 1965), Pemimpin Redaksi Harian Cahaya Arsyad Noeh melapor jika percetakan Mistika yang terletak disekitar Jl. Pemuda dekat kantor Polisi Sektor Barat, dan mencetak Harian Cahaya akan diserang Pemuda Rakyat, karena media itu adalah media yang pertama memuat tewasnya Pelda Sujono dalam peristiwa Bandar Betsi yang salahsatu tokohnya adalah Wariman. Malam harinya sekitar 5 truk masa Pemuda Rakyat yang datang kelokasi percetakan untuk membakar percetakan Mistika berhasil kami halau, namun kepada Polisi Sektor Barat yang dipimpin Ramses Sihombing, mereka melapor jika saya memimpin masa Pemuda Pancasila mengejar dan memukuli mereka seraya minta PKI dibubarkan. Saya sempat ditahan satu malam, dan kembali dijamin oleh Kosen Cokrosentono. Gerah karena saya selalu menggagalkan aksi anarkhinya, PKI kemudian menyerang saya lewat Harian Gotong Royong dan Harapan dalam karikatur Yan Paruhum Lubis

29 September 1965 malam: Bakti Lubis di gantung dan disalib massa Pemuda Rakyat di Padang Bulan Way(kini persimpangan S. Parman), Bakti walau luka parah jiwanya berhasil diselamatkan. Sebelumnya, pagi hari saat menyambut Subandrio dilapangan Polonia Medan kami, sempat meneriakkan yel-yel Hidup Pancasila kepada Subandrio di Lapangan Udara Polonia.

30 September – 1 Oktober 1065 terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan jendral di Jakarta.

Setelah aksi penculikan dan pembunuhan jendral di Jakarta, Pemuda Pancasila yang ikut bersama-sama dengan elemen masyarakat, pemuda, pelajar dan minta agar massa PKI menyerah dan membubarkan diri, makin sering terlibat kontak fisik dengan PKI dan masanya. Saya mencatat sejak 1964 hingga akhir 1965, pengurus dan kader Pemuda Pancasila yang wafat dibantai PKI sebanyak 9 orang, Mereka yang wafat adalah: M. Nawi Harahap(diabadikan sebagai nama jalan di Medan). Nawi, ditembak Buyung Jafar saat melintasi kediaman aktifis onderbouw PKI ini dikawasan Jl. Halat. Buyung usai melakukan penembakan dengan senapan berhasil melarikan diri. Hasanuddin, tewas di kawasan Kampung Baru saat rombongan Pemuda Pancasila dicegat Pemuda Rakyat.Yusril DS tewas dibacok saat berada disekitar kawasan Glugur dekat sebuah asrama militer. Mobil Willys yang saya kenderai bersama Raja Ganyang Damanik dan Damos, kacanya pecah karena hantaman batu dan benda keras dari massa Pemuda Rakyat. Saya turun kelokasi itu karena pimpinan Pemuda Pancasila disana, Sahat Gurning minta bantuan karena massa Pemuda Pancasila dikeroyok konsentrasi massa Pemuda Rakyat didaerah itu. Abdul Rahim Siregar, tewas di Kawasan Menteng saat rombongan kami melewati kawasan ini. Kaca mobil Willys saya kembali pecah dihantam peluru senapan Pemuda Rakyat. Rustam Efendi Koto dan Suwardi, tewas diserang massa Pemuda Rakyat dikawasan Lr. Gino, dr. med. Adilin Prawiranegara dan M. Yacub, tewas saat demo ke Kampung Kolam. Dan terakhir Ibrahim Umar kader Pemuda Pancasila yang juga anggota IPTR/Aceh Sepakat tewas saat demo Konsulat RRC di Medan.

 VS Wanita Muslimin; -. Masuki lembaga pemerintahan dan partai-partai serta lancarkan politik Divide Et Impera; -. Lakukan segala cara untuk merebut kembali kekuasaan dengan merebut posisi-posisi penting birokrasi pemerintahan dan angkatan bersenjata; -. Ciptakan krisis kepercayaan kepada pemerintah, miskinkan rakyat, dan bila gagal jika terpaksa lakukan langkah penyelamatan(Strategi Survival) agar tidak hancur total. Seluruh dokumen yang disimpan dalam sebuah peti besi itu, kemudian saya serahkan kepada Kapten Datuk Akhtar B dan Letnan Ramli Markam.(versi Komnas HAM selain Zakir Soobo, tewas 2 orang penjaga kantor, dan kantor dibakar. Faktanya yang tewas adalah Zakir, sementara kantor masih ada hingga sekitar tahun 2004 jadi tidak benar terjadi pembakaran. Gedung lantas dijadikan kantor oleh beberapa organisasi seperti kantor Warakawuri, Pepabri, bahkan Perwalian Gereja Indonesia Sumut. Barulah pada akhir tahun 2004 kantor itu dipagari seng, dan beberapa tahun kemudian bangunan yang ada dalam pagar seng telah rata dengan tanah dirubuhkan pengembang)à VS Pemuda Pancasila, -. Gerwani à VS HMI, -. Pemuda Rakyat àSetelah berhasil meminta massa PKI di belakang kawasan Kebun Bunga menyerah, massa Pemuda Pancasila kembali memimpin masa yang anti Komunis untuk demo kekantor SOBSI di Jl. Padang Bulan Way(kini Sp. Iskandar Muda). Masa PKI yang lari untuk bertahan dilantai 2 gedung itu, melempari kami massa demo dengan benda keras seperti batu, kayu bahkan tombak. Dalam tawuran ini, 11 orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka berat dan ringan. Pimpinan masa PKI, Zakir Soobo yang melihat anggotanya dikurung rapatnya pendemo yang berada dibahagian bawah gedung, turun kelantai bawah, sambil menggigit telunjuknya yang dibengkokkan(lambang Palu dan Arit), Zakir yang pegawai Pertamanan Kota Medan dan direncanakan bakal menjadi Walikota Medan bila revolusi berhasil sempat berteriak kepada saya, “Kau pikir sudah menang kau Cok”. Zakir Soobo tewas dalam tawuran ini, sementara kantor kami duduki. Usai demo, massa PKI yang menyerah kami serahkan kepada Datuk Akhtar B dan Ramli Markam yang datang kelokasi kejadian, setelah demo selesai. Setelah itu hingga seminggu setelah demo kami berkemah digedung itu. Hamid, Wakil Ketua Pemuda Rakyat yang kami temui di Gedung SOBSI ini, malam harinya usai demo menyerahkan dokumen propaganda PKI, yang dikubur dihalaman belakang kantor. Diantara tumpukan dokumen, ada terlihat satu berkas yang berisi tulisan, =. CGMI

24 Oktober 1965: Rosiman bersama Rahmat Lubis mendatangi saya saat berada di Deli Bioskop, mereka menyampaikan bahwa Bang Fendi ingin bicara dirumahnya. Dalam pertemuan dengan Fendi di Mandala, Fendi mengatakan besok ada aksi masa ke Kampung Kolam, perkebunan terlantar yang menjadi basis para petinggi PKI, seperti Wariman(tokoh Pemuda Rakyat yang terlibat Bandar Betsi di Simalungun). Selain saya dan Fendi, terlihat beberapa teman Fendi mendampinginya, seperti Rosiman, Rahmat Lubis dan Arifin Labi-labi. Disepakati demo ke Kampung Kolam akan dilakukan lewat 3 jurusan, dengan massa dipimpin Fendi, massa yang saya pimpin, dan massa yang dipimpin tokoh masyarakat disekitar kawasan Tembung. Besok sorenya ketika berada dikawasan Kampung Kolam dan konsolidasi, kami ketahui Adlin Prawiranegara dan M. Yacub tidak ada dalam barisan. Saat konsolidasi itu, selain beberapa teman yang selalu mendampingi Fendi diatas, beberapa teman Fendi lainnya seperti Johan, Barik, Arifin, Mat Jali dan Buyung ada disekitar Fendi(namun saya tidak melihat satupun sumber Joshua Oppenheimer untuk filmnya dalam demo itu berada di Kampung Kolam). Adlin dan M. Yacub, kami temukan 5 hari kemudian setelah ditunjukkan pengurus Pemuda Rakyat yang mengetahui tempat penguburan jenazah mereka. Jenazah dibenam kedalam rawa(saat ini persis dibawah tugu peringatan Kampung Kolam). Saat ditemukan, kondisi keduanya mengenaskan karena bahagian mata dan bahagian kemaluan sudah tidak berada ditempatnya akibat penganiayaan. Jenazah keduanya, diikat dengan pemberat montik(roda spoor perkebunan untuk pengangkutan barang), lalu bahagian atasnya ditimbuni sampah, kemudian diletakkan bangkai kambing, serta ditancapkan Pohon Pisang. Massa PKI yang menyerah dalam aksi demo ini, kemudian kami serahkan kepada Letkol. RM. Soekardi yang datang bersama pasukan malam harinya setelah massa PKI menyerahkan diri.

Setelah penculikan dan pembunuhan jendral di Jakarta, Radio Peking terus menyerang mereka yang anti komunis dengan berbagai hujatan, makian dan propaganda lewat siaran berbahasa Indonesia Kami yang rutin setiap malamnya menyimak sumpah serapah itu dari siaran radio di rumah Dana di Jl. Mahkamah, atau rumah Kuteh Sembiring di Jl. Padang Bulan, berkordinasi untuk mengadakan demo ke kantor Konsulat RRC di Jl. Ir. Juanda Medan. Ketika massa demo dari berbagai organisasi massa dan pemuda tiba dilokasi, pendemo tidak dapat mendekati konsulat yang telah dikawal ketat ratusan aparat militer kita. Massa kemudian dikonsentrasikan di seberang lapangan, yang berbatasan dengan jalan kecil dan dipenuhi tentara kita. Karena terus mendesak agar petisi kami diterima, tentara kita yang menjaga aksi demo kemudian berusaha menemui tentara RRC yang menjaga konsulat, dan berada dibalik pintu gerbang konsulat. Saya, Drajat Hasibuan, Parlin Pribadi Hutabarat, dan Ibrahim Umar kemudian maju mewakili kelompok masing-masing, saat tentara kita minta adanya perwakilan massa demo. “Keamanan tuan-tuan kami jamin”, begitu ucapan militer kita kepada militer RRC yang menjaga konsulat, minta dibukakan pintu untuk menerima petisi kami. Penjaga konsulat yang tidak mau membuka pintu gerbang dalam bahasa Indonesia fasih malah mengatakan, “Ini negara kami, kalau mau masuk minta izin Ketua Mao”, lalu 3 tentera RRC tadi segera bergegas melintasi halaman konsulat menuju kedalam gedung konsulat. Saya dan 3 orang lainnya yang merasa kecewa atas sikap militer RRC itu langsung memanjat gerbang konsulat untuk memasuki halaman agar petisi dapat diterima tentara RRC tadi. Beberapa langkah memasuki halaman, terdengar letusan senjata api. Sejenak kami berpandangan, lalu kami berempat bergegas untuk mencapai teras konsulat. Sekitar 5 langkah berjalan, letusan senjata api kembali terdengar. Kami langsung berjongkok, dan memastikan milter yang tadi menolak membuka gerbang ternyata n telah berada di teras konsulat dengan senapan terhunus tengah membidik kami. Merasa terancam kami segera memanjat pagar agar secepatnya keluar dari halaman konsulat. Sayup masih terdengar teriakan militer kita yang berada diluar pagar konsulat dan berteriak untuk tiarap. Saat itu seluruh tentara kita telah mengambil sikap siaga, berjongkok dengan posisi senapan keatas dan diletakkan diantara kedua lututnya, sedangkan seluruh masa demo yang berada diseberang lapangan terlihat total menidurkan diri ketanah. Parlin dan Drajat begitu sampai diluar pagar segera berbaur dengan massa diseberang lapangan yang tiarap. Sementara saya dan Ibrahim Umar yang belakangan keluar, sambil tetap berjongkok mengendap-endap berlindung dibalik pepohonan yang berada didepan pintu gerbang. Lalu kembali terdengar bunyi letusan senjata untuk yang ketiga kalinya. Setelah tembakan usai saya menoleh kepada Ibrahim yang berada disebelah saya, terlihat dia seperti bersujud-tafakkur. Agak lama saya perhatikan kondisinya itu, karena saya pikir dia masih ketakutan akibat bunyi letusan 3 tembakan tadi. Setelah diperhatikan lagi, saya melihat ada cairan putih keluar dari hidungnya, seperti orang terkena flu. Karena tetap tak bergerak, Ibrahim saya angkat, saat itulah saya baru melihat ada luka menganga dihagian belakang kepala searah dengan hidung yang mengeluarkan cairan putih tadi. Barulah saya tersadar jika Ibrahim telah Syahid, lantas saya teriakkan “motor”, minta bantuan agar Ibrahim Umar dibawa mobil kerumah sakit. Masa yang kemudian histeris akibat kejadian itu meneriakkan “Ganyang Cina”, kemudian bergerak menuju kelapangan Polonia Medan. Akibatnya 2 etnik turunan yang baru keluar dari Lapangan Udara Polonia jadi korban amuk massa, saat itulah militer penjaga Polonia yang berusaha membubarkan kerumunan massa mengatakan, “Ini warganegara Malaysia, bubar…bubar…!”. Akibat insiden ini Fendi Keling sempat ditanya Bung Karno dan dianggap rasis, tapi Fendi mengatakan anggota Pemuda Pancasila bermacam etnis dan suku, jadi kejadian itu bukan rasis, spontan akibat tewasnya Ibrahim Umar diterjang militer penjaga Konsulat RRC.

Sebenarnya, sebelum bertemu dengan seluruh narasumbernya dalam The Act of Killing, Joshua sempat beberapa kali tanpa lelah berkunjung kekediaman saya, dia menginformasikan dari Partai Buruh diluar negeri yang jadi sumbernya, hanya ada 2 nama yang dapat dimintai keterangan yakni Fendi Keling dan Ucok Majestik. Kepada saya Joshua mengiming-imingi akan dibuatkan film tentang heroisme sejarah penumpasan PKI di Sumatra Utara, khususnya peristiwa Demo Kampung Kolam dengan tema Samson dan Delilah. Saya menjawab, jika ingin membuat film jangan khusus Demo Kampung Kolam, tapi ringkasan berdirinya Pemuda Pancasila di Sumut dan Medan hingga terjadinya aksi massa minta pembubaran PKI dengan puncaknya Demo Kampung Kolam. Karena saya tetap ngotot kepada syarat itu, Joshua tidak berani lagi muncul dan beralih kepada para sumber yang keterangannya dijadikan Film The Act of Killing(dalam situsnya The Act of Killing, sumber Joshua berdalih saya minta bayaran yang cukup mahal, sebuah kilah yang tidak dapat diterima akal tentang kegagalannya mendapatkan keterangan saya. Bila melihat kemampuan Joshua selama beberapa tahun di Medan, termasuk menggiring para sumbernya untuk diwawancarai TV lokal). Dan itu membuktikan jika sejak awal pembuatan filmnya, Joshua hanya ingin membuat propaganda tentang Pembantaian Massal dan Pelanggaran HAM, bukan ingin mengangkat kondisi nyata yang terjadi saat itu. Faktanya, Joshua telah berhasil mendapatkan narasumber utama(mahkota), yakni saya H. Yan Paruhum Lubis, tapi karena keterangan saya tidak sesuai selera propagandanya. Joshua kemudian beralih kepada sumber-sumber lain, yang bercampur imajinasi, diragukan keberadaan dan eksistensi serta kemampuan untuk mengingat sejarah awal Pemuda Pancasila Kota Medan dan Sumatra Utara, ataupun rentetan peristiwa yang terjadi kala itu.

Fakta dan data-data yang yang jadi pengalaman hidup dan telah saya jalani ini, terjadi jauh sebelum peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, jika ada pemikiran yang menganggap saya ataupun mereka yang menentang komunis adalah korban propaganda Orde Baru. Rasanya perlu dilakukan penelitian ulang, dengan berkunjung ke Sumatra Utara dan Kota Medan. Saat ini banyak yang bicara pentingnya menjaga 4 Pilar Kebangsaan; NKRI Harga Mati; dst. Padahal sebelumnya kami Pemuda Pancasila sudah berkorban dan mati untuk itu. Itulah fakta sejarah, bukan propaganda Orde Baru. Termasuk dokumen yang saya peroleh dari tangan Hamid, seluruhnya fakta. Jika Majalah Tempo dan group medianya dapat menembus dokumen-dokumen yang dulunya saya serahkan kepada militer, lebih baik hal itu difinalkan agar dapat menembusnya, daripada memuat analisa-analisa dan propaganda mereka yang sama sekali tidak berada dilapangan saat itu, namun bicara atas kepentingan sesaat semata jadi alat propaganda dengan menjual HAM atau Pembantaian Massal.

Overste Maliki, Komandan Brigif VII Rimba Raya, saat saya kunjungi di tahanan Sukamulia, dan berada dalam satu ruangan dengan Jalaluddin Yusuf Nasution-Paris Pardede(SOBSI Sumut), Maruli Siahaan, dan tokoh-tokoh lain, dengan latar belakang Palu Arit yang mereka gambar dalam ruangan tahanan sambil menunjukkan telunjuknya yang dibengkokkan(simbol Palu Arit)meneriakkan kepada saya, “Kau pikir sudah menang, Cok”, perkataan yang sama persis dengan ucapan Zakir Soobo saat digedung SOBSI-Iskandar Muda. Itu menunjukkan Pemuda Pancasila adalah musuh abadi Komunis. Segaris bila bila melihat historis sejarah Ratu Aminah Hidayat-Jendral AH Nasution-IPKI dan Pemuda Pancasila.

Saya sarankan untuk dapat mencatat kondisi masyarakat Sumatra Utara khususnya Kota Medan ketika bangkit bersatu melawan Komunis, Redaksi Majalah Tempo harus menengok kebelakang, bukan hanya kepada Peristiwa Muso di Madiun, tapi jauh sebelum itu yakni Revolusi Sosial di Sumatra Timur, yang berakibat tewasnya tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Amir Hamzah yang disebut Komunis adalah kelompok feodal.

Pengalaman hidup yang terpaksa saya ungkap kepada Majalah Tempo untuk menghadapi propaganda Joshua Oppenheimer, mengingatkan saya meskipun PKI telah bubar tapi Komunis dan syahwatnya untuk berkuasa meskipun lewat merebut kekuasaan, tidak pernah mati di republik ini. Hal itu pula yang menjawab, mengapa saya sempat ditahan Overste Maliki saat dia masih menjadi Komandan Brigif VII Rimba Raya, atau mengapa saya ditahan Gubernur saat itu Brigjen Ulung Sitepu, hanya karena saya mendemo beliau terkait masalah anggaran kakus(dimasa itu ada proyek toilet umum di Pusat Pasar, dimana anggarannya habis namun toiletnya tak pernah ada). Seminggu saya ditahan atas perintah Ulung Sitepu, dan baru bebas setelah Alm. Kosen Cokrosentono yang mengajar tentang Idiologi Pancasila di kantor-kantor militer dan sipil di era Orde Lama itu menjamin dan membebaskan saya. Belakangan baru ketahuan jika Ulung adalah kader Komunis di Sumatra Utara, dan itu menjawab mengapa dia begitu benci kepada saya. Jadi tolong direnungkan, bagaimana bisa santai bila soal idiologi, apalagi bila idiologi itu Komunis. Karena saya dan kawan-kawan telah menjalani masa-masa sulit dan pahit itu.

Jika Joshua berdasarkan imajinasinya dan imajinasi sumbernya menganggap Pemuda Pancasila adalah alat dari militer, dapat saya kemukan pengalaman saat terjadi kerusuhan yang dikenal dengan “Peristiwa Golden” di Medan. Insiden ini oleh seorang tokoh di Jakarta beberapa tahun lalu ditulis dalam memoarnya dengan menyebutkan saya mati dalam peristiwa itu hingga munculah sosok Olo Panggabean. Dan saya bersyukur, dapat menuntaskan kesalahpahaman itu dengan penulis bukunya secara kekeluargaan. Dan saya menjelaskan, bukan hanya Olo, bahkan seluruh keluarganya yang lain berhubungan baik dengan saya, jadi darimana saya bisa bentrok dengan adik-adik saya itu di Sekip. Dapat saya informasikan, dalam “Peristiwa Golden” ini, beberapa tokoh Pemuda Pancasila bahkan sempat ditahan di Penjara Jl. Gandhi. Tidak ada seorangpun yang dapat menuntaskan masalah itu, hingga kawan-kawan, adik-adik saya di Pemuda Pancasila dalam era Orde Baru ini, harus mendekam dalam tahanan hingga sakit. Saya dan beberapa teman lain yang mengetahui peristiwa tadi kemudian menghadap Raja Inal Siregar ketika itu Kasdam I/BB. Saat itu Raja dihadapan saya, Zulkarnain Rospati, Amril YS, Husni Malik setengah menghardik mengatakan, “Jangan diurus itu, hanya membuat onar dan kerusuhan saja”. Raja lalu agak melunak dan sedikit merubah sikapnya ketika saya katakan, “Janganlah begitu, PKI saja diampuni”. Dan setelah itu atas saran Raja diadakanlah perjanjian antara teman-teman tadi dengan Olo Panggabean di Kodim Medan dengan konsekwensi siapa yang memulai lebih dahulu akan diambil tindakan secara hukum. Kejadian ini dapat menginformasikan bahwa jika benar ada kolaborasi antara militer dengan Pemuda Pancasila, khususnya dalam propaganda Joshua Oppenheimer yang penuh imajinasi dirinya dan para sumbernya tentang Pembantaian Massal itu(benang merah militer dan Pemuda Pancasila). Tentunya kawan-kawan pengurus Pemuda Pancasila tadi tidak perlu mendekam sampai sakit di Jl. Gandhi dalam peristiwa sekitar tahun 1983-1984 itu.

Dari kronologis yang saya paparkan, Redaksi Majalah Tempo kiranya mendapat gambaran utuh kondisi yang terjadi. Dan jangan berdalih, berdasarkan pengakuan seseorang ataupun para sumber Joshua dalam Filmnya The Act of Killing. Apalagi yang disiarkan dalam pemberitaan adalah utuh tanpa samaran penulisan nama organisasi Pemuda Pancasila dan keberadaan panggung bioskop saat itu, dua dunia yang saya geluti saat itu.

Saya tekankan, sebagai Pinisepuh Pemuda Pancasila, dan satu-satunya pendiri Pemuda Pancasila di Sumut dan Kota Medan yang masih hidup, selain Alm. Kosen Cokrosentono dan Alm. HMY Efendi Nasution, keterangan ataupun pengakuan sumber Joshua bertolak belakang, tidak objektif, bias, dan tidak sejalan ataupun persis dengan pengalaman hidup yang saya jalani, sejak ikut mendirikan Pemuda Pancasila Sumut, Kubu Pancasila Sumut dan Kordinator Pemuda Pancasila Kota Medan.

Terakhir saya hanya mengingatkan Redaksi Majalah Tempo, jika terkait idiologi khususnya Komunis, bagaimana bisa santai saja. 9 orang pengurus dan kader Pemuda Pancasila tewas dibantai Komunis, diluar para ulama dan tokoh masyarakat di Sumatra Utara.

Atas kerjasama Redaksi Majalah Tempo dan group medianya memuat Hak Jawab dan Bantahan ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan demokrasi yang kita bangun bersama setelah era reformasi, dapat kita jaga bersama untuk Indonesia yang lebih baik dimasa mendatang. Semoga……..

Hormat Saya

H. Yan Paruhum Lubis
alias Ucok Majestik

Tembusan:
1. Dewan Pers di Jakarta
2. KOMNAS HAM di Jakarta
3. Komisi Penyiaran di Jakarta
4. Komisi Informasi di Jakarta
5. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Jakarta
6. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasia Sumatra Utara di Medan
7. Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak dan Elektronik baik Lokal dan Nasional di Jakarta dan Medan
8. Pertinggal