Merdeka.com - Pemerintah akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional yang bertugas mengajak masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara rekonsiliasi atau nonyudisial. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada bawahannya agar disiapkan peraturan presiden (perpres) sekaligus nama-nama yang akan menjabat dalam Dewan Kerukunan Nasional.
"Sekarang ini presiden sudah minta kami siapkan Perpres dan orang-orang yang akan duduk di Dewan Kerukunan, orang yang mempunyai track record teruji," kata Pramono di kantornya, Jakarta, Senin (9/1).
Pramono memastikan, nama-nama yang akan masuk dalam Dewan Kerukunan Nasional merupakan sosok yang bersih dan tak menimbulkan kegaduhan. Selain mengajak masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara rekonsiliasi, Dewan Kerukunan Nasional juga akan diberi kepercayaan untuk memberikan masukan kepada lembaga kementerian terkait masalah yang memicu konflik.
"Katakanlah ada ketegangan yang menimbulkan tensi politik tinggi, maka diperlukan lembaga yang bisa memberi masukan menyelesaikan persolan seperti itu. Di samping itu, yang paling penting memberi masukan ke menteri terkait terutama Mendikbud untuk bagaimana beri pelajaran sejak dini bahwa negara kita multikultur sehingga perbedaan yang selama ini jadi tajam itu bisa dinetralisir," jelasnya.
Dia menambahkan, Dewan Kerukunan Nasional merupakan lembaga yang bersifat ad hoc atau sementara. Lembaga tersebut bisa saja dibubarkan ketika masalah yang dihadapi bangsa sudah teratasi.
"Sebab konsekuensi anggarannya permanen, kalau ad hoc, begitu semua berjalan baik, itu bisa dibubarkan," tuntasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar