Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie karena
gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China.
"Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia," kata Arief melalui pesan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (22/12).
Arief menduga ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, kata Arief, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.
"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," tegasnya.
Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal itu membuat Indonesia mengalami kerugian. Arief menuturkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.
"Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan," jelas dia.
Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak.
"Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara illegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara illegal," tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal itu.
"Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker," tandasnya.
Ditambahkannya, Jokowi juga didesak untuk segera melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di sejumlah daerah mengecek aktivitas ilegal tenaga kerja asing asal China itu.
"Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di Jakarta dan kota kota besar dimana banyak WNA ilegal melakukan aktivitas niaga serta perusahaan perkebunan dan pertambangan dan konstruksi di daerah yang banyak mengunakan TKA ilegal," pungkasnya
"Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia," kata Arief melalui pesan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (22/12).
Arief menduga ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, kata Arief, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.
"Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China jika tidak melibatkan petinggi petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada pratik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut," tegasnya.
Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal itu membuat Indonesia mengalami kerugian. Arief menuturkan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.
"Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan," jelas dia.
Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak.
"Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara illegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara illegal," tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal itu.
"Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker," tandasnya.
Ditambahkannya, Jokowi juga didesak untuk segera melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di sejumlah daerah mengecek aktivitas ilegal tenaga kerja asing asal China itu.
"Partai Gerindra mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sidak ke pasar dan pertokoan di Jakarta dan kota kota besar dimana banyak WNA ilegal melakukan aktivitas niaga serta perusahaan perkebunan dan pertambangan dan konstruksi di daerah yang banyak mengunakan TKA ilegal," pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar